Oleh Salma Banin, 
Kontributor Pena Langit

(Bagian 2)

Mediaoposisi.com-Tak terbayang kesulitan saudara-saudara kita di Papua karna landaan banjir kemarin harus ditambah dengan kenyataan bahwa pemimpin negaranya lebih mengutamakan kampanye meriah untuk kepentingannya, seolah kurang berempati pada jeritan rakyatnya yang terancam kesehatan dan keselamatannya di Timur sana.

Bagi seorang muslim, terlebih ia adalah pemegang kebijakan, wajib hukumnya menjadi contoh terbaik ketika ada bencana. Konsumsi perutnya harus dipastikan tidak lebih enak dari makanan rakyat terdampak bencana, begitu juga gaya hidupnya termasuk pakaian bahkan tempat tidurnya. Salah satu tujuannya adalah supaya ia merasakan langsung penderitaan rakyat yang dipimpinnya. Mampu memberikan pelayanan optimal dan maksimal secara tulus dan nyata, bukan basa basi di kamera maupun motif pencitraan belaka.

Umar bin Khatthab ra. adalah satu selain Rasul yang bisa dijadikan teladan bagi pemimpin manapun, utamanya kaum mukmin. Suatu hari beliau berkata, “Akulah sejelek-jelek kepala negara apabila aku kenyang sementara rakyatku kelaparan.”. Kaidah ini berlaku umum baik dalam kondisi sempit maupun lapang. Seorang pemimpin harus selalu berada terdepan baik dalam kesenangan maupun kesusahan, bukankah idealnya demikian?

Namun hadirnya paradigma sekuler yang menjangkit umat lagi-lagi menjadi faktor penting dalam pergeseran standar umum semacam ini. Sejak dipisahkannya agama dengan urusan public, masyarakat tidak lagi mau bersandar pada Islam, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai humanis dimana manusia dibiarkan bebas menentukan apa-apa saja yang termasuk manusiawi dan mana yang tidak. Padahal setiap manusia memiliki pemikiran yang berbeda, wajar saja jika manusia jaman milenial akan berbeda pendapat dengan manusia era 80an. Contoh paling kecil dan mudah terlihat adalah terkait kesopanan.

Hal ini bisa terjadi sebab segala hal saat ini dikembalikan pada keputusan individu dalam menetapkan apa yang baik untuk dirinya, tanpa intervensi dari siapapun, bahkan Tuhan sekalipun. Relijiusitas dianggap tidak selaras dengan perkembangan zaman, diambil sebagai pembenaran atas penyimpangan yang sejatinya bisa dicegah dengan penerapan syariah secara kaaffah.

Pun mengenai bagaimana kehidupan bernegara ini diselenggarakan, juga bagaimana bencana alam diposisikan dalam menyusun kebijakan. Asas materialisme yang meniscayakan aspek untung-rugi jadi perhitungan utama dalam menyelenggarakan pemerintahan bukan hal yang fiktif.

Faktanya bencana jika dilihat dari aspek bisnis semacam ini akan dianggap sebagai kerugian besar yang pembiayaan program pemulihan pasca kejadiannya mesti diminimalisir, seraya membolehkan dana masuk dari pihak swasta baik lokal maupun asing untuk memenuhinya. Sebagaimana yang terjadi pada bencana gempa di Lombok tahun lalu dan tsunami Aceh pada limabelas tahun sebelumnya.

Kehidupan dalam lingkup Islam justru menunjukkan hal lain. Negara melalui Baitul Mal tidak saja akan memenuhi kewajiban dalam menyediakan kebutuhan pokok, juga akan memobilisasi bantuan dari daerah sekitar dan memotivasi agar masyarakat berlomba-lomba meringankan saudaranya. Ini adalah wujud dari persaudaraan (ukhuwah) sejati yang senantiasa dijaga melalui sistem sosial dan pendidikan terpadu. Sehingga negara tidak perlu mengemis pada para investor di negara maju, sebab ekonomi umat mandiri dan kuat seiring dengan menancapnya keimanan didalam sanubarinya.

Khalifah, pemimpin tertinggi negara akan tampil sebagai inisiator taubat nasuha. Karna bisa jadi terjadinya musibah dari langit dan bumi ialah akibat kesalahan dan dosa yang telah dilakukan olehnya dan/atau masyarakatnya. Permintaan ampun pada Allah diiringi doa supaya Allah segera menurunkan pertolongan dengan berlalunya cobaan ini.

Adapun taubat secara amaliyah praktis juga mutlak diperlukan, jika ternyata penyebab bencana ini merupakan efek dari pengelolaan bumi yang kurang baik secara keilmuan sains dan teknologi.
Khilafah merupakan negara berkemajuan dengan batasan hadharah dan madaniah yang jelas. Sains dan teknologi yang tidak memiliki unsur mafahim (ide yang dianut) dari hadharah (peradaban) tertentu, termasuk dalam madaniyah (produk fisik) yang diperbolehkan syara dimana negara akan selalu mengusahakan untuk menggunakan teknologi termutakhir karya sumber daya manusia cetakan sistem pendidikan Islam berkualitas langit.

Fenomena banjir di Papua yang disinyalir karena faktor kerusakan hutan di Pegunungan Cycloop salah satunya, juga akan mampu diselesaikan dengan syariah Islam. Aturan penggunaan dan pembukaan lahan untuk pemukiman dan pertanian akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kesuburannya. Kepemilikan tanah juga berdasar pada hadist “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Maknanya tidak bisa diperjualbelikan sekehendak wakil rakyat seperti saat ini. Segala hal yang dilarang oleh syara, tidak boleh dikompromikan berapapun harga yang ditawarkan.

Lanjut Baca : https://www.mediaoposisi.com/2019/04/bencana-dalam-khilafah-bagian-3.html

Posting Komentar