Oleh: Andini Sulastri
(Jurnalis Media Oposisi)
Mediaoposisi.com-Kerusakan rezim yang memiliki wewenang dalam tataran negara semakin bertambah parah. Dari kabar bertambahnya daftar list koruptor hingga kelicikan yang lain nya yang berdampak pada negara dan rakyat di dalamnya. Peristiwa banjir yang terjadi di Sentani-Papua sudah menarik hati dan pemikiran pemerintah bahwa hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah untuk menanggulanginya. Dan pada akhirnya pemerintah pun melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah mengeluarkan dana sebesar 1 miliar.

Hal tersebut cukup menimbulkan pertikaian dengan munculnya kritikan. Karena dengan melihat fakta yang terjadi dengan selisih 1 hari pemerintah memberikan dana untuk APEL kebangsaan sebesar 18 miliar. Terjadi keanjlokan sekaligus ketidak adilannya pemerintah terhadap problematika yang terjadi pada negara.

Disaat rakyat sedang kesusahaan dan membutuhkan bantuan serta peran pemerintah justru pemerintah hanya menampilkan pencitraan dan sekedar formalitas agar dapat dikatakan dan terkategori bahwa pemerintah peduli terhadap bencana yang terjadi di negara.

Hal ini termasuk perbuatan zolim pemerintah kepada rakyat nya. Seharusnya pemerintah dapat memenuhi apa yang dibutuhkan pada korban bencana banjir di Sentani-Papua, bukan justru memeriahkan Apel Kebangsaan yang diselenggarakan di Semarang pada 17 Maret lalu.
Usut demi usut dengan melihat kembali peristiwa ke belakang, bahwa pemerintah menggelontorkan dana penyambutan IMF-World sebesar 855,5 miliar sebagai penjamuan dari Indonesia sebagai tuan rumah pada saat itu.

Terbuktinya kondisi negara yang kehilangan peran pemerintah yang dapat melindungi negara, aset negara dan juga rakyatnya. Seperti kondisi saat ini yang masih mengandalkan sistem kapitalisme yang didalamnya menggunakan sistem demokrasi yang menghasilkan kelicikan-kelicikan atas pemerintah sebagai penguasa kepada rakyat kalangan bawah. Padahal uang yang pemerintah gunakan untuk menjamu IMF dan Apel Kebangsaan tersebut merupakan dana yang di ambil dari masyarakat. Dan terkhusus pada penyelenggaraan Apel Kebangsaan di ambil dari APBD.

Dengan analisa IMF dan Apel Kebangsaan mendapat amunisi lebih besar dari penganggulangan bencana banjir di Papua.kepemimpinan Padahal pemilik dana pada APBD sejatinya adalah rakyat. Hal ini menyatakan bahwa pemerintah menggunakan uang rakyat untuk hal yang tidak penting. Sedangkan peristiwa bencana adalah kondisi yang penting dan darurat.

Ditarik kepada peran negara saat di pimpin oleh Umar bin Khatab yang terdapat peristiwa dimana ada rakyatnya mengalami kemiskinan yang sampai puncak kondisi lapar. Dan saat Umar bin Khatab mengetahui keadaan rakyatnya tersebut, Umar langsung bergegas memenuhi kewajibannya dengan memberikan harta yang berupa stock makanan kepada rakyat tersebut.
Umar menyadari posisinya sebagai pemimpin yang dimana akan dihisab atas kepemimpinannya tersebut. Maka dari itu Umar sangat mengupayakan untuk memastikan bahwa rakyatnya tidak ada yang sengsara.

Terlihat kepemimpinan Islam lah yang dapat mensejahterakan negara dengan pemahaman-pemahaman yang dimiliki. Semua perbuatan manusia semasa di dunia akan di mintai pertanggung jawaban di akhirat kelak. Kepemimpinan pun akan di mintai pertanggungjawabannya atas amanah-amanah yang diterimanya, termasuk kondisi negara yang di alamai oleh rakyat. [MO/AS]


Posting Komentar