Oleh: Tawati

Mediaoposisi.com-"Orang miskin dilarang sekolah!" Ungkapan ini nampaknya masih berlaku hingga hari ini. Sebagaimana Riset yang dilakukan Haruka Evolusi Digital Utama (HarukaEDU) di 2018 menyebutkan, 79% lulusan SMA/SMK yang sudah bekerja tertarik untuk melanjutkan kuliah lagi.  Namun 66% responden di antaranya urung kuliah karena mengaku terkendala biaya.

Salah satu kendala yang banyak ditemui oleh para lulusan SMA dan SMK untuk langsung melanjutkan ke perguruan tinggi di antaranya adalah persoalan biaya. 

Bahkan persoalan biaya juga masih membayangi para lulusan SMA/SMK tersebut, meskipun mereka telah bekerja dan memiliki penghasilan (24/12/2018).

Pendidikan Era Kapitalis

Ironi yang sering terjadi di dunia pendidikan. Kualitas pendidikan ditentukan oleh kekuatan modal. Yang punya uang bisa masuk sekolah unggulan dengan kualitas pendidikan optimal; sarananya juga serba lengkap (mulai dari komputer berikut fasilitas internet, perpustakaan, laboratorium, hingga gedung yang full AC).

Yang tidak punya uang harus siap-siap dengan mutu pendidikan yang serba kurang. Jangan mimpi untuk bisa bersekolah tinggi. Makin tinggi sekolah, makin mahal biayanya. Padahal bagi yang miskin, jangankan pendidikan yang mahal, untuk makan saja susah.

Diskriminasi pendidikan pada gilirannya akan menimbulkan konflik sosial. Orang kaya dengan pendidikan yang bagus tentu memiliki peluang kerja yang lebih baik dengan penghasilan yang tinggi.

Sebaliknya, yang miskin, karena SDM-nya kurang baik, akan lebih sulit mencari pekerjaan dengan gaji yang layak. Jadilah di tengah masyarakat muncul polarisasi antara mereka yang miskin dan yang kaya. Kesenjangan ini akan menjadi potensi konflik sosial yang tinggi.

Pendidikan yang diskriminatif ini juga akan memperlemah negara. Negara akan gagal menciptakan generasi muda yang berkepribadian dan berkualitas.

Mahalnya biaya pendidikan adalah buah rezim kapitalis. Sekolah dalam pandangan kapitalis tidak lebih dari pabrikan yang akan menghasilkan manusia-manusia dengan SDM yang murah dan mudah dieksploitasi.

Biaya pendidikan yang mahal bagi masyarakat memaksa berbagai perguruan untuk membuka "program khusus" untuk menghasilkan tenaga kerja "siap pakai".

Sekolah tidak lebih dari produsen tenaga kerja pesanan pasar. Lembaga pendidikan akhirnya lebih berorientasi pada bagaimana menjadikan anak-anak didiknya tenaga terampil, sementara faktor pembinaan kepribadian mereka cenderung terabaikan.

Orientasi pendidikan peserta didik pun tidak lebih dari: cepat lulus, segera mendapatkan pekerjaan yang layak, kawin, dan sesegera mungkin mengembalikan modal orangtua--walaupun dalam realitasnya tidak sesederhana yang dibayangkan.

Kenyataan justru berbicara lain. Lulusan dari beberapa perguruan tinggi semakin menambah jumlah pengangguran.

Pendidikan Era Islam

Sejarah Islam mencatat kebijakan para Khalifah yang menyediakan pendidikan gratis bagi rakyatnya. Sejak abad IV H para Khalifah membangun berbagai perguruan tinggi dan berusaha melengkapinya dengan berbagai sarana dan prasarananya seperti perpustakaan.

Setiap perguruan tinggi itu dilengkapi dengan "iwan" (auditorium), asrama mahasiswa, juga perumahan dosen dan ulama. Selain itu, perguruan tinggi tersebut juga dilengkapi taman rekreasi, kamar mandi, dapur dan ruang makan (Khalid, 1994).

Pada era Khilafah Utsmaniyah. Sultan [Khalifah] Muhammad al-Fatih (w. 1481 M) juga menyediakan pendidikan secara gratis. Di Konstantinopel (Istanbul) Sultan membangun delapan sekolah.

Di sekolah-sekolah ini dibangun asrama siswa, lengkap dengan ruang tidur dan ruang makan. Sultan memberikan beasiswa  bulanan untuk para siswa. Dibangun pula sebuah perpustakaan khusus yang dikelola oleh pustakawan yang cakap dan berilmu (Shalabi, 2004).

Namun, perlu dicatat, meski pembiayaan pendidikan adalah tanggung jawab negara, Islam tidak melarang inisiatif rakyatnya, khususnya mereka yang kaya, untuk berperan serta dalam pendidikan.

Melalui wakaf yang disyariatkan, sejarah mencatat banyak orang kaya yang membangun sekolah dan universitas. Hampir di setiap kota besar seperti Damaskus, Baghdad, Kairo, Asfahan, dan lain-lain terdapat lembaga pendidikan dan perpustakaan yang berasal dari wakaf (Qahaf, 2005).

Dengan Islam rakyat akan memperoleh pendidikan formal yang gratis dari negara. Adapun melalui inisiatif wakaf dari anggota masyarakat yang kaya, rakyat akan memperoleh pendidikan non-formal yang juga gratis atau murah bagi rakyat.

Karena pendidikan adalah tanggung jawab negara. Sudah seharusnya memberikan penyediaan fasilitas dan biaya pendidikan yang murah bahkan gratis untuk semua warga negara tanpa membedakan kaya atau miskin.

Walhasil, kapitalisme harus segera ditinggalkan, dan kita segera kembali ke sistem Islam. Ketika umat Islam diatur berdasarkan syariah Islam di bawah naungan Khilafah Islam, umat Islam mengalami masa keemasan pendidikannya.[MO/ad]

Posting Komentar