Oleh : Khairunnisa’ Tasrif

Mediaoposisi.com-Euforia pilpres tahun 2019 menampik siapa yang akan menjadi orang nomor satu di negeri ini. Sebab siapapun pemenangnya itulah yang akan memimpin dan menahkodai negeri ini untuk 5 tahun ke depan.

Pileg juga akan diselenggarakan bersamaan dengan pilpres.  Penentu siapa sosok yang akan mewakili aspirasi rakyat. Baik ditingkat daerah hingga nasional. Menghadapi pemilu serentak menjamur berbagai baliho-baliho yang terpampang di sudut-sudut jalan Kota hingga Desa. Dari yang terjangkau kamera bahkan di media sosial. Penanda akan berganti penguasa dan Legislatif baru dari beberapa partai pengusung.

Persaingan semakin memanas seiring dengan dekatnya penyelenggaraan pemilu. Berbagai manufer politik kerap dilakukan baik oleh kubu petahana maupun kubu oposisi. Adu saing dalam menyampaikan visi misi baik diberbagai media sosial dalam rangka meraih simpati atau mendulang suara. Berbagai cara menjadi halal demi meraih kursi kekuasaan.

Tak bisa dinafikan memang bahwa kursi kekuasaan adalah kursi empuk yang diperebutkan oleh siapapun itu termasuk yang memiliki ambisi berkuasa. Ambisi kekuasaan bukan hanya oleh elit politik local tetapi yang berperan besar didalamnya adalah para kapitalis.

Sebab demokrasi berbiaya mahal, maka yang bisa sampai kesana adalah yang memilki modal banyak. Paling tidak mereka mengusung sosok di Pnggung politik, sementara mereka memberikan suntikan dana besar dan pastinya penentu arah kebijakan dibelakang sosok yang di usung tadi.

Berbicara poltik dalam sistem demokrasi tidak bisa dilepaskan dari yang namanya alat untuk meraih kekuasaan. Dengan kekuasaan orang bisa melakukan apa saja. Termasuk meutuskan berbagai kebijakan. Entah kebijakannya menguntungkan dirinya maupun orang-orang yang memilki kepentingan dibelakangnya (penyokong).

Tidak mudah, karena berpolitik dalam sistem ini bersaing dengan politisi lainnya yang berkoalisi dengan partai-partai lain yang juga memiliki ambisi yang sama. Maka  segala cara dapat dilakukan termasuk melibatkan pihak asing didalamnya.

Jika menelisik pemilu beberapa tahun silam. Tahun 2014 Rob Allyn lulusan Georgetown University wangshinton Dc dan Master Liberal Arts Degree dari Southem Methodist University mengklaim menjadi konsultan politik Prabowo-Hatta.

Bahkan pada tahun 2012 ia menjadi konsultan politik pilgub pasangan Jokowi-Ahok. Fadli Zon Waketum Gerindra menyebutkan juga bahwa pada tahun 2009 Allyn pernah menjadi konsultan politik pasangan Megawati-Prabowo meskipun Sekjen PDIP Hasto Kristianto membantahnya.

Pemilu 2019 nama presiden Joko Widodo diklaim masuk dalam daftar kliennya Stainley B Greenberg (Chairman and CEO of Greenberg Quinlan Rosner Research). Tim kampanye Jokowi-ma’ruf membantah klaim Greenberg.

Ternyata usut punya usut, bahwa Cambridge Analytica adalah kantor Amerika, Inggris, Brasil dan Malaysia. Lembaga ini merupakan Big data untuk analisa sebagai strategi pemilu. Ia mengklaim dikontrak sebuah partai politik di Indonesia pada pemilu 1999.

Namun sayangnya di Indonesia sendiri UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu tidak melarang peserta pemilu menggunakan jasa konsultan asing. UU pemilu hanya melarang peserta pemilu menerima dana dari asing. Terkesan klise namun kita tak bisa menampik bahwa keterlibatan asing begitu kuat dalam memberikan arah politik di negeri ini.

Jika begini adanya, lalu kapan kemandirian politik dan segala kebijakan berjalan mandiri tanpa intervensi dari negara luar. Karena ini mengundang bencana besar bagi bangsa ini.

Terbukanya Jalan Penjajahan
Kemandirian pemimpin adalah cermin sukses dari dirinya sebagai orang yang lihai mengurusi urusan umat. Ia hadir bukan sebagai boneka bagi pihak lain. Sebab satu dari kriteria pemimpin adalah merdeka. Jika dari awal asing menjadi konsultan politik bagi mereka, bagaimana jika sudah memimpin?

Keterlibatan asing pada arah politik ini justru membuka jalan penjajahan. Tidak terlihat dampak secara fisik namun kebijakan yang dihasilkan nanti lebih memihak pada kepentingan asing. Kita tak menutup mata dari sebagian besar sektor hulu hingga hilir yang kini dikuasai oleh swasta asing.

Banjirnya TKA sementara satu sisi problem pengangguran kian menumpuk. Beberapa kebijakan yang membuka peluang bagi mereka untuk bebas melenggang di negeri ini. Tak ayal, rakyat seperti hidup menumpang dinegara sendiri.

Menggantungkan semua persoalan bangsa pada negara lain sama seperti bunuh diri politik. Padahal kemuliaan politik adalah bagaimana urusan rakyat dapat teriayah optimal sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Menjaga segala kemaslahatan mereka agar tak ada rakyat yang mati kelaparan ditengah keberlimpahan kekayaan alam negeri.

Menyerahkan  urusan politik pada asing adalah bunuh diri karakter dan visi kepemimpinan. Jika visi didasarkan pada arahan mereka maka intervensi mereka terhadap arah kepemimpinan dan kebijakan begitu kuat. Kapan kemandirian berpolitik betul-betul ditegakkan atas dasar kesadaran dan cita-cita membangun bangsa kearah perbaikan jika begini adanya?

Memurnikan Politik Sesuai Tuntunan Syariah
Islam menutup celah jalan penjajahan, salah satunya dengan menetapkan sistem pemilihan pemimpin yang terkait dengan fungsi penerapan syariat kaffah.

Tidak terpilih pemimpin kecuali dengan visi misi penerapan islam dalam seluruh aspek kehidupan. Karena kekuasaan bukanlah tujuan. Kekuasaan adalah metode agar seluruh hukum syara dapat terealisasi dalam seluruh aspek kehidupan. Segala kemaslahatan umat dapat terpenuhi sesuai dengan porsi masing-masing.

Bahwasanya politik didalam islam adalah riayah terhadap urusan umat sesuai dengan hukum islam. Memenuhi segala hak-hak mereka, menetapkan segala kebijakan yang memihak kepada mereka tanpa ada intervensi sedikitpun dari pihak luar dalam hal ini adalah asing. 

Mewujudkan kemandirian dalam menyelesaikan segala persoalan yang terjadi. Bahkan tak sedikitpun celah bagi para kapitalis menentukan arah politik dan kebijakan dalam negeri.

Besarnya tanggung jawab menjadi penguasa menjadikan para sahabat Rasul SAW takut untuk mengambil tanggung jawab sebagia pemimpin. Bukan karena tidak mampu, tapi karena amanah yang harus diemban dan tanggung jawab dihadapan Allah di akhirat kelak.

Dalam islam tidak ada politik dengan tujuan orientasi kekuasaan sebab bukan terletak pada untung rugi atau kepentingan yang didapat.

Tapi kepada amanah dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Tidak ada kebohongan dan manipulasi data untuk menarik simpati. Karena islam menetapkan pemimpin adalah yang memiliki elektabilitas dan kecakapan dalam memimpin bukan pada pencitraan.[MO|ge]

Posting Komentar