Oleh : Ummy Kalsum Hasbie
aktivis dakwah internasional

Mediaoposisi.com-Perhelatan akbar demokrasi telah berlangsung. Pemberitaan di media elektronik dan media televisi seolah tak henti-henti mengalir. Awak media berlomba-lomba untuk menyugukan berita ter-update. Setiap channel televisi tak luput seperti tanpa jeda mengisi program utama secara khusus tentang pemilu. Tidak tanggung-tanggung saban musim pemilu tiba ramai-ramai saluran televisi membuat tagline-tagline menarik.

Ternyata tagline-tagline ini bukan tanpa kepentingan, selain adalah upaya me-branding dirinya sebagai saluran paling terpercaya, secara tidak langsung media berupaya mengarahkan dan mengontrol persepsi masyarakat tentang pemilu itu sendiri. Bahkan kearah yang lebih detail. Tak sedikit saluran televisi yang akhirnya terjerembab menjadi humas para pasangan calon.

Dipasanglah iklan besar-besaran, dengan menonjolkan prestasi dan kelebihan si calon bahkan beberapa berita tekesan hiperbola dan kental akan pencitraan. Dan hal-hal demikian itu setia menghiasi layar televisi. Sebut saja “Iklan Pesanan” atau by order.

Tak cukup sampai di situ, media yang begitu jelas keberpihakannya bahkan mengawal opini hingga usai pencoblosan. Pertunjukkan keberpihakan pada akhirnya berhasil membuat masyarakat bingung. Mulai dari hasil pemilu, quick count, debate dsb, masing-masing saluran televisi memberitakan informasi yang saling bertentangan tergantung paslon mana yang mereka dukung. Tidak hanya itu lembaga survei pun ikut ambil bagian. Hasil quick count sangat variatif. Bahkan ada kubu yang mengklaim bahwa mereka sudah melakukan real count sendiri sebut saja real count internal dan hasilnya berbeda dengan quick count.

Drama masih berlanjut, indikasi kecurangan terendus kuat. Mulai dari lembar C1 yang disembunyikan dan tidak sampai ke tangan pemilih sah, kotak suara yang ditemukan terkumpul di sebuah rumah yang bukan merupakan TPS dan kotak suara dalam keadan terbuka sampai pada drama salah menginput data dan mengurangi jumlah suara salah satu paslon. Hal ini pun viral di media sosial.

Yang ironi dengan segala kisruh yang ada, dengan segala carut marut pesta demokrasi ada yang terpaksa kehilangan nyawa. Petugas KPPS puluhan orang meninggal dunia diduga karena kelelahan mengawasi jalannya pemilihan sampai perhitungan suara. Saat ini tercatat sebanyak 119 orang meninggal dunia. 

Komisioner KPU menyatakan, datanya bertambah, 119 meninggal dunia, 548 sakit, tersebar di 25 provinsi (news.detik.com). Namun harga dari nyawa mereka yang melayang adalah drama yang tak henti-henti hingga ketataran pengambil kebijakan di negeri ini.

Yang lebih klimaks adalah pengumuman masing-masing paslon di media dan secara terbuka, bahwa merekalah yang memenangkan pertarungan. Meskipun Komisi Pemilihan Umum belum menumumkan hasil secara resmi. Paslon pertama bertumpu kepada hasil quick count, paslon kedua menyandarkan klaimnya pada hasil real count internal yang mereka lakukan. Sampai sebegitunya hasrat para elit-elit negeri ini untuk berkuasa. 

Di tengah kemelaratan yang sangat pedih yang dialami oleh rakyat. Padahal mereka-mereka jugalah yang kemudian menguasai sumber daya alam milik umum untuk memperkaya diri mereka secara individu. Visualisasinya bisa kita saksikan di film dokumenter yang sempat heboh beberapa waktu lalu, “Sexy killer”.

Rakyat dipertontonkan dengan permainan akting yang ciamik. Dipermainkan dengan sangat apik. Pemilihan pemimpin model demokrasi yang penuh kepalsuan. Entah kemana rakyat harus mengadu, ketika pengambil kebijakan pun tak bisa diharapkan. Jangankan untuk menegakkan keadilan untuk bersikap netral saja mereka tidak mampu. Seperti inilah output pengambil kebijakan di sistem yang dibangun di atas dasar yang salah.

Sistem yang memberikan kedaulatan penuh kepada manusia untuk mengatur cara hidup mereka, standar mereka dalam kehidupan bahkan metode memilih pemimpin. Sebuah quote yang menjadi autokritik bagi demokrasi disampaikan oleh karni ilyas di laman twitternya, sebuah pernyatan yang keluar dari mulut seorang pemimpin Uni Soviet bahwa “Orang-orang yang memberikan vote (suara) tidak menentukan hasil dari pemilu. Namun orang-orang yg menghitung vote itulah yang menentukan hasil dari pemilu” Joseph Stalin. 

Alhasil rakyat yang menanti keadilan di sistem demokrasi ibarat “punuk merindukan bulan”. Tak pernah ada dan tidak akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Yang ada adalah suguhan hangat dari drama tidak berkehabisan dimana penguasa itu sendirilah yang menjadi aktor utamanya. Rakyat hanya kedapatan kursi untuk menonton sambil ngilu hati, lalu terisak memikirkan “besok mereka akan makan apa?”[MO/vp]

Posting Komentar