Oleh: Arinta Kumala Verdiana, S. Pd
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Mediaoposisi.com-Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat membuka gelaran Indonesia Industrial Summit 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tanggerang Selatan (15/4)  meyakini Indonesia akan semakin maju dan berkembang. Sebab memiliki sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam yang luar biasa.  Dalam sambutannya JK optimis Indonesia akan menjadi negara yang semakin maju dalam segi ekonomi melalui industrialisasi.  JK meyatakan “Saya percaya kita mampu menjadi 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2030. Ini sesuai dengan peta jalan Making Indonesia 4.0 yang telah dirancang.”

Benarkah Indonesia mampu menjadi negara yang semakin maju dan berkembang?. Dan benarkah mampu menjadi 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2030?. Untuk bisa menjawab kedua pertanyaan ini, kita perlu memahami dulu bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Sebagai bagian dari dunia ketiga, Indonesia harus tunduk pada dominasi dan hagemoni Barat. Atau kita bisa menyebut Indonesia ada dalam cengkeraman neoimperialisme. Menurut O’ Connor, Neoimperialisme didesain sedemikian rupa untuk mencegah potensi independen negara berkembang/miskin melakukan konsolidasi politik. Neoimperialisme juga dimaksudkan untuk mempertahankan ketergantungan negara berkembang secara penuh dalam sistem kapitalisme dunia.

Lantas bagaimana mungkin Indonesia akan menjadi layaknya keyakinan Jusuf Kalla?. Sedangkan untuk menjadi negara maju, sebuah negara paling tidak harus mempunyai kemandirian ekonomi. Sementara dengan berada pada ‘ketiak’ kapitalis global, kemandirian ekonomi Indonesia sangatlah lemah. Kelemahan ini bisa kita lihat dari: adanya dominasi penguasaan asing terhadap sumberdaya alam Indonesia, Indonesia menggantungkan pemenuhan kebutuhan pangannya pada impor, besarnya utang luar negeri Indonesia, banyaknya legislasi berbagai undang-undang pesanan asing, dominannya modal asing, dan kuatnya pengaruh eksternal terhadap sektor keuangan dalam negeri Indonesia.

Maka jika Indonesia ingin menjadi negara maju dan menempati posisi bergengsi di pentas perekonomian dunia, memiliki kemandirian ekonomi adalah suatu keharusan. Menurut Yelipele, kemandirian ekonomi suatu negara terlihat dari 5 indikator. Pertama, kemandirian negara dalam mengelola kepemilikan, produksi, dan distribusi berbagai sumberdaya yang ada. Kedua, kemampuan negara memenuhi sektor pangan, energi, keuangan dan infrastruktur. Ketiga, kemampuan negara memasok pasar domestik untuk kebutuhan primer dan sekunder. Keempat, kemerdekaan negara untuk mengambil kebijakan ekonomi yang terlepas dari pengaruh negara-negara kapitalis Barat. Kelima, kemampuan negara untuk memenuhi sumber-sumber pendanaan APBN dan mendayagunakan APBN guna memberikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bagi seluruh rakyat.

Semua indikator di atas tidak akan terealisasi jika kita masih menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Dengan sistem penjajah ini, Indonesia tidak akan pernah menuai prestasi di percaturan ekonomi global. Maka jika ingin maju, Indonesia harus meninggalkan sistem ekonomi kapitalisme yang berbasis ribawi. Selain itu kita harus mandiri dalam pengelolaan sumberdaya alam, menolak semua utang luar negeri, menghentikan investasi asing, berhenti dari keanggotaan lembaga-lembaga internasional dan blok- blok perdagangan kapitalis, serta membangun ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan.

Lalu sistem ekonomi apa yang kita gunakan jika kita harus meninggalakan sistem ekonomi kapitalisme?. Kenapa kita tidak menengok sistem ekonomi alternatif yang sudah terbukti secara empiris selama 13 abad?. Ini adalah sistem ekonomi terbaik sepanjang masa. Yaitu sistem ekonomi Islam.,
Sistem ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memecahkan mekanisme pengaturan berbagai urusan manusia. Sistem ini menjamin terealisasinya pemenuhan semua kebutuhan primer (sandang, pangan, papan) setiap orang, termasuk kebutuhan sekunder dan tersier. Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam dijalankan atas asas konsep kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan dan distribusi kekayaan.

Islam mengakui tiga jenis kepemilikan yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum,  dan kepemilikan negara. Berkaitan dengan pemanfaatan kepemilikan, maka semua harus berjalan sesuai dengan syari’ah Islam. Sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum seperti tambang minyak dan gas, tambang emas, perak, tembaga dan sebagainya, hanya negara yang berhak mengelola. Korporasi swasta apalagi korporasi asing dilarang secara mutlak mengeksploitasi sumberdaya alam milik umum. 

Berkaitan dengan distribusi kekayaan, Islam mewajibkan agar distribusi kekayaan merata pada seluruh rakyat dan mencegah terjadinya distribusi kekayaan hanya pada segelintir orang saja. Selain itu, dengan penerapan sistem mata uang emas (dinar) dan perak (dirham), khususnya dalam perdagangan internasioanal akan memberikan kemandirian ekonomi yang sangat kuat.

Dengan gambaran penerapan sistem ekonomi yang demikian, Indonesia akan mampu menjadi negara yang mempunyai kemandirian ekonomi. Tidak bergantung pada negara lain. Namun demikian, sistem politik Islam ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya penerapan sistem Islam yang paripurna. Penerapan Islam paripurna hanya bisa diakomodasi oleh sistem Khilafah. Dengan menegakkan sistem Khilafah tidak hanya akan membawa Indonesia semakin maju, tetapi juga terdepan di panggung ekonomi global.[MO/vp]

Posting Komentar