Oleh: Ima Kartika

Mediaoposisi.com-Setelah tahun 2007 silam, kembali wilayah Madiun Ngawi dilanda banjir besar. Di kabupaten Madiun, banjir meluas hingga merendam 52 desa di 8 kecamatan, 5.086 rumah rusak dan jumlah pengungsi  diperkirakan mencapai 1500 jiwa.

Sedangkan di kabupaten Ngawi terdapat 18 Desa di 6 Kecamatan yang terendam, dengan jumlah pengungsi mencapai 4499 KK.

Baca juga: Madiun jadi lautan

Disamping menimbulkan kerugian harta benda yang tidak sedikit dan sawah ratusan hektar gagal panen, banjir kali ini juga memantik perbincangan lain.

Bagaimana tidak, baru kali inilah banjir menggenangi ruas tol. Khususnya jalur Madiun Solo KM 603-604 yang baru saja diresmikan. Bahkan Harian Surya yang terbit Jumat 8 Maret 2019 menulis headline "Pertama Kali Banjir Merendam Jalan Tol".

Baca juga: Jokowi gagal paham soal tanah wakaf

Kondisi ini tentu menyesakkan dada, mengingat jalan tol seharusnya bebas dari gangguan. Apalagi ini berbayar, mahal pula. Jika dibandingkan ruas tol lainnya. Pantas saja banyak pihak yang protes akan ketidakwajaran kondisi ini.

Seperti yang disampaikan Suhendra Ratu Prawiranegara (mantan staf khusus menteri PUPR) pada Kamis 7 Maret kemarin.
Ia mengatakan pihaknya sudah mengingatkan pemerintah untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh pada Tol Trans Jawa. Peringatan ini dilontarkan sejak jalur Tol Salatiga-Kartasura ambrol di Boyolali pada Desember 2018.

Dia menyebut banjir setinggi 1 meter di jalan tol Caruban-Madiun ini akibat kesalahan teknis dan nonteknis. Menurutnya, jika ditilik dari sisi teknis, seharusnya jalan tol memiliki spesifikasi tinggi. Tidak boleh terjadi genangan air, apalagi sampai banjir.

Dia membandingkan kondisi jalan tol di Indonesia dan Malaysia yang dianggap lebih maju, padahal dulu belajar dari Indonesia. "Dengan kejadian banjirnya jalan tol Madiun ini sangat memalukan sekali," lanjut Suhendra. (m.detik.com)

Banyak pakar yang mengkritik pembangunan trans Jawa terutama soal amdal. Salah satunya Djoko Setyowarno, salah satu dosen Unika AA Soegijapranata Semarang yang menyatakan bahwa pembangunan tol akan mengurangi lahan resapan air.

Tol akan melewati 80% sumber mata air dan daerah rawan bencana. Bahkan Djoko berani menyatakan "karena amdal yang dibuat asal asalan dan hasil pesanan."

Demikian juga Pengamat transportasi Darmaningtyas yang menduga banjir tak terhindarkan karena perhitungan yang kurang saat ruas tol didesain. Ia mengkritik desain tol yaang kerap mengabaikan unnaur sistem drainase.

Jika demikian, menjadi sebuah pertanyaan : pembangunan tol sesungguhnya untuk siapa? Ketika APBN habis-habisan digenjot untuk membiayai diantaranya proyek tol. Bahkan pemerintah tak sungkan berhutang dan berhutang lagi. Hingga 1/3 APBN dialokasikan khusus untuk membayar hutang ribawi nan mencekik. Rakyat dijadikan tumbal pencitraan penguasa.

Gembar gembor keberhasilan insfrastruktur, padahal rakyatlah yang dirugikan. APBN uang rakyat, bayar utang pakai uang rakyat, terkena banjir rakyat lagi yang harus menanggung.

Jika kita tengok ke belakang, akan teringat tujuan pemerintah membangun trans Jawa terkhusus tol Caruban-Ngawi adalah untuk meningkatkan perekonomian.

Menurut kapitalisme, cara untuk meningkatkan perekonomian adalah dengan menaikkan angka produksi. Untuk itu dibutuhkan investasi dengan memberi dorongan para pengusaha agar mau menanamkan modalnya, demi menggerakkan laju ekonomi.

Saat nilai rupiah tertekan seperti sekarang, pengusaha membutuhkan suasana usaha yang aman, nyaman dan murah. Sehingga tidak menambah beban produksi mereka. Dipilihlah wilayah pinggiran yang memiliki UMK rendah dan harga tanah murah. Disamping dekat akses tol untuk memudahkan distribusi logistik.

Saat ini ada tiga Kabupaten yang lahannya diincar oleh investor untuk industri, yaitu Nganjuk 200 hektar, Caruban (Madiun) 400 hektar dan Ngawi 200 hektar. Meskipun mayoritas lahan masih dimiliki warga, namun rancangan pembebasan lahan sudah santer terdengar.

Oleh karena itu pemerintah daerah akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk menjadi pengelola kawasan industri.

Dari sini nampak tujuan pembangunan tol bukan untuk kebutuhan rakyat. Tol hanya untuk kalangan bermobil. Dan itu bukanlah rakyat kebanyakan, apalagi di pedesaan.
Tidak hanya itu. Lahan persawahan yang jadi tulang punggung mata pencaharian masyarakatpun ikut tergusur.
Kalaupun ada penyerapan tenaga kerja disekitar kawasan industri, ini tak sebanding dengan laba yang diraup  pemilik modal. Pada akhirnya rakyat tak hanya menanggung utang negara namun juga harus menjadi buruh di negeri sendiri.

Lantas bagaimana Islam menjawab permasalahan ini?

Teringat kisah khalifah Umar bin Khaththab ra. Jalan jalan dibangun dan diperbaiki demi kepentingan rakyat. Bahkan karena sangat takutnya beliau kepada Allah, sampai terucap “Aku sangat khawatir akan ditanya Allah SWT kalau seandainya ada keledai terpeleset di jalanan di Irak, kenapa aku tidak sediakan jalan yang rata untuknya?".

Pembangunan insfrastruktur sangat diperhatikan oleh khalifah. Baik kuantitas maupun kualitasnya. Bukan asal-asalan membangun, apalagi untuk pencitraan. Diperhitungkan dengan sangat rinci supaya bangunan kokoh. Memperhatikan lingkungan sekitar.

Tidak menzalimi rakyat dengan membeli paksa tanah mereka. Memperhatikan mana daerah resapan air berikut amdalnya.

Pembangunan infrastruktur juga bukan bertopang pada hutang, melainkan dari Baitul Mal. Jika dana di Baitul Mal kebetulan habis,  khalifah bisa meminjam uang dari masyarakat atau pihak ke tiga tanpa bunga.

Bahkan dimasa khalifah Abdul Hamid II, beliau membangun rel kereta api dari uang pribadi khalifah. Semua fasilitas ini gratis, alias tidak dipungut bayaran. Haram hukumnya fasilitas publik yang harus disediakan negara, justru menjadi lahan mencari keuntungan bagi segelintir pengusaha.

Kehebatan khilafah dalam hal ini semata mata untuk melayani kepentingan masyarakat. Karena tugas dan amanah khalifah adalah meriayah. Yakni mengurusi apa yang dibutuhkan seluruh rakyat.

Baik muslim maupun non muslim. Hanya saja, fungsi ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan subsistem Islam lainnya yang saling menopang. Untuk itulah dibutuhkan penerapan syariah secara kaffah.[MO/ad]

Posting Komentar