Siti Masliha, S.Pd 
(Aktivis Muslimah Peduli Generasi)

Mediaoposisi.com-Sehari setelah hari pencoblosan, publik dihebohkan dengan pemberitaan kecurangan perhitungan suara dalam pemilu. Kecurangan tersebut hampir terjadi di seluruh Indonesia dan luar negeri.

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Arief Poyuono, mengungkap bentuk kecurangan dalam Pilpres 2019. KPU dinilai sudah mulai curang dan mencoba melakukan penyamaan hitung suara dengan hasil hitung cepat (quick count) lembaga survei.

Baca Juga: Hiruk-Pilu Setelah Pilpres: Siapa Yang Akan Memenangkan Pertarungan?

"KPU curang dan sudah terbukti dengan mengaku salah input data pada perhitungan suara. Kok mau ngeles begitu ketahuan mau melakukan framing hasil quick count lembaga survei bayaran dengan tabulasi yang sedang dilakukan KPU ya," ujar Arief, Jumat (19/4/2019).

Kecurangan kedua, kata Arief, munculnya data suara dari Jawa Tengah (Jateng) lebih banyak yang masuk dibandingkan Provinsi- Provinsi yang jangkauan tidak luas dan pemilihnya lebih sedikit dari Jateng. "Contoh saja suara masuk dari DKI Jakarta yang sengaja dilambatkan, Jawa Barat juga diperlambat," kata Arief.

Akar Kecurangan Pemilu

Publik sudah tidak percaya lagi dengan rezim saat ini. Rezim saat ini dengan terang-terangan melakukan kecurangan. Rezim seharusnya terbuka dan jujur dalam pemilu kali ini. Diantara akar kecurangan dalam pemilu 2019 antara lain:

Pertama, ketakutan rezim kalah dalam pemilu 2019. Rezim saat ini sudah berkuasa selama 4,5 tahun. Selama rezim memimpin rakyat banyak dikecewakan. Janji-janji pada saat kampanye menjadi presiden tahun 2014 banyak yang tidak direalisasikan. Diantara keecewaan rakyat terhadap rezim saat ini adalah:

Kesejahteraan tidak merata. Contohnya nasib guru honorer dibuat "menggantung". Bahkan demo yang dilakukan oleh guru honorer pada tanggal 2 november 2018 di istana presiden Jokowi cuek dan enggan menanggapi aksi tersebut. Pihak istana tidak memberikan solusi yang bisa memenuhi tuntutan pada guru.

Menyakiti hati mayoritas umat Islam. Pada aksi 411 dan aksi 212 umat muslim Indonesia menuntut keadilan untuk memberikan sanksi kepada Ahok karena telah menistakan agama Islam.

Nanum apa yang terjadi Jokowi tidak pernah datang dan tidak memberikan jawaban yang tegas atas tuntutan kaum muslimin Indonesia. Sanksi terhadap sang penista agama digantung.

Hutang luar negeri dan serbuan TKA (tenaga kerja asing). Hutang luar negeri Indonesia sudah mencapai angka Rp. 4.500 Trilyun. Ditengah rakyat Indonesia sulit mencari pekerjaan serbuan TKA ke Indonesia semakin membludak.

Sampai akhir tahun 2018 jumlah TKA mencapai 95.335 orang,TKA ini didominasi dari China. Alasan Jokowi untuk menambah hutang dan membuka TKA ke Indonesia adalah membuka investasi asing bagi Indonesia

Itulah sekelumit kisah rezim memimpin negeri ini, rezim sudah kehilangan kepercayaan dari rakyat. Segala cara dilakukan oleh rezim supaya pemilu berpihak padanya. Rakyat sudah muak dengan rezim saat ini dan ingin ganti pemimpin.

Segala cara dilakukan oleh rezim supaya rezim tidak "terdepag" dari kursi kekuasaan. Salah satu cara yang dilakukan oleh rezim adalah dengan melakukan kecurangan.

Kecurangan ini bisa terlihat pada surat suara yang sudah tercoblos di Malaysia, surat suara tersebut tercolos 01. KPU pun tidak bisa memberikan keterangan yang bisa memuaskan pertanyaan-pertanyaan dari rakyat.

Kedua, menggunakan kekuasaan sebagai jalan kemenangan. "Siapa yang berkuasa maka dia yang punya kuasa". Inilah gambaran yang tepat untuk rezim yang berkuasa di Indonesia saat ini. Ketika rezim ini berkuasa maka seenaknya berhak "menekan" dibawahknya untuk tunduk kepada titahnya.

Hal ini terbukti pada pemilu 2019 kali ini. Lagi-lagi rezim bikin kecurangan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Jubir BPN (Badan Pemenangan Nasional) Ahmad Riza Patria, BPN menyebut kecurangan melibatkan kepala desa dan kepala sekolah.

Riza mengatakan: Kepala desa diminta untuk memenangkan 01 jika tidak maka dana desa akan ditiadakan. Begitu juga kepala sekolah diancam dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tidak akan ada lagi jika 01 tidak dimenangkan.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Komunikasi dan Media BPN Hasyim Djojohadikusumo, bahwa Walikota Semarang Hendar Prihadi memaksa kepala desa dan kepala sekolah untuk memilih pasangan 01. Padahal kepala desa dan kepala sekolah harus netral.

Ketiga, campur tangan asing dalam pemilu. "kok bisa negara lain bisa meretas server KPU?". Itu mungkin pertanyaan yang ada di kepala kita, kita adalah negara yang berdaulat.

Namun mengapa negara lain bisa masuk ke negara kita? Komisioner KPU, Viryan Azis membenarkan ada upaya suatu pihak melakukan peretasan situs milik KPU.

Upaya peretasan diduga datang dari China, bahkan menyebut peretasan dari partai komunis. Selain itu Viryan menyebutkan upaya peretasan tidak hanya datang dari luar negeri juga datang dari dalam negeri.

Lagi-lagi kita kecolongan.  China bisa meretas server milik KPU karena China punya kepentingan di Indonesia.  Indonesia berhutang budi atas China, dengan pinjaman yang diberikan China kepada Indonesia.

Keempat, Demokrasi membuka peluang kecurangan. Ciri Khas Demokrasi adalah dibangun di atas akidah sekulerisme yang menghasilakan Machievelian (Menganggap boleh menghalalkan segala cara demi pemerintahan dan Negara).

Hal ini membuka peluang rezim melakukan kecurangan dalam pemilu 2019. Aturan agama dienyahkan sehingga membuka peluang untuk melakukan kecurangan.

Halal dan haram sudah tidak ada lagi dalam demokrasi. Kawan menjadi lawan, lawan menjadi kawan sudah biasa dalam demokrasi

Tindak kecurangan yang dilakukan pada pemilu kali ini antara lain money politik, manipulasi data, mencuri akun, bahkan membunih lawan-lawan baik secara fisik maupun non fisik.

Pemilu dengan azas LUBER tidak dirasakan lagi oleh rakyat. Rakyat sudah tidak percaya lagi dengan rezim yang telah mempermainkan demokrasi.

Rakyat sudah bosan dengan sandiwara yang dilakukan oleh rezim saat ini. Rakyat butuh pemimpin yang amanah yang akan mengurus rakyat dengan baik. Pemimpin amanah tidak akan pernah lahir dari sistem yang rusak. Pemimpin yang amanah lahir dari sistem yang bersumber dari Rabb sang pencipta kita.[MO/ad]

Posting Komentar