Oleh: Ummu Nazry
(Pemerhati Generasi)


Mediaoposisi.com-Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji memperluas permukiman Israel di Tepi Barat. Hal ini akan dia lakukan apabila memenangkan pemilihan umum (pemilu) Israel pada 9 April 2019.

Memperluas kedaulatan Israel menjadi salah satu janji kampanye Netanyahu. "Saya tidak membedakan antara blok permukiman dan permukiman terisolasi," kata dia.

Pernyataan tersebut membuat para pemimpin Palestina bereaksi keras. Kepala negosiator Palestina dan pembantu dekat Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Saeb Erekat, mengatakan, Israel tidak akan berhenti melanggar hukum internasional.

Hal itu akan terus terjadi selama mereka mendapatkan dukungan, terutama dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. "Selama masyarakat internasional dan AS terus memberikan penghargaan kepada Israel, mereka akan melakukan pelanggaran terhadap hak asasi rakyat Palestina," ujar Erekat.

Melanggar perjanjian dalam bentuk pelanggaran hukum internasional berupa pelanggaran terhadap hak asasi, kerap dilakukan oleh Yahudi yang hari ini menduduki wilayah Palestina yang notabene adalah tanah Kharajiyah, yaitu tanah taklukan, warisan Khalifah Umar bin Khathab ra. 

Status tanah kharajiyah atas tanah Palestina dan negeri Syam pada umumnya tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Tanah Kharajiyah adalah tanah milik kaum muslimin.

Jika hari ini, wilayah kekuasaan Palestina  semakin menyusut dan menciut, ini adalah konsekuensi logis yang harus diterima  akibat ketiadaan penerapan hukum syariat Islam oleh pemimpin negeri.

Parahnya, pemimpin negeri hari ini tunduk pada permainan hukum internasional, yang acapkali merugikan negerinya, dan terkesan mempermainkan kedudukannya sebagai pemimpin negeri.

Pemimpin negeri seringkali dibuat tidak berdaya menghadapi tekanan politik dunia  internasional. Mereka dibodohi dengan istilah hak asasi manusia, yang merupakan bagian dari dagangan internasional untuk memuluskan aktivitas kedzolimannya.

Semua ini terjadi, karena kaum muslimin umumnya dan pemimpin negeri yang ada didalamnya, buta akan politik Islam yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW.

Bahwa politik adalah mengurusi urusan umat manusia. Bukan sekedar jalan untuk meraih kekuasaan, setelah duduk dikursi kekuasaan, diam dan hanya bisa mengutuk atas setiap peristiwa kedzoliman yang menimpa rakyatnya.

Jika  kemampuan seorang pemimpin negeri yang melihat aksi kedzoliman yang nyata-nyata dipertontonkan sekedar mengutuk tanpa ada upaya menghentikan aktivitas kedzoliman itu, maka pemimpin itu adalah pemimpin lemah yang bisa jadi telah disusupi secara halus oleh agenda penjajah negeri.

Maka berharap pada pemimpin lemah yang tunduk pada permainan hukum internasional yang menjajah negerinya, bukanlah solusi tepat dalam menyelamatkan tanah Palestina dari penjajahan, pendudukan dan kedzoliman.

Saatnya kaum muslimin dan pemimpin negeri, untuk kembali kepada identitasnya sebagai muslim dan menggunakan kacamata Islam dan syariatnya dalam menyelesaikan berbagai masalah yang melilit diri dan negerinya.

Tersebab hanya Islam dan syariatnya sajalah yang mengerti dan mampu untuk mendudukan arti kata dzolim, perampasan, pendudukan dan penjajahan. Dengan arti yang pasti, tidak berubah oleh apapun, apalagi hanya sekedar oleh sebuah kepentingan bisnis dan kekuasaan.

Islam dan syariatnya tidak pernah mempermasalahkan Yahudi sebagai sebuah agama. Namun Islam dan syariatnya sangat akan mempermasalahkan sesuatu jika terjadi kedzaliman terhadap siapapun, baik muslim maupun non muslim, dalam bentuk perampasan hak dan penjajahan.

Sejarah ribuan tahun yang lalu telah menuliskan jika Yahudi sebagai entitas politik, selalu melakukan pelanggaran terhadap sumpah dan perjanjian yang dilakukannya. Tak terkecuali terhadap para Nabi mereka apalagi kepada Muhammad Rasulullah SAW.

Yahudi sebagai entitas politik bahkan berani melakukan pengingkaran, bahwa Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir yang mereka tunggu-tunggu kehadiran dan kedatangannya, hanya karena Rasulullah bukan berasal dari kalangan Yahudi akan tetapi berasal dari suku Quraish Arab saat itu.

Rekam jejak pelanggaran sumpah dan perjanjian Yahudi sebagai entitas politik sudah begitu jelas terekam dalam rekam jejak sejarah. Hingga Muhammad Rasulullah SAW pun, terpaksa harus mengusir Yahudi sebagai entitas politik dari tanah madinah dan wilayah kekuasaan kaum muslimin seluruhnya.

Akibat pelanggaran perjanjian mereka terhadap Rasulullah Muhammad SAW saat itu. Hingga Yahudi berkelana keseluruhan penjuru dunia dan hari ini berhasil mendirikan negara Yahudi bernama negara Israel atas beking kuat negara adidaya saat ini dan atas perlindungan dualisme hukum internasional.

Jika hari ini Israel bernafsu memperluas wilayah penduduknya di tanah Palestina, sebetulnya bukanlah perkara baru dan mengejutkan, tersebab mereka tidak menemukan kekuatan tandingan pada diri pemimpin-pemimpin negeri-negeri muslim  yang hari ini juga ikut membebek pada agenda internasional yang nota bene adalah agenda para kapitalis kakap yang disponsori oleh negara adidaya saat ini.

Maka, berharap pemimpin negeri kaum muslimin agar bangkit melawan penjajahan dan perampasan tanah kaum muslimin saat ini, ibarat pepatah, jauh panggang dari api. Tak akan pernah terealisasi.

Sebaliknya yang mampu bangkit melawan penjajahan, perampasan dan kedzaliman terhadap siapapun dan manusia manapun juga beragama apapun hanyalah Khilafah Islamiyah, yang dipimpin oleh seorang Khalifah dalam sistem Khilafah yang menerapkan Syariat Islam kaffah.

Sebab itu, wajib hukumnya bagi setiap muslim agar berupaya bersungguh-sungguh, dalam mewujudkannya. Hingga upaya ini akan membuahkan hasil berupa terbebasnya tanah Palestina dari penjajahan, pendudukan dan kedzaliman.[MO/ad]

Posting Komentar