Oleh : Wida Ummu Aulia  
( Pemerhati Masalah Sosial )

Mediaoposisi.com-Polemik mahalnya harga tiket pesawat yang terus bergulir membuat presiden Joko Widodo angkat bicara.

Dia menilai kenaikan harga tiket pesawat tersebut disebabkan oleh mahalnya harga avtur akibat ada monopoli oleh PT Pertamina (Persero) di Bandara Soekarno Hatta.

Jokowi menyebut harga avtur yang dijual Pertamina di Bandara Soekarno-Hatta memiliki selisih hampir 30% dengan harga avtur yang dijual di bandar udara lain.

Rencananya, Jokowi akan memanggil para pimpinan Holding BUMN Migas ini besok ke Istana. Menurutnya, harga avtur harus sama dengan negara lain.

Tidak hanya itu, agar ada kompetisi, Jokowi juga berencana memasukkan pemain swasta untuk menjual avtur di bandara. Menurutnya, persoalan ini sudah cukup mengganggu para pengusaha. Apalagi, harga avtur yang kelewat tinggi juga secara langsung mengerek harga tiket pesawat.

Rencana memasukkan swasta untuk berkompetisi dengan Pertamina dalam menjual avtur adalah solusi ngawur dari penguasa.

Hal itu semakin menampakkan kezaliman penguasa yang selalu berusaha untuk mencari celah agar dapat  meliberalisasi kekayaan milik umat. Padahal itu jelas bertentangan dengan syariat Islam.

Tentu saja, karena negara ini menerapkan sistem ekonomi kapitalis neoliberal yang  berorientasi pada untung rugi saja dan hanya memihak pada pemilik modal. Siapa lagi yang diuntungkan dari liberalisasi ini kalau bukan para kapitalis?

Akan berbeda ketika negara menerapkan sistem ekonomi Islam. Karena hanya Islam yang bisa mewujudkan kepemimpinan yang tunduk pada ketetapan syariah dan memfungsikan diri sebagai pengurus dan pelayan rakyat. Bukan sebagai pebisnis, apalagi pemalak kekayaan rakyat.

Rasulullah Muhammad SAW bersabda:  “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api “ (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Dari hadist diatas, sungguh Islam telah menetapkan jika sumber daya alam berupa barang tambang dan energi adalah milik seluruh warga masyarakat. Baik warga negara muslim maupun non muslim. Bukan milik individu. Bukan milik negara. Maka haram diprivatisasi. Haram diswastanisasi.

Posisi negara adalah sebagai pengelola sumber daya alam berupa barang tambang dan energi. Dimana hasil pengelolaannya diserahkan kembali pada rakyat.

Bisa dalam bentuk subsidi kebutuhan pokok atau dalam bentuk pembangunan fasilitas-fasilitas penunjang demi terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Sandang. Pangan. Papan. Kesehatan. Pendidikan. Keamanan.

Negara sebagai pengelola sumber daya alam milik umat diharamkan untuk menyimpan keuntungan dari hasil pengelolaannya.

Apalagi sampai menghilangkan hak dan kewajiban mengurus urusan rakyat. Apalagi sampai menzalimi rakyat, dengan membiarkan masyarakat mengeluh atas tingginya harga kebutuhan hidup atau hilangnya kenyamanan dan keamanan yang dirasakan oleh rakyat.[MO/ad]

Maka solusi yang tepat untuk mengatasi mahalnya harga avtur adalah dengan menerapkan sistem ekonomi Islam yang didukung dengan sistem Islam yang lain yakni dengan menerapkan sistem Islam dalam berbagai bidang kehidupan dan bernegara.[MO/ad]

Posting Komentar