Oleh : Punky Purboyowati S. S

(Pegiat Literasi Islam Kaffah)

Mediaoposisi.com-Kebutuhan terhadap pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang wajib dipenuhi. Sebab itu merupakan kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh rakyatnya. Hanya saja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, manusia memerlukan suatu aturan agar kebutuhan pangan terpenuhi secara berkesinambungan.

Sebagaimana dalam program nawacita yang digagas Presiden Jokowi, salah satunya tentang kedaulatan pangan. Pada awal kepemimpinannya, Presiden Jokowi menargetkan kedaulatan pangan melalui swasembada dapat terlaksana dalam tiga tahun. Begitu pula dengan kebutuhan pangan, akan diproduksi dari negeri sendiri. Dengan kata lain, tak ada impor beras, jagung, gula, kedelai, atau bahkan daging.

Namun program yang telah digagas hingga saat ini belum berhasil dicapai sepenuhnya. Adanya kenaikan harga pada kebutuhan pokok yang senantiasa mengalami kenaikan disaat menjelang puasa, hari raya dan tahun baru. 

Seperti suatu siklus yang tidak bisa dihindari. Alhasil, rakyat harus siap untuk menghadapi hari-hari dimana harga kebutuhan pokok yang tidak stabil, naik turun, hingga tidak jarang membuat rakyat kuwalahan mencari solusi menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu. 

Terlebih kondisi ini dialami oleh para petani yang notabene menghadapi pasang surutnya hasil panen namun kerapkali merugi sebab kebijakan yang lebih mengedepankan kebutuhan para kapitalis. Alhasil kebijakan yang telah digulirkan tidak mampu menuntaskan masalah petani sendiri dan pedagang pada umumnya.

Seperti kondisi akhir-akhir ini, harga kebutuhan pangan menanjak dimulai dari kenaikan harga bawang merah hingga menimbulkan dampak kenaikan harga pokok lainnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga bawang merah sebesar 5,92 persen atau sebesar Rp2.000 per kilogram (kg) menjadi Rp35.800 per kg. Harga bawang putih juga meningkat 2,23 persen atau Rp700 per kg menjadi Rp32.050 per kg. Sementara harga cabai merah besar naik 4,03 persen atau Rp1.250 per kg menjadi Rp32.300 per kg. Lalu harga cabai merah keriting naik 2,14 persen atau Rp600 per kg menjadi Rp28,700 per kg dan cabai rawit merah naik Rp150 per kg menjadi Rp38.500 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng kemasan bermerk 1, gula pasir premium, dan gula pasir lokal masing-masing menjadi Rp50 per kg. Harga minyak goreng menjadi Rp14.350 per kg, gula kualitas premium Rp14.750 per kg, dan gula pasir lokal Rp12.050 per kg. 

Sementara itu, harga cabai rawit hijau turun Rp450 per kg menjadi Rp32.550 per kg, sedangkan harga beras kualitas medium II, minyak goreng curah, dan minyak goreng kemasan bermerk 2 masing-masing Rp11.750 per kg, Rp11.350 per kg, dan Rp13.650 per kg. (cnnindonesia.com/25/3/19).

Kenaikan harga pangan ini berdampak luas. Namun yang paling merasakan dampaknya adalah ibu rumah tangga. Bagaimana tidak, dalam keseharian termasuk ibu selaku manajer yang mengatur keuangan rumah tangga sangat merasakan sekali terhadap naik turunnya harga pokok. Muncul kekawatiran ketika tidak mampu mengatur keuangan rumah tangga. Apalagi hal ini dialami rakyat yang tidak mampu. 

Sehingga wajar bila terjadi kesenjangan sosial di masyarakat. Tak jarang pula kondisi seperti ini membuka celah adanya praktek kecurangan bisnis yang terjadi kapanpun dan dimanapun. Ironisnya hal ini terjadi secara merata diberbagai sendi kehidupan. 

Karenanya semua ini sebagai akibat dari diterapkannya sistem ekonomi kapitalis sekuler yang menggunakan tolok ukur untung dan rugi. Sementara kebutuhan pokok senantiasa dibutuhkan rakyat sehingga mesti dilakukan secara berkesinambungan agar tetap terpenuhi. Karenanya dibutuhkan solusi yang tepat untuk mengatasi kenaikan harga pangan ini sesuai apa yang dicontohkan Rasulullah saw.

Islam sangat mungkin untuk menyelesaikan kenaikan harga pangan. Terlebih dalam situasi yang genting sekalipun. Bila dicermati, adanya kenaikan harga pangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kelangkaan alami. 

Kelangkaan alami ini muncul sebagai akibat dari gagal dalam produksi, kemarau berkepanjangan dan lain-lain, sehingga ketika barang berkurang sementara yang membutuhkan barang tersebut banyak maka otomatis harga menjadi naik. 

Karenanya dapat menyebabkan kelangkaan barang. Adapun karena faktor penyimpangan ekonomi terhadap hukum Syari’ah Islam, seperti terjadinya ihtikâr (penimbunan), permainan harga (ghabn al fâkhisy) yang berujung pada liberalisasi ekonomi maka jelas hal ini harus dihentikan oleh penguasa. Karenanya keberadaan para pakar ekonomi mesti berhati-hati terhadap solusi yang mengarah pada liberalisasi ekonomi. Sebab hal ini merupakan bentuk 'penjajahan' dalam bidang ekonomi.

Kelangkaan secara 'alami' pernah dialami pada masa kekhilafahan Islam yang menunjukkan bolehnya mencari suply barang didaerah lain. Suatu ketika di akhir tahun 17 H, di Madinah terjadi musim paceklik parah yang dikenal dengan sebutan ‘âm ramâdah. 

Saat itu masa kepemimpinan Khalifah Umar r.a, telah mengirim surat kepada Amru bin Al Ash, gubernur beliau di Mesir yang isinya: “Dari hamba Allah, Umar, Amîrul Mukminin, kepada Amru bin al Ash: salaamun ‘alaik, ‘amma ba’du, demi umurku wahai Amru, tidakkah engkau peduli jika engkau dan orang yang bersamamu kenyang, sementara aku dan orang yang bersamaku binasa (karena kelaparan), (kirimkanlah) bantuan!”
Kemudian Amru membalas surat tersebut:

“Kepada hamba Allah, Umar, Amîrul Mukminin, dari hamba Allah, Amru bin al Ash, amma ba’du, aku penuhi seruan engkau, aku penuhi, sungguh telah ku kirim kepadamu unta-unta (dengan muatan makanan diatasnya), yang awal rombongannya akan sampai kepada engkau, sementara ujung rombongannya masih ada di tempatku, wassalaamu ‘alaika wa rahmatullaah”.

Demikianlah jika seluruh wilayah dalam negeri mengalami keadaan yang sama, maka dapat diselesaikan dengan kebijakan impor namun tetap memperhatikan produk dalam negeri. Sebab kelangkaan 'alami' ini bisa saja terjadi dalam sistem pemerintahan Islam. Kejadian ini merupakan taqdir Allah yang dengannya umat diperintahkan untuk bersabar menghadapinya. 

Disisi lain rakyat serta negara diperintahkan untuk berusaha memecahkan problem ekonomi negaranya. Namun lain halnya jika kenaikan harga disebabkan karena terjadinya pelanggaran terhadap hukum Syariat Islam, maka penguasa mesti berupaya mengatasinya agar tidak terjadi. Misalnya pada masa Rasulullah saw, beliau terjun sendiri ke pasar untuk melakukan ‘inspeksi mendadak' agar tidak terjadi penipuan harga atau penipuan barang / alat tukar, dan melarang penimbunan. 

Rasulullah saw pun melarang seseorang yang tidak paham tentang bisnis. Sebab, ketidakpahaman berbisnis atau salah dalam menempatkan bisnis, menjadi penyebab hancurnya ekonomi suatu negara. Seperti yang terjadi saat ini. Masyarakat rata-rata dibodohi dengan bentuk bisnis ala Kapitalis yang pada prakteknya negara menjadi bangkrut disebabkan praktek liberalisasi ekonomi yang semakin menjajah Indonesia. 

Alhasil rakyat menjadi korban kerakusan para kapitalis yang menguasai Sumber Daya Alam tanpa memperhatikan dampak yang terjadi. Namun jika pelanggaran terhadap Syariat Islam yang dilakukan oleh penguasa, maka dibutuhkan muhasabah (koreksi) berupa amar makruf nahiy munkar dari masyarakat agar penguasa senantiasa menjalankan pemerintahannya secara lurus dan benar sesuai Syariat Islam.

Akan tetapi hal ini hanya bisa diimplementasikan secara nyata pada penguasa yang secara serius hendak mengatasi masalah ekonomi negaranya terutama terhadap kenaikan harga pangan dengan penerapan ekonomi Islam secara kaffah (keseluruhan), terlebih pada masa sekarang ini tanpa kecuali.
Wallahu a'lambisshowab.[MO/vp]

Posting Komentar