Karina Fitriani Fatimah
(Lulusan Master In Universit├Ąt Freiburg Germany)

Mediaoposisi.com-Lagi-lagi, tanah Sumatera dan Borneo diselimuti asap tebal. Sudah terhitung satu minggu sejak asap akibat dari pembakaran hutan dan ladang di sejumlah titik di Sumatera dan Kalimantan kembali menghantui warga.

Tak tanggung-tanggung, asap tersebut kini telah menghambat aktivitas keseharian warga yang memberi dampak signifikan pada kegiatan akademis, mengancam kesehatan sistem pernafasan warga hingga perekonomian.

Untuk kegiatan akademis misalnya, para pelajar dari 13 sekolah di Kecamatan Rupat, Riau terpaksa diliburkan dikarenakan udara yang sudah sangat menyesakkan dada. Jangankan untuk menimba ilmu, untuk bernafas bebas pun sudah sangat sulit untuk dilakukan.

Bahkan celakanya, insiden ini secara langsung telah berdampak serius pada tingkat kesehatan warga. Dilaporkan bahwa penderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di Riau mencapai 2.488 jiwa (merdeka.com, 26/02/2019).

Dalam hubungannya dengan perekonomian, kerugian akibat dari Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) pada tahun 2015 saja mencapai USD 16,1 miliar atau setara dengan Rp. 221 triliun.

Dimana angka kerugian tersebut bahkan melebihi angka kerugian yang diakibatkan oleh tsunami di Aceh yang hanya berkisar USD 7 miliar

Layaknya agenda tahunan, asap tebal semacam ini selalu mengancam warga Sumatera dan Kalimantan.

Namun anehnya, hingga detik ini belum ada langkah kongkrit dan serius dari pemerintah untuk mengatasinya.

Padahal asap yang mengakibatkan jarak pandang warga hanya mencapai beberapa ratus meter tersebut telah merugikan banyak pihak, bahkan tak jarang asap tersebut merangsek hingga ke negeri seberang.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sesungguhnya asap tersebut tidak lain berasal dari ulah para pengusaha nakal yang melakukan pembakaran hutan secara liar untuk mendapatkan keuntungan.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengungkapkan bahwa kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap tersebut adalah akibat dari tidak patuhnya pengusaha dan petani berbasis lahan akan regulasi masyarakat umum tentang pengelolaan tanah

Terkait hal tersebut, beberapa petani di Dumai, Riau kini ditangkap karena terbukti membakar lahannya sendiri dengan alasan membersihkan lahan dari semak.

Sedangkan Polres Dumai saat ini masih memeriksa satpam PT. Chevron terkait kebakaran yang terjadi di lahan areal konsosi perusahaan tersebut

Kegiatan pembakaran hutan dan ladang yang dilakukan oleh para pengusaha dan petani nakal tersebut tidak terlepas dari tingginya demand akan kelapa sawit.

Dengan dijadikannya minyak sawit sebagai salah satu sumber biofuel untuk pengembangan EBT (Energi Baru dan Terbarukan), menjadikan para pengusaha dan petani nakal berusaha mencari jalan pintas guna mengurangi pembiayaan pembersihan lahan dengan cara melakukan pembakaran hutan. Tak tanggung-tanggung, kini luas lahan terbakar di wilayah Riau saja sudah mencapai 1.136 hektar.

Namun sekalipun kebakaran hutan senantiasa berulang, pemerintah masih saja melakukan tindakan berdasarkan kejadian di lapangan, dan bukan dengan melakukan penanggulangan dan pencegahan.

Lalu bagaimana nasib rakyat Sumatera dan Kalimantan ke depannya? Apakah setiap tahun mereka harus terus-menerus disuguhi asap tebal yang jelas-jelas merugikan rakyat.

Dari sini kita melihat bagaimana keberpihakan pemerintah yang cenderung berat sebelah kepada para pemegang modal (kapital). Pemerintah seakan-akan menutup mata akan tindakan para pengusaha yang dengan sewenang-wenang melakukan pembakaran hutan.

Hingga detik ini pemerintah pun belum berani mengeluarkan kebijakan yang mampu menindak tegas para pengusaha nakal tersebut. Hal ini terjadi tidak lain adalah akibat dari diterapkannya sistem ekonomi liberal yang lebih mengutamakan tugas negara untuk mencari keuntungan semata.

Negara tidak diberikan beban dan kewajiban untuk mengurusi rakyatnya. Tugas negara pada akhirnya hanya sebatas menyusun dan membuat kebijakan yang dirasa dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memberikan keuntungan materi kepada penguasa yang sedang memimpin.

Sekalipun rakyat yang menjadi korban, tidak menjadi persoalan demi mencapai keuntungan materi sebesar-besarnya. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa para penguasa negeri ini masih bisa bersantai-santai dalam menghadapi masalah kabut asap yang sudah mengancam nyawa warga Sumatera dan Kalimantan.

Padahal, Islam sebagai ad-din yang sempurna dan mampu menyejahterakan ummat telah menjelaskan tugas pemimpin dengan sangat detil.

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Imam (Khalifah) adalah ibarat perisai; orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya” (HR. Muslim, Abu Dawud, An Nasa`i, dan Ahmad- Hadits shahih, riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, An Nasa`i, dan Ahmad).

Sudah seharusnya penguasa negeri ini segera menindak tegas para pengusaha nakal yang telah merenggut hak-hak warga Sumatera dan Kalimantan, yaitu dengan menutup izin pengusaha yang melakukan pelanggaran.

Sudah sepatutnya pula pemerintah serius dalam mengantisipasi insiden bencana yang menimpa rakyatnya. Bahkan sudah seharusnya pemerintah serius dalam pelaksanaan program EBT yang sesungguhnya sangat bermanfaat bagi masa depan umat.

Hanya saja seberapa besar pun manfaat yang bisa didapat dari pengelolaan kelapa sawit sebagai sumber biofuel, pembakaran hutan dan lahan tetap tidak dapat dibenarkan.

Maka dari itu, sudah sepatutnya pemberintah mengeluarkan kebijakan yang mampu memberikan solusi praktis akan kebutuhan EBT di tengah-tengah masyarakat, tanpa harus mengorbankan rakyatnya sendiri.[MO/ad]

Posting Komentar