Oleh: Kamila Khairani 
(Penggerak Opini Islam)

Mediaoposisi.com-Bak anak ayam yang mati di lumbung padi, begitulah pribahasa yang cocok disematkan untuk kita warga pribumi yang ada di Indonesia. Tidak cukup atas kenaikan BBM yang dilakukan secara berkala, bahkan kenaikannya tetap dilakukan saat harga minyak dunia mengalami penurunan. Kali ini, harga avtur yang dijual oleh pihak Pertamina mengalami pelonjakan harga yang menyebabkan naiknya harga tiket pesawat di dalam Negeri. Pasalnya, harga avtur yang dijual Pertamina lebih mahal dari yang dijual Singapura. Tingginya harga avtur menyebabkan kenaikan harga tiket pesawat karna mempengaruhi 25% dari 40% nya.  (Tribunbatam.id.jakarta)

Menurut Pauline, tingginya harga tiket pesawat domestik saat ini, disebabkan banyaknya permintaan dari partai politik untuk keperluan Kompanye pilpres yang menyebabkan banyak caleg pergi ke luar kota. Dengan adanya single class lebih sedikit, kenapa nggak?? Ujarnya kepada Jawa pos, Minggu (13/1).

Sementara, banyaknya pilihan maskapai di seluruh dunia membuat harga tiket ke luar negeri lebih murah ketimbang dalam negeri. Mulai dari full service carrier (FSC) hingga low cost carrier (LCC) tujuan rute internasional menjadi Lebih murah.  alasan maskapai memasang tarif juga mempertimbangkan dari sisi keuntungan. Seperti misalnya maskapai PT Garuda Indonesia Tbk yang mulai melakukan pembenahan dari sisi keuangannya. Sebab, selama ini maskapai pelat merah tersebut selalu merugi. (Jawa pos.com)

Hal ini tentu berefek buruk bagi masyarakat Indonesia secara umum. Terlebih bagi mereka yang harus melakukan penerbangan dengan waktu yang mendesak atau harus segera dilakukan tidak bisa ditunda. Apalagi menjelang lebaran, pasti transportasi udara menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang jauh dari tempat tinggal asalnya.

Avtur yang tergolong sumber daya alam seharusnya tidak kita jual ke Pertamina yang nantinya akan kita bayar lagi dengan harga tinggi karena pada dasarnya, avtur merupakan minyak alam,  hak milik rakyat atau kepemilikan umum yang dikelola oleh negara untuk kemaslahatan rakyat.

Namun kesalahan negara kita sebagai penganut ekonomi kapital senantiasa berupaya agar investor tertarik bekerjasama melakukan penanaman modal. Padahal ini bukanlah pilihan yang tepat. Ditambah lagi urusan Kompanye pilpres yang seharusnya tidak turut serta menambah kerugian bagi rakyat yang akan semakin menambah beban ekonomi bagi rakyat.

Dari kebijakan ini, kita dapat menilai bahwa ini merupakan suatu kedzaliman terhadap rakyat yang lagi-lagi dijadikan tumbal kepentingan penguasa dan investor. Yang senantiasa mencari celah meliberalisasi kan kekayaan rakyat. Pemerintah yang seharusnya berupaya menjadi perisai dan penjamin kesejahteraan rakyat, telah bersikap abai terhadap rakyat dan lebih mementingkan para investor yang jelas-jelas membawa kerugian bagi negara dan rakyat.

Inilah konsekuensi logis penerapan sistem ekonomi neoliberal. Negara berperan sebagai kontrol kebebasan individu dan swasta atau segolongan orang, dalam konteks ini adalah membebaskan hak umum untuk dimiliki secara pribadi. Sebuah penjajahan gaya baru yang hakekatnya tetap menambah daftar derita rakyat.

Tentu hal ini tidak bisa berlama-lama dibiarkan, perlu bagi kita untuk merubah kondisi yang tidak ideal ini menjadi sesuatu yang wajar. Dalam Islam, jelas kepemilikan itu di atur menjadi 3 bagian; yakninya kepemilikan pribadi, umum dan negara.

Kepemilikan pribadi ialah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seseorang secara pribadi, mencakup rumah, tanah, mobil, motor, sepeda dan lain sebagainya untuk kebutuhan pribadi dan keluarga. Sedangkan kepemilikan umum, Ialah hak rakyat secara umum yang dikelola oleh negara untuk kesejahteraan umum. Hal ini dijelaskan dalam hadits :

« اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْكَلإَِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ»

Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu padang rumput, air dan api.
(Al-Hadits)

Padang rumput yang dimaksud adalah segala sesuatu yang ada di atas permukaan tanah, baik itu tanaman, hutan dan lain sebagainya. Air yang dimaksud adalah air yang tidak berasal dari usaha manusia, seperti laut, sungai, pulau dan lain sebagainya. Sedangkan api, didalamnya termasuk barang tambang seperti minyak bumi yang akan dikelola untuk berbagai keperluan manusia secara umum. Maka ketiga unsur ini tidak boleh diprivatisasi.

Dan yang ketiga adalah, kepemilikan negara. Yaitu sesuatu yang didapat oleh negara, menjadi pemasukan negara untuk kesejahteraan rakyat. Seperti zakat, ghanimah, fa'i, jizyah, rikaz, ushur, dan lain sebagainya.

Masalah kepemilikan adalah masalah penting dalam hidup manusia agar ia bisa melangsungkan kehidupannya. Maka Islam hadir sebagai pengatur kepemilikan dengan pengaturan yang akan memanusiakan manusia. Mengelompokkan kepemilikan dengan batas-batas yang jelas dan tidak boleh dilanggar untuk kemaslahatan dan kesejahteraan manusia itu sendiri.

Sudah saatnya kita tidak hanya melirik pengaturan yang paripurna tersebut, tapi berupaya untuk mewujudkannya dalam kancah kehidupan karna itu bukan lah sesuatu yang Utopis dan bisa diperjuangkan. Sebab dalam pengaturan kepemilikan ini akan terjamin hak-hak rakyat, menjaga stabilitas masyarakat serta menjamin ketenangan setiap individu yang ada di dalamnya.

Sudah saatnya kita mewujudkan pengaturan Islam dalam setiap aspek kehidupan dengan adanya Negara yang akan mengontrol pelaksanaan Syari'at Islam, tentu dengan adanya seorang pemimpin yang akan menjalankan itu semua. Yang tunduk dengan ketetapan Syari'ah dan menfungsikan diri sebagai pengurus urusan rakyat dan penjaga mereka dari segala sesuatu yang akan merugikan atau mendzalimi mereka.[MO/sr]

Posting Komentar