Oleh: Ummu Ikram

Mediaoposisi.com-Tahun 2019 ini perhelatan lima tahun akan dilaksanakan. Gelar akbar pemilihan Presiden hanya tinggal menghitung hari, sehingga kampanye  dengan tujuan untuk menarik simpati rakyat semakin gencar dan masif dilakukan oleh kedua pasang calon tersebut. Seperti mengumpulkan massa dengan jumlah besar dalam suatu lapangan dengan mengundang artis lokal maupun artis ibukota, yang mana  di dalam Negara Demokrasi, kegiatan yang menghabiskan banyak uang  dengan percuma ini dibolehkan.

Namun sangat menjadi persoalan adalah ketika salah satu paslon untuk menaikkan pamor dirinya melakukan kampanye negatif terhadap paslon lainnya seperti yang dilansir dalam media Republika “Bapak ibu, mau memilih yang didukung oleh organisasi-organisasi yang itu? Mau? Mau? Mau? Saya enggak nyebut, tetapi sudah tau sendiri kan?”  timbul pertanyaan “organisasi-organisasi“ apa yang dimaksud, walau sebenarnya  sebagian besar rakyat paham maksud dari ‘organisasi’ yang disebutkan ditujukan pada salah satu kelompok dakwah yang telah dikriminalisasi dan dipaksa bungkam atas segala kritik yang selama ini dilontarkan.

Memang tidak ada undang-undang  baku dalam sistem Demokrasi, semua bisa diatur sesuai pesanan dan keinginan pemilik kekuasaan. Faktanya, petahana saja tidak mau mundur (ambil cuti) selama kampanye.

Tentu hal ini menimbulkan kerancuan posisi sebagai presiden atau calon presiden? Hal ini pula yang membuat sangat mudah menggunakan fasilitas negara  dalam kampanye karena kerancuan jabatan tersebut. Aksi produksi kaos paslon 01 secara besar-besaran, bagi-bagi amplop,  bagi-bagi hadiah, dan melakukan intimidasi terhadap aparat negara yang bersebrangan politik (Tribunnews) mudah saja dilakukan untuk meraih kemenangan.

Herannya, walau sudah terlihat dengan jelas pelanggaran tersebut tapi tetap tidak ada tindakan dari Bawaslu karena yang melakukan adalah pemegang kekuasaan. Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka Bawaslu-lah yang harus tunduk .

Melihat fakta tersebut, pada dasarnya ajang Pilpres kali ini, rawan  menimbulkan perpecahan apalagi di antara kaum muslim. Bisa dilihat yang terjadi  sekarang suami berselisih dengan istri, orang tua dengan anak, perselihan di antara saudara  dan teman hanya karena berbeda pilihan.

Sehingga ada istilah  Teman lama dipertemukan di facebook  dieratkan oleh Wa dan terpisahkan oleh Pilpres. Semua yang terjadi notabene karena rezim yang represif sehingga mengadu domba rakyat. Akibat sudah sangat nyaman menjadi penguasa, politik demokrasi selalu melahirkan penguasa yang rakus pada kekuasaan. Agar dapat terpilih kembali rezim menghalalkan segala cara seperti memperkusi ulama, ASN, artis, sampai rakyat pun menjadi korban.

Selain itu, umbar pencitraan, harapan, serta Janji manis adalah hal yang lumrah dalam demokrasi.  Tujuannya satu, membuat rakyat terpesona. Meski pada faktanya di kemudian hari ketika mereka berkuasa tidak pernah sesuai dengan yang mereka janjikan, tak menjadi soal yang besar.

Sebagaimana pada pilpres 2014, rakyat dibuai dengan janji manis dan harapan palsu. Yang terbayang dibenak rakyat sosok pemimpin sederhana dan merakyat  tanpa mengindahkan apakah visi dan misi paslon tersebut masuk akal, serta yang utama adalah tidak mengikutsertakan kriteria  Islam dalam memilih pemimpin. 

Andai kata kriteria pemimpin Islam menjadi standar dalam pemilihan pemimpin, maka akan jelas sosok yang terpilih adalah sosok yang taat. Karena tugas pemimpin dalam Islam adalah mencakup urusan dunia sekaligus akhirat. Memilih pemimpin bagian dari urusan agama yang sangat penting. Islam tidak mengenal dikotomi atau pemisahkan antara  dunia dan akhirat. Seorang  pemimpin haruslah seorang  yang punya integritas, kepribadian yang kuat, amanah, jujur dan akhlaknya mulia, sehingga patut menjadi teladan bagi orang lain atau rakyat yang dipimpinnya. Lebih dari pada itu, Islam lebih menekankan pemimpin harus berdasar Kitabullah dan sunah  serta menjamin pelaksanaan hukum Allah dan Rasul semata sehingga negara menjadi berkah seperti yang tertulis dalam Alquran surat Al-A’Raf  ayat 96

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”

Maka tugas muslim tidak selesai hanya pada memilih pemimpin namun juga harus yakin pemimpin mampu mejamin penerapan Kitabullah dan Sunah Rasul. Seorang pemimpin harus siap berkorban demi bangsa dan rakyat, mempersatukan ummat, bukan mencari keuntungan materi dari kekuasaannya. Karena itulah, perubahan besar hanya dapat terjadi dengan penerapan sistem Islam membangun kekuasaan politik di atas kesadaran umat atas kesahihan ideologi Islam yang mampu menyelesaikan problem kehidupan.

Sehingga kekuasaan diraih justru untuk menegakkan ketaatan dan aturan yang telah Allah turunkan, bukan untuk menang-menangan. Dengan kekuasaan itulah maka kesejahteraan dan keberkahan bisa diwujudkan.

Tengoklah kisah di masa Khalifah 8 Dinasti Umayah , Umar bin Abdul Aziz beliau bukan putra mahkota , berkuasa selama 29 bulan  namun mampu mensejahterakan semua rakyat yang dipimpinnya setara dengan 39 negara  hidup sejahtera dan berkecukupan dengan menciptakan 0 penerima zakat  karena baginya jabatan adalah ujian.

Dari kisah Umar Bin Abdul Aziz  menimbulkan kebutuhan rakyat akan adanya  Khilafah semakin memuncak  karena ketika  khilafah tegak mampu  membentuk pemimpin  sejati  tak haus kekuasaan, apalagi mengejar jabatan dan kedudukan dengan menghalalkan segala cara. Khalifah Umar Bin Abdul Aziz adalah salah satu teladan bagi umat Islam yang kita rindukan figurnya pada para pemimpin negeri muslim.

Posting Komentar