Oleh : Ayu Mela Yulianti, SPt.

(Pemerhati Generasi)

Mediaoposisi.com-Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), mengeluarkan ultimatum kepada warga sipil non-Papua, agar meninggalkan wilayah Kabupaten Nduga, per tanggal 23 Februari 2019.

Ultimatum tersebut disampaikan pentolan TPNPB-OPM, Egianus Kogeya melalui media sosial Facebook TPNPB pada Sabtu (23/2/2019).(tribunnews.com, 2019).

Pengusiran warga sipil non Papua di Nduga, menjadi sebuah bukti kelemahan dan ketidakmampuan negara dalam menghadapi kezaliman, berupa pemberontakan negara dan keinginan memisahkan diri dari wilayah Indonesia.

Seharusnya, menjadi sebuah masalah kecil saja dalam menghadapi pemberontakan pihak OPM ini. Akan tetapi karena  ketidakserius dan ketidakfokusan mencari solusi terbaik atas masalah ini, jadilah kasus OPM ini semakin membesar. Hingga bisa jadi, jika dibiarkan, Papua akan bernasib sama dengan Timor Timur.

Keberanian OPM mengusir warga non Papua dari Nduga, dan menuntut keinginan untuk berpisah dari wilayah NKRI. Menunjukkan sisi kelemahan pemimpin NKRI dari segi strategi pencarian solusi politis atas masalah pemberontakan ini.

Kelemahan pemimpin ini adalah hasil ikutan dari pengambilan politik sekuler kapitalis sebagai arah pandang dalam menetapkan berbagai kebijakan politik publik.

Ketidakberdayaan menghadapi tekanan dunia internasional, antara lain ditunjukkan dengan takutnya diberi stempel sebagai pelanggar HAM oleh dunia internasional. Ditujukan dengan aktifnya menjalankan agenda internasional walaupun merugikan kepentingan negeri. Semodel pengerukan sumber daya alaam yang dilegalisasi pemerintah. Padahal kasus OPM sejatinya adalah masalah dalam negeri, masalaah orang tua dan anak, masalah pemimpin dengan rakyatnya, yang harus diselesaikan oleh pemimpin negeri seadil-adilnya, tanpa intervensi dunia lain yang tidak tahu akar masalahnya.

Namun lagi-lagi, Indonesia akan dibuat menjadi singa ompong, jika sudah berhadapan dengan dunia internasional yang hari ini dikendalikan oleh para kapital.

Akar Masalah Papua.

Masalah Papua, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan masalah Timor Timur. Adanya perasaan mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh pemerintah pusat, dengan alasan tidak adanya  keberpihakan pemerintah pusat atas  pemenuhan kebutuhan warga lokal berupa  pembangunan daerah tersebut.

Lagi-lagi, pemicu masalahnya adalah perasaan ketidakpuasan akan kebijaksanaan publik yang dibuat oleh pemerintah pusat. Ini masalah yang timbul dipermukaan.

Sedangkan masalah sebenarnya, yang tidak tampak dipermukaan, yang bisa menjadi "silent killer" bagi kesatuan negeri, yang membuat timbulnya OPM yang menginginkan menjadi wilayah merdeka adalah akibat adanya kapitalisasi tanah Papua oleh para kapital dunia, yang menginginkan untuk menguasai tanah tersebut untuk diambil sumber daya alamnya yang sangat kaya.

Para  kapital, memanfaatkan ketidakpuasan warga lokal atau warga asli Papua atas perlakuan pemerintah pusat untuk menggapai ambisinya. Sayangnya warga lokal tidak memahami hal ini. Bahwa mereka dimasukan dalam konspirasi dunia tingkat tinggi. Diarahkan merdeka untuk kemudian dijadikan budak para kapital.

Jikapun pada akhirnya, Papua mendapatkan kemerdekaan. Sejatinya kemerdekaan itu, bukanlah menjadi milik warga Papua. Namun milik para kapital yang ingin mengeruk habis kekayaan alamnya. Fakta yang berbicara. Ingatlah, tambang emas terbesar dan tambang lainnya, seperti uranium sebagai bahan baku pembuatan nuklir ada ditanah Papua. Kekayaan sumber daya alam inilah yang mendorong para kapital untuk menghembuskan sihir kata " merdeka dan menentukan nasib sendiri". Inilah tipu daya kapitalisme yang saat ini memperdaya masyarakat lokal Papua dan negeri jamrud khatulistiwa umumnya.

Islam Mempersatukan dan Menyejahterakan 

Islam dengan seperangkat aturannya, bersifat menyatukan dan mensejahterakan. Haram hukumnya terlepas dan terpisah dari wilayah kesatuan. Apapun motifnya. Pemimpin dalam Islam diperintahkan untuk menyatukan seluruh wilayah kekuasaannya. Tidak boleh ada satupun yang diperbolehkannya untuk berlepas diri.
Seorang pemimpin dalam Islam diperintahkan untuk mengurusi semua  urusan setiap individu manusianya, diseluruh wilayah kekuasaannya.

Tidak akan dibedakan, apakah penduduknya berkulit hitam, putih, coklat. Berhidung mancung atau pesek. Muslim atau non muslim. Semuanya sama dalam pandangan Islam, yaitu wajib dipelihara urusannya oleh negara. Wajib dipenuhi kebutuhannya  oleh negara.

Islam memerintahkan seorang pemimpin untuk membangun wilayah kekuasaannya tanpa pilih kasih. Memberikan arti merdeka dengan sebenar-benarnya kepada tiap individu warga negaranya.
Islam melarang seorang pemimpin untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam disatu wilayah yang dapat mengantarkan pada kesengsaraan terhadap warga lokal khususnya. Sebuah kesengsaraan akibat salah tata kelola sumber daya alam, sebagai contoh, limbah yang dihasilkan dari hasil pengelolaan sumber daya alam ataupun yang lainnya.

Seluruh sumber daya alam dikelola untuk diambil manfaatnya bagi  sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh warga masyarakat , bukan untuk dikapitalisasi.
Islam mewajibkan seorang pemimpin untuk membangun sarana dan prasarana yang memudahkan proses distribusi kekayaan diseluruh wilayah kekuasaannya. Pembangunan jalan dan infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan keamanan yang merata diseluruh negeri.

Islam tidak akan membiarkan warga Papua dengan "koteka"nya yang saat ini mengalami kapitalisasi atas nama kearifan lokal. Dijadikan sebagai pengalih fokus masalah dari masalah utama yaitu  pengerukan sumber daya alam tanah Papua oleh pihak asing.
Karenanya, dengan kebijaksanaan yang sangat membumi ini yang berasal dari Islam, sulit sekali ditemukan rasa ketidakpuasan pada warga negaranya. Karena kesejahteraan akan merata terpenuhi diseluruh wilayah kekuasaannya.

Kalaupun, jika seluruh kewajiban telah dipenuhi oleh seorang pemimpin dalam mengurusi urusan seluruh warga masyarakat dibawah kepemimpinannya. Akan tetapi masih ada yang merasa tidak puas, kemudian melakukan tindakan pemberontakan secara fisik.

Maka Islam mewajibkan seorang pemimpin untuk mencari tahu apa yang melatarbelakangi rasa ketidakpuasan itu. Jika seluruh cara damai telah ditempuh, akan tetapi masih saja terjadi pemberontakan hingga menimbulkan kezaliman yaitu hingga menghilangkan nyawa dan kehormatan manusia, maka Islam telah memerintahkan pemimpin negeri untuk menghilangkan kedzoliman yang bersifat fisik tadi dengan fisik.

Karenanya, sungguh hanya dengan seperangkat aturan Islam sajalah, permasalahan OPM ini bisa diselesaikan dengan sangat sempurna dan paripurna.

Alhasil, Indonesia akan tetap ada dalam derajat kebaikan dan keluhurannya, jika dan hanya selama menerapkan Islam dan seluruh aturannya dan melenyapkan sistem sekuler kapitalis dan seluruh hukum-hukumnya.[MO/vp]

Posting Komentar