Oleh: Tri Cahyani Pramita, SE 
(Member Akademi Menulis Kreatif Wilayah KalSel)

Mediaoposisi.com-Saat mayoritas harga kebutuhan pangan mulai menanjak maka yang paling merasakan dampaknya adalah rumah tangga (keluarga). Para ibu dituntut “kreatif”, memeras pikiran dan mempermak anggaran untuk tetap dapat menyajikan makanan bagi seluruh anggota keluarganya.

Bukan sekedar kebutuhan terhadap beras sebagai bahan makanan pokok masyarakat Indonesia, namun ibupun memerlukan bahan pelengkap lain seperti bawang, gula, cabai dsb untuk memasak di dapur rumahnya.

Sebagaimana terjadi kenaikan yang tertinggi pada bawang merah (5,92% atau Rp.2.000 per kilogram). Bawang putih juga meningkat 2,23% atau Rp.700 per kilogram, kemudian cabai merah besar naik 4.03% atau Rp.1.250 per kilogram, cabai merah keriting juga naik 2,14%, cabai rawit merah  serta gula pasir juga turut mengalami kenaikan harga (/25/03/2019).

“Kenaikan bawang putih di beberapa pasar tradisional bahkan mencapai 100%, saya lihatnya nasional”, ujar Dirjen Perdagangan dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Tjahya Widayati (19/03/2019)

Fluktuasi harga kebutuhan pangan tak dapat dianggap sebagai masalah sepele. Ia terkait dengan kemampuan negara dalam menjaga kestabilan ekonomi, kemampuan negara dalam memenuhi dan menjamin terjangkaunya kebutuhan pangan rakyat.

Mudah dan sering mengalami perubahan harga (fluktuatif) sebenarnya adalah efek dari  mekanisme pasar dalam system kapitalisme. System kapitalisme secular mengusung kebebasan di segala aspek kehidupan,termasuk dalam hal ekonomi.

Harga barang diserahkan kepada mekanisme pasar (pertemuan antara permintaan dan penawaran). Banyak permintaan, sedikit penawaran akan meningkatkan harga barang. Pun sebaliknya jika sedikit permintaan,banyak penawaran makan akan menurunkan harga barang.

Mekanisme bebas seperti inilah akhirnya yang dipegang oleh negara kita. Saat terjadi kenaikan harga pangan baik bawang, beras, hingga cabe, alasan yang selalu dikemukakan adalah kekurangan stok (penawaran). Ujung-ujungnya pemerintah membuka keran impor sebagai solusi menormalkan harga. Impor dijadikan solusi untuk memenuhi jumlah permintaan dengan keberadaan stok (penawaran) yang melimpah.

Dalam negeri kebanjiran produk impor hingga akhirnya harga memang normal bahkan anjlok hingga mematikan industry local.

Impor tidaklah selalu menjadi solusi saat terjadinya kenaikan harga barang. Adanya kenaikan harga beberapa bahan pengan beberapa waktu ini perlu diteliti dengan seksama sehingga dapat diselesaikan dengan cara yang tepat. Apakah memang kekurangan stok, apakah ada bencana yang menghambat distibusi barang, apakah ada penimbunan, atau apakah ada permainan mafia?

 Jika memang kekurangan stok maka pemerintah perlu mengambil langkah strategis dalam jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri hingga tak memerlukan impor lagi. Tidak semata berpikir pragmatis hingga ketergantungan impor. Ketergantungan impor membuat negara lemah dalam daya saing dan produktivitas.

Saat ada bencana ataupun gagal panen maka pemerintahpun dengan sigap memberikan bantuan subsidi agar masyarakat tetap mampu menjangkau bahan pangan. Bukan malah memberikan ruang bagi para kapitalis untuk mengeruk keuntungan diatas penderitaan rakyatnya.

Adanya mafia dan penimbunan juga menyebabkan kenaikan barang. Hal ini perlu ditindak tegas dengan sanksi yang memberikan efek jera. Semua kembali pada peran negara. Negara yang berwenang membuat regulasi, negara pula yang berwenang menerapkan aturan.

Al Imamu Junnah (seorang kepala negara adalah perisai). Kepala negara dalam pandangan Islam adalah penanggungjawab rakyatnya. Semua kebutuhan rakyat dipikirkan, diurusi oleh negara agar dapat terpenuhi. Ialah junnah, perisai yang melindungi rakyat.

Negara dan rakyat bukanlah seperti penjual dan pembeli yang berorientasi pada keuntungan materi. Negara dan rakyat layaknya orangtua dan anak yang mengayomi, menyayangi dan memenuhi segala kebutuhannya.

Posting Komentar