Oleh: Fitria A. Sulila A.Md.Kom 
(Aktivis Dakwah Remaja Luwuk Banggai)

Mediaoposisi.com-e-Sport masih menjadi perbincangan hangat di Indonesia, adanya tanggapan yang pro maupun kontra. Olahraga elektronik atau umum disingkat eSports, menjadi permainan yang tidak bisa dikesampingkan lagi. Berdasarkan catatan ekonomi Indonesia, eSport juga turut menyumbang angka pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

eSport ini juga yang dibahas dalam Debat Capres-Cawapres putaran terakhir, “Kita lihat nilai ekonomi eSport tumbuh sangat pesat. Catatan di 2017 perputarannya 11-12 triliun, per tahun tumbuh 35 persen,” ujar Jokowi saat debat pamungkas kelima capres-cawapres di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/4).

Oleh sebab itu, pemerintah terus menggencarkan pembangunan infrastruktur langit seperti Palapa Ring untuk menunjang permainan tersebut karena banyak keuntungan yang dihasilkan di sana. Palapa Ring sendiri merupakan suatu proyek pembangunan jaringan serat optik nasional yang akan menjangkau sebanyak 34 provinsi, 440 kota/kabupaten di seluruh Indonesia, hasil dari pembangunan proyek ini akan memberikan jaminan kualitas internet dan komunikasi yang berkualitas tinggi, aman dan murah, jadi, seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Mempora) Imam Nahrawi berpendapat e-sport harus mulai masuk ke kurikulum pendidikan untuk mengakomodasi bakat-bakat muda.

"Kurikulum harus masuk di sana, pelatihnya harus masuk di sana. Kalau sudah seperti itu, tentu harus bekerja sama, harus kolaborasi," kata Imam saat ditemui pewarta di Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin (28/1). Selain itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyebut sudah menganggarkan Rp50 miliar untuk menggelar kompetisi-kompetisi di level sekolah.

Guna mewujudkan hal itu, Imam menyebut harus ada pemahaman serupa dari lembaga pendidikan juga kementerian terkait dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.

Menurut Kemdikbud, Permainan di layar elektronik seperti Game Online atau Play Station bila penggunaan dan penerapannya tepat dapat memberikan dampak positif pada anak, bahkan dapat dirancang khusus sebagai media pembelajaran yang efektif bagi perkembangan kognitif, motorik maupun sosial-emosional.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiskusi dengan pakar psikologi, Kemenkominfo, KPAI hingga Asosiasi E-Sport membahas terkait salah satu game yang menjadi tolak ukur yaitu PUBG. Pertemuan dalam format FGD ini dilangsungkan di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/3) dan berakhir pukul 06.45 WIB.

“Pertama, game sebagai produk budaya ini memiliki sisi negatif dan juga sisi positif, untuk itu, peserta FGD memiliki kesamaan pandangan, untuk mengoptimalkan sisi positif game dan salah satu ikhtiar itu adalah mengkanalisasi melalui e-sport, untuk mengoptimalkan nilai kemanfaatan, memberikan aturan-aturan yang asalnya tanpa aturan, kemudian meminimalisir dampak negatif,” terang Niam.

Fakta yang terlihat bahwa game online yang berseliweran di media sosial tidak ada penjagaan yang menjamin, bahkan anak bisa saja menggunakan akun dengan  usia dewasa untuk mendaftar, meminta orang tua yang menjaga anak dari kecanduan game sementara negara menyediakan kemudahan dalam mengakses, sama halnya meminta tuan rumah yang dirampok, bersabar dalam rumah yang masih ada rampoknya.

Seputaran pembahasan dari atas menjurus pada keuntungan yang di terima negara lalu mengaitkannya dengan beberapa institusi penting yang bisa mengajak generasi masuk kedalamnya, alhasil generasi tidak mampu mewawas diri, mereka menjadi rancu dalam memilih dan menimbang segala fasilitas yang disediakan oleh negeri sendiri.

Disini bisa terlihat, bagaimana Negara hanya menjadi media fasililator, tanpa memberi pemahaman mendasar agar generasi mampu berdaya saing dalam dan luar negeri. Misalnya, Zainuddin Nafarin, penemu anti virus lokal Smadav, yang merupakan murid SMU 2 Pahandut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, ia membuat anti virus Smadav tanpa harus bergulat dengan e-Sport saat itu.

Dunia globalisasi, menuntut kita berkenalan dan akrab dengan pasar bebas, tapi bukan berarti kita mengikuti arus zaman tanpa timbang tindih. Seperti yang kita ketahui bersama, game online bukanlah salah satu sebab musabab negara ini bisa meningkatkan sektor perekonomian. Namun, dalam dunia kapitalis, justru hal semacam ini menjadi urusan terbelakang, karena asas yang diperebutkan adalah materi semata, inilah cikal bakal negeri yang mulai tidak sesuai dengan uraian konstitusi “Mencerdaskan kehidupan bangsa…”

Terkait mencerdaskan kehidupan bangsa, generasi bangsa kita saat ini, lagi dilanda kepiluan dalam mencari patokan metode pendidikan, yang dapat menghantarkan mereka menjadi pelajar cerdas, bermutu dan beradab. Bagaimana bisa, game online yang faktanya merusak sistem sosial anak, dijadikan ajang perlombaan.

Bukankah itu sama halnya menjerumuskan generasi pada kemerosotan moral? Baru-baru ini banyak fakta terjadi karena pengaruh game online, bahkan ada yang sampai berlarut-larut dalam memainkan game ini dan akhirnya melalaikan tanggung jawab sebagai penyambung estapet orang tua, mereka lebih memilih duduk manis dengan memainkan game daripada membaca buku dan sebagainya.

Apa tanggung jawab negara? Ataukah jargon “mencerdaskan kehidupan bangsa” hanyalah kalimat lawas yang menjadi simbolis tanpa penerapan menyeluruh? Dimana peran negara? Saat generasi mulai menyusut moralnya, akibat kebebasan dalam bersosial media, tayangan game yang tidak mendidik, sampai akhirnya berkurang minat baca bahkan tidak memperdulikan lagi pengajaran akhlak.

“Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada diantara keduanya dengan bermain-main” (Q.S Al-An-biyaa 21:16)

Jika kita telaah kerja pemerintah dalam meminimalisir kerusakan generasi, sebenarnya ada keganjilan, mengapa harus ada putusan dari kementerian ini, itu dan ini lagi? Tidak jelas titik solusinya, seharusnya ada satu kementerian yang akan memutuskan segalanya tanpa di ganggu gugat lagi keputusan itu.

Solusi komprehensif datangnya dari Islam, maka alangkah baiknya, membuka diri menerima sistem yang bukan dibuat manusia, agar tidak ada asas manfaat dan kepentingan individu dan kelompok di dalamnya, tapi terdapat landasan pacu yang baik yaitu sesuai ridho Allah Subhana wa ta’ala [MO/vp]

Posting Komentar