Oleh: Merli Ummu Khila 

Mediaoposisi.com-Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi PapuaMerdeka (TPNPB-OPM), mengeluarkan ultimatum untuk Indonesia agar warga sipil non-Papua, segera meninggalkan wilayah Kabupaten Nduga, per tanggal 23 Februari 2019.

Ultimatum tersebut disampaikan pentolan TPNPB-OPM, Egianus Kogeya melalui media sosial Facebook TPNPB pada Sabtu (23/2/2019).

Setidaknya ada 7 poin ultimatum yang Egianus kepada pihak Indonesia.Salah satu ultimatum berisi ancaman tembak kepada warga non-Papua yang masih ada di Nduga.

Sebuah organisasi yang jelas-jelas mengancam keutuhan NKRI harusnya menjadi target utama dari pemerintah untuk segera ditumpaskan, karena mereka hendak memisahkan diri dari Indonesia, apalagi sudah banyak jatuh korban dari warga sipil.

Bukankah pemerintah sedang getol-getolnya mensasar ormas yang anti pancasila dan anti NKRI. Maka OPM lah yang seharusnya target pertama yang harus di bubarkan bukan justru membubarkan paksa ormas islam yang tidak terbukti sama sekali mengancam NKRI.

Sikap pemerintah yang seolah membiarkan OPM ini bisa jadi salah satu bukti ketidakberdayaan pemerintah atas intervensi asing dibalik gerakan separatis OPM, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Letjend TNI (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan kelompok ini sekarang berubah nama menjadi United Liberation Movement West Papua (ULMWP).

Kelompok ini berkedudukan di beberapa negara di luar negeri yaitu Vanhatu, New York, Belanda, dan Inggris.(Riau actual,07 Desember 2018 )

Lain hal nya sikap pemerintah terhadap ormas islam yang justru melakukan dakwah yang mencerdaskan ummat, yang mengajak kepada kebangkitan Islam justru di cabut Badan Hukum Perkumpulan nya tanpa prosedur. Di opini kan sebuah ormas yang anti pancasila, anti NKRI dan memecah belah bangsa. Dan ini pun tentu saja atas intervensi asing yang tidak menginginkan kebangkitan Islam.

Gerakan separatis ini juga terjadi karena  ketidakadilan ekonomi yang dirasakan sebagian besar masyarakat,  Keinginan untuk memisahkan diri dari kesatuan RI upaya untuk mereka bisa menikmati sendiri hasil kekayaan alam nya. Namun berkaca pada Papua Nugini yang setelah memisahkan diri dari Indonesia pun belum menjadi negara maju.

Lalu Persoalannya, bagaimana menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?. Bisakah kita berharap pada sistem ekonomi kapitalis yang saat ini diterapkan oleh Pemerintah sendiri, bahkan dengan model yang sangat liberal? Tentu tidak mungkin, karena sistem ekonomi kapitalis itu berpihak pada pemodal. Realita nya kita bisa rasakan saat ini.

Dalam Islam diatur bagaimana semua kekayaan alam berupa minyak bumi, gas alam, emas dan semua yang terkandung di bumi tidak boleh dikelola swasta apalagi sampai jatuh ke tangan  asing, tapi sepenuh dikelola negara.

Negara juga hanya berhak mengelolanya, tidak boleh memilikinya yang hasilnya sepenuhnya diserahkan kepada rakyat. Rasul saw. bersabda:

"Manusia bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: hutan, air dan energi. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad)"

Jadi jika pemerintah saat ini berusaha menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial hanya dengan membangun infrastruktur demi mencegah gerakan separatis, namun tetap melanggengkan sistem ekonomi kapitalisme maka usaha ini akan sia-sia belaka.[MO/ad]

Posting Komentar