Loly Norsandi A.Md

Mediaoposisi.com-Pemilu 2019 baru saja berlalu. Para petugas berwenang masih sibuk menghitung hasil suara. Antar dua kubu sibuk saling klaim kemenangan.


Calon elit poitik mengejar kedudukan sibuk mencari cara agar singgasana impian mampu di raih. Bagaimanapun caranya, bahkan dengan menghalalkan segala cara sekalipun untuk meraih kekuasaan. Termasuk melaksanakan aksi suap, menggelontorkan dana tak sedikit. Seakan politik adalah menang dan kalah. Dan kekuasan menjadi tujuan tertinggi perjuangan. Kursi kekuasaan menjadi puncak kejayaan sekaligus jalan meraih pundi berlimpah.

Pemilu sebagai pesta demokrasi menjadi erat kaitannya dengan 'serangan fajar'. Persaingan kotor seperti ini menjadi sebuah keniscayaan dalam politik demokrasi.

Laboraturium Big Data Analytics dan PolGov Research Center DPP Fisipol UGM merilis hasil pemetaan potensi politik uang di Pemilu 2019. Percakapan politik uang ternyata banyak terjadi di Jawa. Peneliti DPP Fisipol UGM, Wawan Mas'udi mengatakan, kesimpulan itu didapatkan dari analisis terhadap 7.647 percakapan terkait varian politik uang di sosial media. Analisis dilakukan 2-12 April 2019. Dari 7.647 percakapan, cuma 1.817 yang lokasinya terdeteksi dengan amplop menjadi kata kunci sentral di antara kata-kata lain. Percakapan politik uang capai puncak 11 April 2019 dengan 2.291 percakapan. (Republika.co.id, 15 April 2019)

Politik uang, money politics, vote buying, serangan fajar, apa pun istilahnya, marak terjadi jelang pencoblosan. Aktivitas terlarang ini terdengar sulit dibuktikan. Para pelaku bergerak di masa tenang hingga hari-H pencoblosan. Dalam kesempatan wawancara dengan program AIMAN,  peneliti psikologi politik Universitas Indonesia (UI), Profesor Hamdi Muluk mengungkapkan, hanya dengan politik uang seorang caleg bisa menembus kontestasi dan menjadi pemenang. Cara instan untuk mendapatkan suara tanpa harus bersusah payah mengejar tiga syarat (diketahui, dikenal, dan disukai). Ini masuk akal karena di antara sekian banyak jumlah caleg yang dipampang tentu hanya sedikit yang diingat. Paling banter diingat kalau tidak saudara ya tetangga. Namun, banyak orang yang tidak mengenal siapa caleg di wilayahnya. Persoalan ini dipecahkan dengan memberikan "sesuatu" kepada para pemilih. (nasional.kompas.com, 15 April 2019)

Apakah mampu terlahir penguasa yang memihak pada rakyat dari hasil berbuat curang? Yang sudah sejak awalnya tak takut akan Tuhan, lantas dengan apakah dia berkuasa?

Kecurangan sudah menjadi tabiat demokrasi. Tak ada lawan dan kawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Konsistensi ideologi, menjadi hal nisbi, slogan kosong dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Berbeda dengan politik demokrasi, yang melekat stigma-stigma negatif seperti 'serangan fajar', orang-orang yang curang, korupsi, dan menetapkan kebijakan tidak untuk kepentingan rakyat. Politik Islam adalah hal yang mulia, kepemimpinan dijalankan dengan takwa, dan keberadaan Politik Islam adalah untuk mengatur urusan umat sesuai syari'at Allah.

Karena Islam politik merupakan manifestasi keimanan bahwa Allah SWT adalah Pencipta dan Pengatur kehidupan. Maka sejak awalnya lah, mereka para pemimpin tak sibuk menawarkan diri, tak ada biaya kampanye yang begitu mahal, mahar partai, apalagi 'amplop putih'. Mereka semua dipilih berlandaskan ketaqwaan, dan diyakini akan memimpin dengan perasaan takut kepada Allah.

Hakikatnya, Politik Islam adalah Politik Takwa. Dengan pemahaman yang lurus bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah dari Allah, dan sudah selayaknya harus menerapkan hukum Allah. Ketundukan para elit politik kepada hukum Allah, karena aqidah yang lurus memahami bahwa kekuasaan yang mereka emban akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sehingga politik Islam tak hanya dari segi duniawiyah namun juga ukhrawiyah.

Telah nampak perbedaan bagai bumi dan langit antara Politik Demokrasi dan Politik Islam. Politik Demokrasi serba cacat, melahirkan berbagai aturan yang tak berkesesuaian, dan dipenuhi dengan orang-orang yang haus akan kekuasaan dan melakukan segala cara untuk memenuhi kepentingannya. Sedangkan Politik Islam datang dari Allah Azza wa jalla, pemilik seluruh bumi, yang maha mengetahui apakah yang terbaik untuk ciptaanNya. Politik Islam dijalankan oleh orang-orang yang bertakwa dan takut kepada Allah. Tak ada jalan untuk memperkaya diri pribadi.

Meskipun daulah Islamiyah telah runtuh pada tahun 1924 M. Dan yang tersisa hari ini adalah aktivitas-aktivitas politik Islam yang dilakukan dalam urusan-urusan personal. Namun percayalah, janji Rasulullah itu pasti.

“.....Selanjutnya datang periode mulkan jabbriyyan (penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak) dalam beberapa masa hingga waktu yang ditentukan Allah ta’ala. Setelah itu akan terulang kembali periode khilafah ‘ala minhaj nubuwwah. Kemudian Nabi Muhammad saw diam.” (HR Ahmad; Shahih).

Politik Islam konsisten menerapkan seluruh hukum-hukum Islam baik di dalam negeri maupun luar negeri. Negara mengatur seluruh rakyat dan menyelesaikan seluruh problem kehidupan mereka hanya dengan Islam, karena negaralah institusi pelaksana politik Islam sebenarnya.

Dengan adanya penerapan hukum-hukum Islam inilah dapat dipastikan akan menjamin kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, tanpa kecuali. Karena hukum-hukum Islam datang dari Allah SWT, Zat Yang Maha Pencipta, Maha perkasa, Maha bijaksana, Maha sempurna, Maha adil dan Maha tahu segalanya.

Sekalipun Politik Islam dalam tataran negara belum terlaksana. Namun ada partai yang mengusung Politik Islam, berdiri kokoh meski dihadang Politik Demokrasi. Menjadi sasaran utama untuk disingkirkan, karena akan menjadi bom waktu yang siap kapan saja menghancurkan Politik Demokrasi. 

Meruntuhkan kekuasaan orang-orang yang sibuk memenuhi kepentingan pribadi. Sehingga mereka yang terancam kekuasaannya akan melakukan segala cara untuk menghalau gerak Politik Islam tersebut, meski mereka tau cepat atau lambat Politik Islam akan menggantikan Politik kufur Demokrasi. Politik Islam akan memimpin dunia, sejahtera seluruh alam dibawah naungan khilafah rasyidah. InsyaAllah![MO/vp]

Posting Komentar