Oleh: Salis F. Rohmah 
(Alumni Statistika FST Unair)

Mediaoposisi.com-Mega proyek nasional tol trans Jawa telah diresmikan dan dioperasikan sejak Desember 2018. Namun infrastruktur yang dibangga-banggakan rezim saat ini ternyata masih menimbun beberapa masalah.

Salah satunya adalah masalah pembebasan lahan milik warga. Seperti yang terjadi di Kendal Jawa Tengah. Tercatat terdapat 50 kepala keluarga menagih janji ganti rugi lahan yang digunakan pemerintah untuk membangun tol Semarang-Batan.

Awalnya pemerintah yang menjanjikan ganti rugi dibayar cepat, namun nyatanya hingga tol tersebut telah gagah berdiri masih menyisakan keresahan warga.

Serasa di-PHP ketika direktur utama PT Jasa Marga Tol Semarang-Batang, mengatakan bahwa perusahaannya tidak bisa berbuat banyak karena biaya pengadaan lahan telah habis. Bahkan PT Jasa Marga sendiri masih nombok Rp 1,5 T untuk mempercepat pembebasan lahan. Sehingga untuk bayar kembali lahan yang belum bebas, belum bisa dilakukan.

Pada debat capres terakhir kali, penguasa negeri ini mengatakan bahwa tidak ada konflik dalam pembebasan lahan infrastruktur. Hal tersebut menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan. Netizen beramai-ramai memposting bukti bahwa pernyataan penguasa tersebut adalah hoaks.

Dan terkuak bukti bahwa sejak awal proyek ini akan dilakukan bahkan setelah tol dioperasikan, proyek tersebut terus saja menimbulkan masalah. Alih-alih infrastruktur ini mendorong nilai tambah ekonomi nasional secara signifikan, justru pembangunannya menyisakan duka bagi masyarakat di sekitar tol. 

100% hoaks. Koar-koar kebaikan yang telah dilakukannya namun semuanya hanya topeng pencitraan belaka.

Apa yang diucapkan dan dijanjikan seakan mampu mengayomi rakyat namun fakta berkata lain. Seolah nasib 50 kepala keluarga tak ada arti dibandingkan kebermanfaatan infrastruktur yang katanya akan dirasakan masyarakat luas. Fakta lain infrastruktur yang harusnya menjadi public good tersebut nyatanya hanya segelintir rakyat yang mampu mengaksesnya akibat tarifnya yang mahal. Hal ini tentunya memunculkan pertanyaan, kepada siapa rezim ini bekerja?

Sejatinya begitulah alam demokrasi sekuler melahirkan pemimpin. Pemimpin yang dilandasi keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bukan karena berkuasa untuk melayani rakyatnya.

Justru rakyat dipaksa memberikan hartanya untuk melanggengkan kepentingan korporasi yang berada di pihak penguasa saja. Lagi-lagi rakyat kecil menjadi korban akibat kezaliman demi kezaliman yang dilakukan. Rakyat kecil menjadi tumbal keserakahan kapitalisme demokrasi.

Berbeda dengan sistem kepemimpinan Islam yaitu Khilafah yang memiliki prinsip kedaulatan di tangan Asy-Syara’.

Dalam Islam, pemimpin diamanahi untuk mengatur rakyat dengan syariat Islam, bukan hukum buatan manusia yang berwatak tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Sistem Islam akan melahirkan pemimpin yang paham tanggungjawabnya karena dia paham dan mengimani akan ada hisab pada setiap tindakan maupun ucapannya. Termasuk menjaga harta warga negara sekalipun dia nonmuslim.

Maka tersebutlah kisah di zaman Kekhilafahan Umar bin Khattab ketika ada seorang warga negara yahudi yang mengadu kepada khalifah karena tidak terima rumahnya digusur karena pembangunan masjid. Mendengar keluhan dari warganya kemudian khalifah langsung memerintahkan kepada gubernurnya untuk mengembalikan rumah si Yahudi tersebut.

Betapa adilnya kepemimpinan dalam Islam pada masa Rasulullah dan Khulafa’urrasyidin. Tidak hanya faktor Rasul yang menjadi penentu, buktinya keberhasilan kepemimpinan Islam juga masih terlihat pada masa setelah beliau digantikan oleh para Khalifah, hingga 13 abad lamanya setelah beliau wafat.

Artinya tidak sekedar pemimpinnya tapi juga karena sistem yang diberlakukan adalah sistem yang telah diwahyukan oleh Allah Sang Pencipta Jagat Raya.

Oleh karena itu rakyat haruslah cerdas. Hendaknya rakyat tak lagi mau tertipu akan janji-janji yang sekedar pencitraan semata. Bahwa kepemimpinan yang adil dan akan berpihak pada rakyat adalah kepemimpinan yang berdiri pada sistem yang haq.

Demokrasi tidak pernah dilahirkan untuk mengaborsi demokrasi itu sendiri. Untuk itu, mari ganti sistem demokrasi yang penuh pencitraan ini kepada sistem Islam yang penuh kemuliaan. Tidak hanya memberi rahmat bagi satu bangsa tapi juga bangsa lain bahkan non muslim.

Karena Islam adalah rahmat bagi seluruh alam jika diterapkan secara kaffah dalam sistem Khilafah. Dengan demikian, keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tak lagi menjadi ilusi serta tak ada lagi yang ditumbalkan. Karena kita mau kembali kepada syariat-Nya, hingga keamanan dan keberkahan dirasa seluruh alam.

Posting Komentar