Oleh: Mochamad Efendi

Mediaoposisi.com-Sebelum terjaring oleh KPK dalam OTT Jum'at Siang, 15 Maret 2019 di Sidoarjo Ketua Umum PPP Romahurmuziy pernah menyampaikan bahwa demokrasi bisa mengantar seorang pejabat menjadi penjahat.

Itu artinya dia meyakini dan tahu resiko menjadi pejabat dalam sistem demokrasi yang pasti akan tergelincir untuk melakukan tindakan dan perbuatan seorang penjahat, mencuri uang rakyat. Sungguh, dia sudah membuktikan sendiri bahwa kata-katanya benar nyata.

Dan bisa jadi banyak pejabat juga menyadarinya namun karena mereka tidak mementingkan urusan rakyat, mereka menutup mata atas fakta rusaknya demokrasi. Mereka mempertahannkan sebuah sistem yang jelas tidak menguntungkan rakyat karena mereka hanya berfikir untuk kepentingannya sendiri.

Mereka diuntungkan atas rusaknya sistem demokrasi untuk menumpuk kejayaan pribadi walaupun harus memakan uang rakyat. Namun saat nasib baik tidak berpihak, merekapun terjebak dalam jaring-jaring KPK.

Sementara, mereka yang masih selamat dan dulunya menjadi teman dalam satu koalisi pendukung petahana, hanya bisa menyalahkan,  seperti yang dilakukan oleh PSI bahwa ini bukti bahwa hukum tidak tebang pilih.

Sementara, tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf menyerahkan kasus Romi pada prosedur hukum dengan mengedepankan praduga tidak bersalah.

Romi menjadi dikorbankan agar terkesan hukum tidak tebang pilih, setelah apa yang dilakukan menunjukan hukum sebagai alat politiknya yang tajam ke lawan tapi tumpul ke kawan. Label buruk yang melekat sebagai pemimpin anti kritik, dzalim, dan tidak adil dalam hukum diharapkan bisa hilang dengan membiarkan Romi diproses secara hukum.

Romi yang selama ini sangat setia dan melakukan apa saja untuk kemenangan paslon 1 ,  ditinggalkan dan tidak dibela. Tidak seperti pendukung lainnya yang selalu selamat dari jeratan hukum, karena hukum sebenarnya ada dalam genggaman petahana untuk dimainkan.

Apakah rezim akan menolong atau membiarkan Romi masuk penjara. Tentunya, kita tunggu saja apakah nanti proses hukum bisa berjalan cepat dan berujung penjara atau berjalan lambat sambil menunggu hasil pilpres 2019.

Kemudian, bisa dipastikan Romi akan selamat jika kemenangan di kubu Jokowi. Namun jika sebaliknya dia akan benar-benar ditumbalkan untuk sebuah kepentingan politik petahana.

Kalau memang Jokowi serius dalam penegakkan hukum, semua orang yang ada dalam lingkaran kekuasaan yang melanggar hukum harus segera diproses dan diadili bukan malah dilindungi. Inilah kejamnya politik dalam era demokrasi yang rela korbankan kawan hanya untuk sebuah pencitraan.

Seperti makan buah simalakama, jika melindungi Romi dengan membebaskannya dari tuduhan hukum, citra negatif bahwa hukum tebang pilih dan tumpul pada kawan akan semakin menguat dan menurunkan elektabilitasnya di pilpres 2019. Namun, jika Romi ditumbalkan tentunya tidak baik baginya karena Romi adalah pendukungnya yang paling setia.

Tertangkapnya Romi yang mengaku pancasialis juga akan menjadi preseden buruk bagi kelompok yang mengaku pancasialis.

Ternyata, mereka hanya menjadikan pancasila sebagai alat politik untuk mengebuk siapa saja yang menghalangi tercapainya tujuan politiknya. Mereka tidak benar-benar menerapkan pancasila dalam kehidupan nyata. Pancasila ditinggalkan disaat tidak sejalan dengan kepentingannya.

Ini juga menjadi tamparan keras bagi kubu Jokowi yang sangat peduli dengan pencitraan dan nama baik rezime petahana. Romi, pendukung setianya ternyata tidak bersih dari tuduhan korupsi. Ini sungguh memalukan dan akan menghancurkan elektabilitasnya. Apapun yang dilakukan rezime akan beresiko dan semakin dekat pada kehancurannya.

Posting Komentar