Oleh: Ammylia Rostikasari, S.S. 
(Komunitas Penulis Bela Islam)

Mediaoposisi.com-Debat Capres terus berlanjut. Kini mengangkat pembahasan ideologi  yang santer disematkan pada kedua capres.

Petahana yang selalu dilekatkan dengan isu PKI (Partai Komunis Indonesia) yang jelas terlarang dengan usungan ideologi “kiri” nya. Sementara 02 yang dikait-kaitkan dengan ide khilafah yang seolah diklasifikasikan sebagai ideologi (Kilas Sore TVOne/27/3/2019).

Membincangkan persoalan ideologi, alangkah bijaknya jika kita memahami definisinya terlebih dahulu.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan ideologi sebagai (1) kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup: (2) cara berpikir seseorang atau suatu golongan: (3) paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik.

Sementara itu, An-Nabhani (2003: 37 ) menguraikan bahwa ideologi atau mabda sebagai akidah aqliyah (yang dihasilkan dari proses berpikir) yang terpancar darinya aturan hidup.

Kebetadaan ideologi Islam, tidak lain adalah akidah dan syariah. Ideologi yang berkomposisi ide dasar (fikroh) dan metode penerapan (thoriqoh).

Setelah memahami makna ideologi, kita pun sebagai bangsa Indonesia seharusnya menyamakan persepsi bahwa ideologi khas yang ada di dunia hanyalah tiga, yaitu Kapitalisme dengan asasnya paham yang memisahkan agama dari kehidupan (sekularisme), Sosialisme-Komunisme yang berasaskan paham evolusi materi (materialisme), dan Islam yang berasaskan keterikatan dengan hukum Allah Subhanahu wata’ala.

Isu pelekatan ideologi Komunisme pada petahana jelas-jelas ditampik apik oleh kubu 01. Satu di antara buktinya calon presidennya sengaja dipilih dari kalangan ulama.

Begitu pun ide khilafah yang dikait-kaitkan kepada Capres 02, telah dibantah. Kedua paslon bersumpah serapah bahwa Pancasila dan UUD’45 merupakan konstitusi finis bagi negeri ini. Tak ada pikiran bahi mereka untuk memikirkan konstitusi alternatif.

Namun, ada ketidakpahaman dari pihak yang sengaja menggulirkan ide khilafah, yang dikategorikan sebagai ideologi. Hal demikian karena khilafah bukan masuk pada tataran ideologis, melainkan ada pada tataran teknis  (menurut pandangan Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum.).

Beliau menyatakan, jika pernyataannya ingin apple to apple maka yang tepat adalah Pancasila versus ideologi Islam atau Sistem Demokrasi versus Sistem Khilafah. Maka yang demikian barulah tepat dan berimbang.

Bahasan ideologi dan sistem pemerintahan memang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Ini pula yang akan menghantarkan gerak langkah paslon untuk menuju perubahan tambal sulam atau bahkan pada jalan perubahan yang mengakar.

Jika petahana sebagai kandidat 01 juga Prabowo sebagai kandidat 02 menyatakan diri sebagai pejuang Pancasila dan Demokrasi, maka yang ditapaki adalah bentuk perubahan yang hanya menambalsulami kesuraman di negeri ini. Tak menyentuh akar permasalahan dari setiap kekarut-marutan yang dialami bangsa di bumi pertiwi.

Mempertahankan pandangan hidup yang sebenarnya kental dengan paham pemisahan agama dari kehidupan (sekuler). Memosisikan kesakralan konstitusi di atas ayat-ayat Ilahi.

Begitu pun dengan demokrasi. Sistem pemerintahan yang lahir dari kehidupan bangsa Yunani. Di mana kewenangan membuat hukum ditentukan oleh logika manusia yang telah terbukti keterbatasannya.

Menjadikan suara mayoritas sebagai asas penentuan kebijakan. Tak heran jika sistem ini lebih sarat bualan yang menjanjikan berjuta kearifan, tetapi buktinya hanya menyuguhkan berbagai penderitaan.

Namun, jika paslon 01 dan 02 memahami jati dirinya sebagai seorang Muslim. Maka seharusnya ia merenungkan kembali apa yang telah diturunkan dalam ayat-ayat Ilahi juga teladan Nabi Muhammad Saw. Sosok negarawan sejati yang telah pasti memimpin negeri dengan aman makmur hakiki.

Begitu pun khulafaur rasyidin yang meneruskan kepemimpinan Islam pasca Rasulullah wafat.
Pengembanan ideologi Islam telah memberikan bukti nyata pada dunia.

Bertahannya lebih dari 1300 tahun lamanya. Mampu membawa perubahan berarti dan pencerahan manusiawi. Melintas negara, membelah dunia. Ideologi Islam yang diterapkan dalam sebuah negara Khilafah Islamiyah.

Sebuah sistem pemerintahan yang menjadi metode baku penerapan syariah Islam kaffah, penjaga akidah umat, juga pelaksana pengembanan dakwah juga penaklukkan bangsa-bangsa di dunia lewat aktivitas jihad fisabilillah.

Inilah yang semestinya diyakini oleh seorang negarawan sejati, bukan malah terus mengamini ideologi selain Islam juga sistem demokrasi. Seandainya keimanan para penguasa berafiliasi pada pemahaman bahwa Allah bukan semata Sang Pencipta  (Khaliq), tetapi juga sebagai Sang Pengatur (Mudabbir).

“Sebaik-baiknya pemimpin kalian ialah yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian, juga yang kalian doakan dan mereka pun mendoakan kalian. Seburuk-buruk pemimpin kalian ialah yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian, juga yang kalian laknat dan mereka pun melaknat kalian” (HR Muslim dan At-Tirmidzi).

Maka mereka pasti akan berani untuk mengeliminasi demokrasi dan memperjuangkan tegaknya dinullah dalam Khilafah Islamiyah. Sosok pemimpin dambaan yang memperjuangkan kebangkitan umat dengan Islam.[MO/ad]

Posting Komentar