Oleh : Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com-"Datanya diklaim lebih kongkret dan akurat dibanding data lembaga survei," Haris Ahzar, (27/3).

Saya ingin mengulangi pernyataan, yang dilihat itu bukan komitmennya, tapi perbuatannya. Yang dinilai itu bukan pedoman netralnya, tapi praktiknya dilapangan. Inilah yang harus disadari rakyat, menyikapi 'kecenderungan' polisi pada pasangan calon tertentu.

Saya tidak terlalu respek, ketika Polri mengeluarkan 13 pedoman netral dalam Pilpres. Sebab, tanpa pedoman pun polisi tetap wajib netral. Jadi, adanya pedoman netral belum menunjukan kenetralan polisi. Harus diuji di lapangan, bukan sekedar pedoman netral-netralan.

Celaknya, Direktur Eksekutif kantor hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar justru mengabarkan, Polri melakukan pendataan kekuatan dukungan warga terhadap paslon Pilpres 2019 di Jabar. Bahkan datanya diklaim lebih akurat dibanding lembaga survei.

Lantas apa gunanya data ini, untuk pembanding jika terjadi sengketa Pilpres ? Apa kewenangan Polri. Untuk mengukur tingkat elektabilitas capres, memangnya polisi lembaganya Deny JA. Menyelam sambil minum air ? Mendata sekaligus mempengaruhi preferensi politik pemilih ? Jika ini benar, maka polisi telah berpolitik praktis.

Sudahlah Polri, fokus saja pada tugas penegakan hukum. Jangan mengambil kapling pekerjaan orang, yang membuat rakyat tambah curiga. Rasa ketidakpercayaan itu tinggi, jangan ditambah pekat dengan mencederai komitmen 13 pedoman netral yang telah dikeluarkan.

Apakah rakyat mau dibohongi lagi ? Sudahlah, cukup Jokowi yang membohongi rakyat. Tidak boleh, polisi ikut nimbrung membuat dusta dan tipu daya.

Sekali lagi, rakyat 'curiga' itu untuk kebaikan institusi Polri. Jokowi tidak jadi Presiden, Polri tetap Polri. Contohlah tentara, yang bersikap ksatria dalam politik. Netral, Tidak ikut nimbrung menjadi partisan politik.

Kekesalan rakyat sedikit terobati oleh pedoman netral yang dikeluarkan. Jika nanti terbukti polisi menjadi Timses, terbukti polisi ikut main politik, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan rakyat.

Sebelumya, di sejumlah kampanye dan kegiatan umum rakyat, terlihat polisi menampakan keberpihakan, tidak netral. Namun, dengan keluarnya edaran polisi netral, rakyat berharap itu tidak terjadi lagi.

Kabar yang disampaikan Haris Ahzar, jika benar terus terang membuat rakyat mempertanyakan kembali komitmen netral polisi. Jangan khianati rakyat, bertindaklah adil dan mengayomi.

Tetapi terserah, jika pilihan itu telah ditetapkan. Akan terus dilanjutkan. Saya kira, biar rakyat yang menilai dan memberi sanksinya. []

Posting Komentar