Oleh : Lia Ummi'y Ayubi 
(Komunitas Muslimah Sholihah Tamansari Bogor)

Mediaoposisi.com-Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Ponpes Miftahul Huda Al Azhar, Citangkolo, Banjar, Jawa Barat resmi ditutup. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj menyampaikan rekomendasi komisi-komisi hasil rapat pleno Munas Ulama, salah satunya tidak menyebut kafir kepada nonmuslim.

Baca: Said Aqil Disuruh Mundur Dari PBNU

Said Aqil mengatakan istilah kafir tidak dikenal dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara dan bangsa. Maka setiap warga negara memiliki hak yang sama dimata konstitusi. Karena itu yang ada adalah nonmuslim, bukan kafir.

Namun pernyataan Said Aqil ini dibantah oleh ulama NU sendiri. Mustasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Habib Taufiq bin Abdul Qadir bin Husein Assegaf, menegaskan penggantian istilah kafir dengan nonmuslim bukan keputusan kiai dan ulama NU.

Dalam ceramahnya yang diunggah Sunsal Media di YouTube dan dipublikasikan pada 4 Maret 2019, Habib Taufiq menyatakan, perlu meluruskan masalah ini agar tidak berlarut dan membingungkan umat.

"Panggilan kafir dan nonmuslim. Perhatikan. Itu bukan keputusannya ulama. Itu komentarnya dua orang saja, profesor-profesor ini. Jadi itu bukan keputusan ulama.

Yang ada keterangannya begini loh, dilarang kita mengganggu orang, sekalipun orang kafir, dengan panggilan, "hei kafir". Paham ya. Kalau memang itu menjadi keberatannya dia," ujar Habib Taufiq.

Kata kafir adalah istilah syar’i untuk menyebut orang-orang yang yang tidak beriman. Dalam kata kafir, tidak ada maksud diskriminatif terhadap non muslim.

Karena kafir itu hanya sifat bagi siapa saja yang belum mengakui prinsip-prinsip keimanan. Setelah ia mengakui prinsip-prinsip keimanan dan bersyahadat, maka ia tidak lagi disebut kafir.

Penggunaan kata kafir tidak muncul setelah Islam berkuasa, namun sejak awal turunnya wahyu. Dalam Al-Qur’an, Allah telah mengkafirkan semua orang di luar Islam, termasuk ahli kitab dan orang-orang musyrik. Allah berfirman :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam”.” (QS. Al Maidah: 72)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah telah mengkafirkan orang-orang ahli kitab yang menuhankan Isa ‘Alaihissalam putra Maryam. Pengkafiran dalam ayat tersebut tidak didasarkan karena kebaikan mereka atau status kewarganegaraan mereka, akan tetapi karena keyakinan mereka yang menyimpang.

Sejatinya penghapusan kata kafir ini merupakan upaya yang dilakukan kaum sepilis (sekularis, pluralis dan liberalis) untuk merusak Islam dan mengotak-atik ayat-ayat Allah.

Seperti halnya yang dilakukan dedengkot kaum Liberal, Musdah Mulia yang dikenal sebagai feminis pejuang paham kesetaraan gender. Umat Islam pernah dihebohkan ketika Prof. Musdah dan tim-nya meluncurkan Counter Legal Draft (CLD) Kompilasi Hukum Islam.

Banyak gagasan-gagasan menyimpang yang tercantum dalam CLD-KHI tersebut. Misalnya, ide untuk mengharamkan poligami, memberi masa iddah bagi laki-laki, menghilangkan peran wali nikah bagi mempelai wanita, dan sebagainya.

Sejatinya upaya-upaya kaum sepilis untuk merusak Islam akan terus terjadi sepanjang rezim sekuler dan sistem pemerintahan demokrasi berkuasa di tengah umat. Sistem Demokrasi yang bersumber dari aqidah sekuler yakni pemisahan agama dari kehidupan.

Ketika agama dipisahkan dari kehidupan maka itu artinya manusia bebas melakukan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Kebebasan bependapat pun menjadi salah satu dasarnya. Setiap orang bebas mengeluarkan pendapatnya dan mempropagandakannya sekalipun pendapat itu melecehkan bahkan bertentangan dengan aturan agama.

Bagaimana kita lihat kasus pembacaan puisi Ibu Bangsa yang disampaikan oleh Sukmawati Soekarno Putri. Dalam puisi itu, Sukmawati seakan menyudutkan syariat Islam, cadar dan juga suara adzan.

Lalu ada Ade Armando salah satu tokoh Liberal yang sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyakiti hati umat Islam, contohnya dengan mengatakan bahwa suara adzan tidaklah suci.

Selain itu dalam akun Twitternya, Ade menuliskan bahwa Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayat-Nya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, Hiphop.

Lalu apakah rezim menjatuhkan hukuman atas mereka? Tentu saja tidak. Karena menurut rezim itulah kebebasan berpendapat yang haknya dilindungi negara.

Paham sekulerisme,liberalisme dan pluralisme sangat berbahaya bagi kaum Muslimin, ibaratnya seperti racun yang mematikan bagi tubuh kaum muslimin.

Tentu saja itu bukan isapan jempol, namun telah menjadi fakta yang bisa dilihat secara kasat mata oleh publik. Sekulerisme merupakan induknya, yang telah melahirkan liberalisme yang mengagung-agungkan kebebasan tanpa batas.

Liberalisme terus terus meyerang dan merusak kaum Muslimin dengan serangan pemikiran yang melumpuhkan pilar-pilar dasar dalam Islam.

Dalam pemikiran liberal yang halal dianggap haram, dan haram justru dianggap halal dengan berbagai tuduhan tanpa dasar. Dalam pemikiran liberal, penghinaan terhadap Rasulullah SAW dianggap sebagai kebebasan berespresi.

Namun, justru sikap pembelaan dari umat Islam terhadap kemuliaan Rasulullah SAW serta ajaran Islam yang beliau bawa dianggap radikalisme.

 Paham sepilis senantiasa menggunakan logika dangkal yang sangat tendensius ditujukan untuk merusak nilai-nilai Islam yang agung dan mulia, dengan tujuan menanamkan nilai-nilai Barat yang yang rusak dan menyesatkan. Yang lebih ironis, para pengekor peradaban Barat tersebut berasal dari sebagian umat Islam, yang pemikirannya telah terbaratkan.

Para penganutnya pun masuk dan menyusup ke tubuh ormas Islam. Mereka berusaha  merusak Islam dari dalam. Buku 'Membuka Kedok Tokoh-Tokoh Liberal dalam Tubuh NU” karya KH. Muh. Najih Maimoen menyebutkan, setidaknya ada beberapa tokoh yang terlibat dan membela kaum sepilis ini,diantaranya :

1. Sholahuddin Wahid yang pernah membela Ahmadiyah, dengan mengatakan, “Negara tidak boleh merujuk fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI). Negara itu rujukannya UUD 1945 dan undang-undang.”

2. Ulil Abshar Abdalla, Mantan petinggi Jaringan Islam Liberal (JIL).

3. Said Aqil Siradj (Syi’ah) yang pernah menghina Nabi Muhammad SAW dan merendahkan para Shahabatnya, menyamakan akidah Islam dengan Kristen.

4. Masdar Farid Mas’udi (JIL) yang pernah merubah waktu pelaksanaan haji.

5. Ahmad Bagja yang pernah mendukung aliran sesat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dengan mengirim surat protes kepada MUI tentang fatwa sesat aliran tersebut.

Maka rekomendasi penghapusan kata kafir yang disampaikan Said Aqil bukanlah hal yang mengejutkan. Kaum sepilis ini akan selalu mengeluarkan pernyataan pernyataan yang nyeleneh atas dasar kebebasan berpendapat, dan negara tidak dapat melakukan apa-apa.

Negara seharusnya menjadi garda terdepan dalam penjagaan aqidah rakyatnya. Penjagaan ini adalah bentuk kasih sayang yang tinggi oleh negara dimana tidak ingin rakyatnya disentuh oleh api neraka.

Negara  berkewajiban menanamkan pemahaman Islam secara formal, terus-menerus di seluruh jenjang pendidikan, juga di tengah masyarakat melalui media atau masjid dan majelis ta’lim. Negara juga menghimbau tumbuhnya budaya amar ma’ruf nahi munkar di kalangan masyarakat.

Jika ada yang berpaling dari Islam, maka akan diajak berdialog untuk kembali pada islam. Begitupula jika ada pemahaman nyeleneh, seperti aliran sesat atau paham sekulerisme, liberalisme dan pluralisme maka negara akan menindak tegas agar tidak sampai beredar dan meracuni ummat.

Syariah Islam telah menetapkan negara sebagai institusi yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjaga aqidah umat, melaksanakan hukum-hukum syariah dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia.

Ketentuan ini didasarkan pada sabda Nabi saw.:

اَلإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Pemimpin itu adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya (HR al-Bukhari).

 Dan hal ini hanya bisa terrwujud nyata dengan adanya institusi Khilafah. Karena negara inilah yang akan menerapkan syari’at Islam secara kaffah. Dan ini bukanlah khayalan semu ataupun impian kosong semata.[MO/ad]

Posting Komentar