Oleh : Mila Ummu Tsabita
(Pegiat dakwah Komunitas Muslimah Lit-Taghyir)
Mediaoposisi.com- Hari pencoblosan sudah berlalu, namun sampai hari ini polemik yang sudah jadi perbincangan dari awal terus bermunculan.  Isu kecurangan semakin mengemuka, apalagi setelah viral soal data formulir C1 yang beda dengan input data real count KPU.  Pihak KPU sendiri pun sudah mengakui ada human error sehingga terjadi kesalahan dalam memasukkan data tersebut. (idntimes.com, 19/4).
Yang menarik itu adalah “kesalahan” inputnya selalu merugikan salah satu paslon. Terjadi tidak hanya sekali-dua kali.  Berkali-kali. Gimana tak curiga coba? Ini human error atau error yang “disengaja” sama human di KPU ? Belum lagi kasus surat suara yang sudah tercoblos di beberapa wilayah, bahkan di Malaysia yang tak jelas penyelesaiannya hingga kini. Juga kasus-kasus lain yang terjadi di TPS di banyak daerah.
Fenomena yang menarik lagi adalah soal quick count dari beberapa lembaga yang telah dengan bombastis memenangkan salah satu paslon.  Banyak pihak meragukan netralitas lembaga survei, sehingga hasil yang dipublikasi “dicurigai” telah mengalami polesan sesuai “pesanan” yang bayar.
Prof. Yusril Ihza Mahendra pernah menulis di lamannya tentang kemungkinan banyaknya lembaga survei yang tidak murni akademis, tapi lebih condong profesional – komersial.  Modusnya kurang lebih begini “ Biasanya hasil survei ada 2 macam, Satu yang benar, hanya untuk kepentingan internal. Dan yang tidak benar, untuk kepentingan publik.
Hasil survei yang tidak benar dan disulap itulah yang dijadikan konsumsi untuk mempengaruhi opini publik,“  tulis Beliau. (status FB, 23/ 10/2013). Masuk akalkan bahwa selalu ada kemungkinan “menyulap” angka-angka dalam survei?
Tanggapan dari  lembaga survei yang tak terima disebut curang dan “membela yang bayar” tentu saja mengemuka.  Mereka mengatakan bahwa survei dilakukan melalui metode ilmiah. Dengan begitu, hasil pun sudah teruji dan bisa dipertanggungjawabkan, demikian kata Fitri, salah satu peneliti Lingkar Survei Indonesia  (LSI) Denny JA. (cnnindonesia.com, 17/4).
Kenyataannya memang sulit untuk tidak mengakui bahwa di sistem Demokrasi yang sudah diterapkan puluhan tahun di negri tercinta ini telah  banyak hal yang “menyimpang”. Maksudnya menyimpang dari asas Demokrasi itu sendiri.
Dengan jargon “ Dari rakyat , oleh rakyat dan untuk rakyat” , lalu apakah betul rakyat yang menentukan semuanya?  Ternyata tidak ! Bahkan penentu kemenangan di pemilu bukanlah suara rakyat, tapi terhantung ketetapan panitia penghitung suara. Masih bisa yakin suara rakyat adalah suara Tuhan?
Dulu –tentu masih ingat- bagaimana partai penguasa mampu menguasai mayoritas suara parlemen.  Ya dengan cara mobilisasi kalau tidak mau disebut “memaksa” para PNS atau ASN memilih salah satu partai di bilik suara.  Walau pun semboyan pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) selalu disosialisasikan, tetap saja praktek ini “mulus” berlangsung selama lebih dari 30 tahun.  Membuat sang penguasa begitu lama bertahta.
Tapi akhirnya tak kuat juga rakyat “digituin” terus.  Udah.. Udah.. katanya. Muncullah orde reformasi (1998) setelah aksi besar para mahasiswa dan tokoh, sampai sekarang. Dua puluh tahun sudah, namun ternyata onak dan duri untuk mewujudkan kedaulatan rakyat itu bukannya semakin berkurang, justru makin banyak.
Tak salah kalau banyak pihak yang mengatakan pemilu 2019 adalah pemilu terburuk. Salah satunya, Gus Irawan Pasaribu, Ketua Komisi VII DPR RI. “ Banyak sekali (pelanggaran). Sedang kami himpun. Saya kira ini adalah pemilu terburuk sepanjang yang saya tau. Kita malu anak bangsa di luar negri semuanya ribut, “ ungkap ketua DPD  Partai Gerindra Sumut ini. (jawapos.com, 19/4).
Diamini oleh Bambang Widjojanto, mantan pimpinan KPK 2011-2015, “ Pemilu kali ini disebut pemilu terburuk pasca reformasi. “ Karena ada dugaan kecurangan. Sehingga jangan sampai ada yang mendapatkan suara terbanyak, tapi yang jadi presiden adalah orang lain. “ Kalau itu terjadi sebenarnya kita sedang mendorong negara ini sampai di bibir jurang karena ini berbahaya sekali, “ katanya (republika.co.id, 21/4).
Menurut Rocky Gerung pun demikian, bahwa legitimasi pemilu makin tergerus, karena ada aroma curang pada gelaran kali ini. “Saya kira penting lembaga pemantau independen internasional ikut mengawasi.  Demi transparansi demokrasi,“ tulisnya di akun twitter. (rmol.com, 20/3).
Wajar masyarakat merasa curiga, katanya, karena adanya berbagai fenomena. “ Sekarang presiden marahin rakyat. Kebalik. Harusnya rakyat marahin presiden.  Jadi kecurigaan (kecurangan) ini ada, karena ada past events.“ (eramuslim.com, 27/3). Rupanya aroma curang telah terendus sejak pra pencoblosan!
Lalu bagaimana masa depan umat dan Demokrasi di negri mayoritas muslim ini?  Kalau kenyataan pahit sistem demokrasi terus-menerus mendera umat.
Demokrasi dan Masa Depan umat Islam
Sesungguhnya sistem Demokrasi lahir dari ideologi Sekuleristik, yang memisahkan agama dari kehidupan.  Ketika agama tak “direken” apa mungkin berharap jargon jurdil alias jujur dan adil bisa terwujud? Justru yang paling nampak adalah politik  Machiavelis alias politik yang menghalalkan segala cara. Termasuk main curang. Sehingga muncul di tengah masyarakat, orang yang apatis dan apolitis.  Entah karena tak paham atau karena jengah dengan segala kebobrokan yang mencuat. Tak terkecuali umat Islam.
Tapi bagaimana umat bisa terurus dan mencapai kejayaan dalam hidup jika mereka terus apolitis.  Seolah hidup yang terbaik itu adalah yang banyak ibadah ( mahdhoh). Rajin shoum sunnah, dan amal ibadah yang lainnya.  Terserah saja dan tak mau tau apakah dia sedang dizholimi oleh rezim yang buas dan penuh dengan syahwat kekuasaan, atau dipimpin oleh penguasa yang sholih ?
Dia tak mau tau apakah aturan yang tegak saat ini justru lebih banyak melanggar Syariat-Nya. Umat Islam telah berpuas diri sekedar menjadikan agama Islam dalam ranah tersebut, dan mereka pikir bersabar dan zuhud  atas semua “kerusakan” adalah kebaikan.
Di sisi lain, para antek penjajah baik politikus dan media menularkan dengan sangat masif islamophobia.  Mereka mengopinikan di tengah umat bahwa agama itu bersih, sementara politik itu kotor. Mustahil untuk menggabungkan keduanya.  Klop sudah, kerusakan di tengah umat bener-bener akut. Sistem rusak dan masyarakatnya apolitis.
Inilah petaka sistem yang meminggirkan nilai agama.  Umat didorong menjadi sekuler (memisahkan politik dari Islam).  Menganggap seolah-olah Islam tak punya sistem politik dan ketatanegaraan.  Liberalisme (paham kebebasan) merajai pengaturan urusan publik. Islam hanya akan diambil jika ada keuntungan materinya, seperti mengurusi urusan zakat, haji dan umroh.  Manusia merasa lebih “pantas” membuat aturan di lembaga legislasi, dibanding Allah Swt.
Padahal sungguh umat Islam adalah umat yang terbaik (QS. 3 : 110), ketika dia berpegang teguh dengan dien-Nya.  Sayangnya hari ini ideologi Islam belum sepenuhnya ada di dada dan benak umat.
Islam yang merupakan agama juga ideologi, sebenarnya telah  mendefinisikan politik sebagai segala aktivitas yang berkaitan dengan pengaturan urusan masyarakat (ri'ayah syu'unil al-ummah) baik yang terkait dengan kekuasaan (as-sulthan) sebagai penanggung jawab yang harus melakukan pengaturan urusan masyarakat secara langsung.  
Juga terkait dengan umat yang berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemerintahan dan pengelolaan urusan publik (‘amar ma’ruf nahyi munkar dan muhasabah lil hukam).
Hari ini sistem politik Demokrasi dan penjaganya makin tampak lelah. Sistem ini semakin sekarat.  Sejak runtuhnya institusi Khilafah 1924, belum ada bukti bahwa penerapan Demokrasi –Sekuler di negri-negri muslim mendatangkan kebaikan untuk umat.  
Yang ada justru menyengsarakan. Bahkan dalam pemilu yang merupakan metode untuk memilih penguasa saja, berkali-kali rakyat dibodohi. Dengan berbagai pencitraan dan kebohongan yang dipoles sedemikian rupa.  Wajar, angka golput di semua negara demokrasi makin tinggi.
Di nusantara, fakta golput (golongan putih) pun selalu naik.  Meningkatnya golput secara signifikan terjadi pada sistem pemilihan langsung yang dimulai lewat Pemilu Legislatif dan Presiden pada tahun 2004.  Dari 7,3% golput pada Pemilu tahun 1999, masyarakat yang tidak memberikan suara meningkat menjadi 15,9% di Pemilu Legislatif 2004. Bahkan terdapat 21,18% dan 23,4% golput dalam Pemilu Presiden tahap I dan II di tahun tersebut. (Rappler.com , 13/1/21018).
Sedangkan pilpres 2014 angka golput tertinggi yaitu 30 persen. Bagaimana untuk tahun 2018 ketika diselenggarakan Pilkada serentak? Prediksi KPU ada sekitar 25 persen. (seruji. co.id , 12 /3/2018).
Faktanya meleset karena partisispasi pemilu kala itu cuma 73, 24 persen. Berarti  lebih dari 25 persen! Sedangkan Pemilu 2019 Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Adjie Al Farabi memperkirakan ada 30 persen masyarakat akan golput. Benarkah? Kita lihat saja nanti.
Jadi ibarat tubuh, demokrasi semakin tua. Semakin keropos. Terlalu banyak penyakit.  Bahkan dengan jelas dia cacat sejak lahir. Kok? Karena Demokrasi lahir dari rahim ideologi Sekuler yang begitu banyak kekurangan dan cacat mendasar.
Bagimana mungkin mereka menganggap Tuhan tak bisa mengatur hidup manusia, sehingga mereka sendirilah yang harus mengatur hidup sesuai keinginannya sendiri. Menyepelekan Tuhan inilah cacat mendasarnya, selain bahwa pada faktanya aturan yang dibuat oleh manusia tak mampu mengakomodasi semua kepentingan.
Walau betapa ingin mereka mewakili semua kepala, tapi nyatanya tetaplah kepentingan “segelintir” manusia saja yang terwakili. Sehingga kekuasaan seperti ini rentan ambruk, karena berbedanya kepentingan dan ambisi kekuasaan masing-masing pihak.
Bahkan Plato (472-367 SM) mengatakan dalam bukunya The Republic, bahwa liberalisasi adalah akar Demokrasi sekaligus biang kerok yang menyebabkan negara Demokrasi akan gagal selamanya. Menurutnya citra negara benar-benar rusak akibat penguasa korup.
Karena terlalu mendewakan kebebasan individu secara berlebihan. Sehingga membahayakan negara, yakni anarki yang menimbulkan tirani. Ini kata filsuf yang pemikirannya banyak mempengaruhi pemikiran Barat, di mana Demokrasi dimulai penyebarannya di seluruh dunia.  Termasuk negri-negri muslim, setelah dipoles dengan madu pencitraan sebagai bentuk sistem paling modern di muka bumi. Padahal itu hoax yang nyata.
Sungguh sistem Demokrasi telah sekarat, sudah hampir roboh beserta kezaliman pemimpinnya. Namun tidak serta merta membuat umat Islam bisa menentukan arah perubahan dan meninggalkan sistem tersebut.
Masih banyak yang menyangka masalahnya di person semata. Maka ganti penguasa diduga kuat akan menjadi solusi kerusakan dan kezaliman. Semua itu karena lemahnya pemahaman politik Islam di tengah umat. Mereka sadar kerusakan tapi tak mampu menetukan akar maslah yang sesungguhnya. Juga tak tau arah perubahan politik yang benar.  Sehingga meniscayakan kegagalan menentukan road map perubahan hakiki. .
Akhirnya, kaum muslim akan sangat kelelahan mengulang jejak setiap 5 tahunan. Maka patutlah kita merenungkan nasihat Rasulullah Saw tentang keharaman umat ini, mengulang kesalahan yang sama,  "Tidaklah seorang mukmin tersengat bisa dari lubang (binatang berbisa) yang sama sebanyak dua kali.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra.].
Hari ini, tak sedikit orang menyadari telah tertipu pencitraan penguasa dan mereka menyesal.  Tapi sayang, tak sedikit pula mereka mempertahankan penguasa yang suka ngibul plus sistem bobrok yang telah mengantarkannya ke singgana. Bukankah ini menggambarkan sebuah kebodohan? Lebih parah dari sekedar jatuh di lubang yang sama dua kali. Duh..
Tapi yakinlah, masa depan di tangan Islam.  “ Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa.” (TQS. An Nur : 55)
Sudah saatnya umat Islam meyakini dan memperjuangkan keunggulan politik Islam, dengan berupaya serius mewujudkannya di tengah kehidupan.  Perubahan politik umat haruslah tertuju pada perubahan untuk melanjutkan kehidupan Islam Dengan tegaknya khilafah, sistem kepemimpinan Islam  yang menerapkan syariah secara menyeluruh, dan menjadikan kedaulatan hanya milik Allah, Rabbul Izzati.
Dengan menjadikan metode politik perubahan  ala Nabi Saw dengan dakwah pemikiran saja. “Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian yang mengharap (rahmat) Allah ”  (TQS al-Ahzab : 21). Wallahu’alam bishowab [MO/ra]

Posting Komentar