Gambar: Ilustrasi
Oleh. Ulfiatul Khomariah
(Founder Ideo Media, Pemerhati Masalah Sosial dan Politik)

Mediaoposisi.com-Joko Widodo kembali mengeluarkan jurus andalannya berupa kartu untuk masyarakat di perhelatan Pemilu 2019. Setelah sukses dengan jurus Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Pilpres 2014, kali ini calon presiden nomor 01 itu berupaya mengambil hati pemilih dengan menjajakan tiga kartu sekaligus yakni: KIP Kuliah, Kartu Prakerja, dan Kartu Sembako Murah.

Alhasil, Kartu Prakerja paling mendapat sorotan di kalangan milenial saat ini. Sebab, lewat kartu ini, para pengangguran di seantero negeri dijanjikan mendapatkan insentif uang. Sebagaimana yang disampaikan di hadapan ratusan milenial di Senayan, Minggu (10/3), Jokowi berkata Kartu Prakerja bakal diluncurkan jika dirinya kembali terpilih menjadi presiden untuk periode 2019-2024. (cnnindonesia.com).

Tak bisa dipungkiri, program kartu sakti ini memang menuai pujian dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, terutama mereka yang kecipratan mendapatkan program kartu sakti. Namun, tak sedikit juga yang mengeluh karena bobroknya pengelolaan dan pendistribusian kartu ini terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Maka sebelum kita berbahagia dengan banyaknya program kartu sakti ini, tentu layak bagi kita untuk bertanya sebenarnya ada apa di balik semua ini. Mengapa tiba-tiba kartu sakti ini kembali dijajakan di tengah masyarakat yang sedang panas politik? Mari kita jelajahi ada apa dibalik kartu sakti ini!

Mencari Sensasi

Salah satu alasan mengapa dijajakan kartu sakti ini adalah untuk mencari sensasi demi meraup suara rakyat. Hal ini sangat nampak dari bagaimana pencanangan dalam program kartu sakti ini. Lucunya, semua itu di-publish dan ditunjukkan saat mendekati pilpres guna mendapat suara yang banyak dari masyarakat dan generasi milenial.

Padahal, implementasi tiga ‘kartu sakti’ yang diterbitkan Presiden Joko Widodo pada 2014 dalam program bantuan sosial bidang pendidikan hingga kesehatan, dinilai masih bermasalah. Namun, Jokowi kini kembali menjanjikan tiga kartu sakti baru.

Menurut peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Lais Abid, Jokowi semestinya lebih dulu memperbaiki tata kelola pelaksanaan program jaminan sosial yang telah berjalan. Jika hanya berfokus menggulirkan program baru, kata Lais, pemerintah justru memperpanjang daftar persoalan.

"Sepanjang implementasi program lama tidak efektif, tidak afdol pemerintah menambah program baru. Itu akan menimbulkan masalah baru karena program lama belum maksimal," ujarnya saat dihubungi, Selasa (26/02/2019, bbc.com).

Tak hanya itu, kajian ICW terhadap KIP tahun 2018 menyebut 41,9% anak dari keluarga tidak  mampu di Medan, Yogyakarta, Blitar, dan Kupang belum menerima KIP. Selain karena minim sosialisasi, pemerintah disebut menggunakan data penduduk miskin yang tidak akurat.

Maka perlu kita sadari bahwa program KIP dan KIS pada periode sebelumnya saja sudah banyak menuai konflik yang tak berkesudahan. Banyak penyalahgunaan dan tidak ada kejelasan. Beragam janji dicanangkan namun tak mampu memberi solusi atas setiap permasalahan. Lalu layakkah masyarakat diberi janji baru lagi? Sedangkan janji lama belum terealisasi dan menuai banyak permasalahan!

Asal Kartu Sakti

Tentu kita semua berpikir dan bertanya-tanya, “Kok mudah banget ya Jokowi menggulirkan kartu sakti, kira-kira uangnya dari mana?” Sebagaimana yang kita ketahui bahwa langkah Presiden Jokowi yang memamerkan tiga kartu sakti ini banyak dikritisi karena akan menambah beban APBN.

Belum lagi ditambah dengan program-program Jokowi dengan pembangunan infrastruktur yang dibangun dengan hutang. Terlebih, program-program lama seperti BPJS Kesehatan saja masih menyisakan tunggakan pembayaran ke rumah sakit yang jumlahnya cukup banyak alias BPJS Kesehatan mengalami defisit yang cukup besar.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, “Sejumlah rumah sakit di berbagai daerah masih belum dibayar tunggakannya. Bahkan ada yang hingga puluhan miliar. Padahal BPJS Kesehatan itu terkait dengan KIS,” ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/3/2019).

Begawan ekonomi ini yakin bahwa penambahan kartu-kartu Jokowi akan berdampak besar pada pembengkakan beban APBN dan berujung pada penambahan hutang. Padahal, jumlah hutang pemerintah per Januari 2019 saja sudah sebesar Rp. 4.498,56 triliun, atau 30,1 persen dari PDB. Secara nominal, dalam satu bulan saja, sudah ada kenaikan Rp 80,2 triliun dari posisi Desember 2018 sebesar Rp 4.418,3 triliun. Kenaikan itu dinilai lebih tinggi dari kenaikan rata-rata tahun 2018, yaitu Rp 40 triliun per bulan.

Bayangkan saja, berapa jumlah rupiah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk menggolkan program kartu sakti ini? Jika sebelumnya saja sudah mendongkrak jumlah hutang yang sangat luar biasa besarnya maka bisa dipastikan program ke depannya akan memberikan dampak yang luar binasa. Lagi-lagi pasti rakyat yang akan menjadi korbannya. Maka, penting sebelum mengumbar banyak janji untuk berfikir terlebih dahulu, kira-kira mampu tidak merealisasikannya? Wallahu a’lam bish-shawwab. [MO/ms]

Posting Komentar