Oleh: Nur Oktavia Dwijaya
(Aktivis Islam)

Mediaoposisi.com-Serangan barat terhadap islam sangat gencar dilakukan akhir-akhir ini, barat memakai banyak cara untuk memasuki pemikiran kaum muslimin dan menghancurkan sedikit demi sedikit, yang tujuanya sama yaitu menjadikan barat sebagai tolak ukur dalam segala aspek kehidupan kaum muslimin, pemahaman muslim sesuai dengan barat dan perasaan berstandar barat.

Tak hanya itu, barat juga mengikat negri-negri muslim dengan meletakkan para penguasa yang pro terhadap barat yang mengemban pemikiran barat dan di tularkan kepada rakyatnya, tak hanya itu barat juga menguasai segala jejaring sosial global untuk mengontrol pemikiran muslim.

Tak di pungkiri pergolakan opini di jajaring sosial semakin panas, terlebih mendekati pilpres yang sejati bukan hanya perebutan kekuasaan namun juga banyak kepentingan ada di balik pilpres. 

Saling menyerang itulah adanya, saling tuding hoax, saling tuding keburukan lawan dan banyak upaya yang dilakukan. Tanggal 28 ferbuari 2019 pada saat acara tablig akbar dan peringatan Harlah NU ke-93 di Tebing Tinggi, Sumatera Utara.

Polisi menangkap 11 anggota FPI terkait kerusuhan yang terjadi, "Jadi seluruhnya 11 orang, dari hasil gelar perkara terpenuhi unsur pidananya, kemudian ditingkatkan menjadi tersangka.

Hari ini dikeluarkan sprin (surat perintah) penahanan," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja saat dihubungi detikcom, Kamis (28/2/2019).

yang menjadi kemarahan public di media sosial adalah kalimat keberpihakan kapolda Sumut terhadap penangkapan anggota FPI yang sangat arogan

Selain itu berkait ucapan yang di lontarkan “tidak boleh di biarkan ini harus kita lawan, negara ini milik kita bersama, negara ini bukan dasarnya agama yang sesuai dengan penafsiran mereka sendiri, saya umat islam saya tau aturan tapi nggak kayak gini caranya,jadi jangan sewenang-wenang di Negara ini

Sumatera utara, coba lihat apa motivasinya, sementara mereka belum melakukan apa-apa hanya komplin maka kita amankan saja, tapi kita sampaikan ke masyarakat bahwa mereka belum berkuasa saja sudah seperti ini”

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto di laporkan anggota komisi III DPR RI, Muhammad Syafi’I atas dugaan ketidak netralan sebagai prajurit negara.

Awalnya Muhammad Syafi’I yang akrab disapa Romo itu bercerita tentang UU no 34/2004 tentang Tentara Negara Republik Indonesia (TNI). Di mana, pada pasal 39 ayat 2 disebutkan bahwa prajurit dilarang terlibat di dalam kegiatan politik praktis.

Sebaliknya serangan dibalas pada senin (25/2/2019) seorang anggota masyarakat bernama Fachrudin Pohan mengadukan anggota DPR RI bernama Imam Syafi’I ke Bawaslu Sumut atas dugaan kampanye terselubung pada acara Apel siaga 222 yang diselenggarakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama di depan Mesjid Raya Medan.

Peristiwa ini bukan pertama dan bukan terakhir pada hajatan besar RI 2019 ini, pasalnya peritiwa serupa banyak terjadi, dari persengketaan tanah HGU yang sama-sama memukul lawan dan juga pengkebiri diri setiap politisi untuk meningkatkan elektabilitas paslon masing-masing.

Ini merupakan problem besar bagi rakyat Indonesia, terutama kaum muslimin, bagaimana memilih calon pemimpin yang sesuai dengan hukum syara’, apakah dengan memilih paslon A atau Paslon B, yang tujuan pemilihan ini jelas ingin menjadikan negara lebih baik lagi dari tahun kepemimpinan sebelumnya.

Saat ini pilpres menjadi satu-satunya ajang bagi rakyat di negri ini untuk memilih pemimpin terbaik mereka. Namun sayang, faktanya dari beberapa kali pilpres, pemimpin yang terpilih tidak selalu yang terbaik, bahkan yang sering terjadi adalah semakin buruk dari pada pemimpin sebelumnya.

Mengapa demikian terjadi ? sebab yang paling utama tidak ada tolak ukur kualitas dan kuantitas kemampuan yang di takar dengan takaran alquran dan as sunnah, sehingga kualitas dan kuantitas hanya formal tanpa ada pertanggung jawaban yang jelas.

Akibatnya sudah jelas terjadi sekulerisasi dalam semua lini, pendidikan agama jalan- jalur kemaksiatan bebas di akses, politik berjalan tapi jangan di campur baurkan dengan agama yang berakibat korupsi ada di mana-mana.

Pemimpin dalam islam berarti umara yang sering di sebut oleh ulama dengan ulil amri, seperti yang disebutkan dalam surat An Nisa ayat 5 “Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu” yang umara artinya mengurusi hajat hidup orang banyak (amanah untuk mengurusi rakyat), jika ada pemimpin tidak mau mengurusi rakyat, dia bukan kriteria pemimpin didalam Islam.

Haqiqatnya seorang pemimpin adalah tanggung jawab yang sangat berat, bukan sekedar kontrak kerja sosial yang tidak ada pertanggungjawaban antara dia dengan Allah SWT. Kepemimpinan adalah amanah yang bukan di kejar-kejar, apalagi diperebutkan.

Balasan danupah seseorang memimpin sesungguhnya hanya dari Allah SWT di akhirat kelak, bukan kekayaan dan kemewahan di dunia.

Kriteria pemimpin didalam islam minimal ada 4, semua terkumpul dalam 4 sifat yang di miliki para nabi dan rosul sebagai pemimpin umat:

Shidiq, yaitu jujur, kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, yang lawannya adalah bohong (membohongi umat untuk meingkatkan elektabilitas).

Amanah, yaitu dapat menjaga kepercayaan umat , lawannya adalah khianat.

Fathonah yaitu kecerdasa, cakap dan handal dalam memelihara rakyat yang di pimpinnya daik mengetahui konstelasi perpolitikan dunia demi keamanan rakyat yang di pimpin maupun konstelasi politik dalam negri, lawannya bodoh (hanya menjalankan sesuatu yang di perintahkan oleh seseorang tanpa berfikir mendalam atas hajat rakyat yang dipimpin.

Tabligh, yaitu penyampaian secara jujur dan bertanggungjawab atas segala yang sudah diambil, lawannya adalah menutup nutupi demi kebaikan citra di mata masyarakat.

Semoga dengan segala daya dan upaya kita sebagai seorang muslim dapat melihat secara gambling yang mana haq dan batil secara jelas.[MO/ad]

Posting Komentar