Rizkya Amaroddini
(Jurnalis Media Oposisi)

Mediaoposisi.com-  Debat keempat mengangkat tema seputar ideologi, pertahanan dan keamanan, pemerintahan, serta hubungan internasional. Jokowi akan kembali berhadapan dengan calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto.

"Ya kami jawab nanti (jika disinggung soal pembubaran HTI)," kata Jokowi singkat usai santap siang di kawasan Sabang, Jalan H. Agus Salim, Jakarta, Sabtu (30/3).

Sungguh ironis bukan, tindakan tidak adil tersebut di jadikan bahan perdebatan. Mari kita telaah, apa yang memotori terjadinya Badan Hukum HTI di cabut di Indonesia ? Apakah hanya sekedar sesuai pernyataan Jokowi karena terkait tidak taat ‘pancasilais’ ?

Mari kita berkaca kepada realita, bukti-bukti yang di berikan saat sesi persidangan tidak membuktikan bahwa HTI bersalah. Faktanya ‘mereka’ berupaya menggambarkan HTI tidak pancasilais namun ujaran ‘mereka’ tidak memberikan bukti spesifik.

Mirisnya lagi banyak pengikut Jokowi yang mengusung pancasilais namun menghianati. Malah ‘mereka’ gencar menyudutkan HTI namun lupa dengan bukti spesifiknya. Dalam catatan selama ormas HTI menyampaikan ajaran Islam tidak pernah menyalahi aturan, aspirasi yang di sampaikan menjunjukkan pancasila.

Jangan grusa-grusu !! itu memperlihatkan ketidak becusanmu dalam mengatasi hal itu.
Menyampaikan Khilafah apa itu salah ? Padahal Khilafah adalah ajaran Islam. Sungguh lucu jika jajaran para penguasa yang notabennya Islam tapi tidak mengenal apa saja ajaran dalam Islam. Islam hanya nempel di ktp tapi tidak kehidupannya !!

Banyak tindakan ketidakadilan yang di berikan kepada ormas HTI yang tidak terpublis di social media. Media hanya memberitakan “HTI bersalah dan patut di bubarkan”. Namun tidak memberikan alasan yang spesifik.

Bagaimana menggiring kepercayaan kepada masyarakat. Sedangkan tindakan itu bukan menunjukkan ketegasan melainkan tindak kedzaliman. Tak ada yang bisa di harapkan dari rezim ini, kedzaliman terus merajalela. Mau di pertahankan ? Atau mau sadar dan bangkit ?

Coba kita lihat fakta yang ada, pengacara HTI Yusril Ihza Mahendra selama menjadi pengacara HTI beliau sangat membela Hizbut Tahrir dan menentang atas kebijakan yang di buat Jokowi. Tapi bertolak belakang setelah Badan Hukum di cabut, di mana dia sangat lengket dengan Jokowi.

Apalagi jika sebuah kepentingan yang ingin di raih !! Apalagi kalau bukan uang !!

Banyak kejadian kedzaliman yang di lakukan era Jokowi, namun hal itu di anggap sebuah ketegasan. Sungguh ironis bung !!

Bagaimana bisa Indonesia menjadi lebih baik, jika ‘mereka’ saja tidak berkaca atas tindakan dan kebijakannya. 

Bukan sebuah pembelaan kepada ormas namun ini realita yang tidak di ungkap di media social, sehingga patut hal ini di ketahui semuanya agar rakyat dapat mikir dan gak terprovoksi atas ucapan untuk membela Jokowi dengan dalih ‘Ketegasan’ atau semacamnya. [MO/ra]

Posting Komentar