Nurul Fadhilah
(Aktivis Malang Raya)

Mediaoposisi.com-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW) demi menekan penipuan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan kerja sama dilakukan karena pihaknya mendapatkan laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa terdapat sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) tingkat satu atau puskesmas di beberapa daerah yang rawan penipuan.

Potensi penipuan tersebut antara lain terjadi di Balikpapan, Manado, dan Palembang.  “Datanya bukan untuk publik, tapi misalnya Manado potensi ada Rp 33 miliar. Padahal itu baru sampling nya saja, nah ini potensi penipuan di tempat lain juga kemungkinan ada. Ini kan bukan hal yang terpuji,” ucap Bayu, Kamis (14/3).

Bukanlah hal yang istimewa, ketika mendengar adanya kasus penipuan, kasus dugaan korupsi, dan lainya yang marak dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki jabatan dan peluang.

Kasus korupsi maupun penipuan sudah menjadi hal lumrah dan tidak asing didengar ditengah-tengah masyarakat, bahkan sebagian kalangan masayarakat sudah bosan mendengar kasus-kasus seperti ini yang alih-alih tidak mau ambil pusing dengan urusan-urusan yang seperti ini.

Kasus korupsi dan penipuan bukan hanya marak terjadi dalam kancah perpolitikkan praktis saja, namun kasus korupsi ini pun sudah banyak dipraktekkan dalam segala bidang kehidupan, pun juga dalam bidang kesehatan.

Dengan adanya laporan dari KPK terkait dengan beberapa Puskesmas yang terjangkit penyakit korupsi ini, maka sangat terbukti bahwa dalam bidang kesehatan pun terjangkit dengan penyakit penipuan serta korupsi ini

Maka dapat dikatakan korupsi ini dilakuakan selama ada kemauan dan peluang yang memungkinkan setiap aparatur untuk melaksanakannya.

Dalam sistem kapitalisme bukan hanya kemauan yang menjadikan angka korupsi semakin meningkat dilain sisi juga ada peluang untuk melakukan korupsi.

Bagaimana tidak? Bantuan dana yang diberikan pada pelayanan kesehatan oleh negara sangat minim. Alih-alih dana tersebut digunakan untuk pasien, pun gaji bagi anggota pelayanan kesehatan terhitung sangat minim. Sehingga yang terjadi adalah “kerja maksimal, gaji minimum”.

Inilah bukti nyata yang menggambarkan bagaimana bobroknya sistem kapitalisme-Demokrasi saat ini. Pelayanan negara yang tidak maksimal maka akan melahirkan berbagai  permasalahan yang memberikan peluang sebebas-bebasnya kepada setiap orang untuk melakukan kemaksiatan, termasuk dalam hal korupsi/penipuan sekalipun.

Buah dari kapitalisme inilah yang menjadikan setiap orang tidak memiliki ketaqwaan Individu yang akhirnya merasa bahwa  tak diawasi oleh Sang Khaliq

Selain itu didukung pula dengan tidak adanya kontrol masyarakat serta negara yang akhirnya memberikan peluang besar bagi siapapun untuk melakukan penipuan serta korupsi.

Hal ini, sangat berbeda jauh dengan sistem Islam, sebab sistem islam memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat, aparatur negara, dengan sebaik-baiknya.

Sehingga masyarakat serta aparatur negara menjalankan tanggung jawabnya dengan maksimal, sebari dikukung dengan edukasi akan ketaqwaan kepada Allah swt, serta didukung dengan kontrol masyarakat dan negara yang benar-benar memiliki ketaqwaan kepada Allah swt, dan menjalankan segala aturan dari Allah swt tanpa kata tapi.[MO/ad]

Posting Komentar