Oleh : Nita Nopiana, S.Pd., 
Penulis Antalogi

Mediaoposisi.com-Debat kedua pilpres 2019 telah berlangsung pada 17 Februari 2019 lalu. Tema yang dibahas dalam debat kedua adalah Energi, pangan, infranstruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dalam debat tersebut banyak data yang diungkapkan.

Namun rupanya data yang disampaikan menuai perdebatan karena banyak pihak yang menyatakan bahwa banyak kebohongan dibalik data yang disampaikan. Wajar saja kemudian Jokowi telah dinobatkan oleh netizen sebagai Bapak Hoax Nasional Indonesia.

Hal ini diberikan karena banyaknya data hoax yang disampaikan pada debat Pilpres kedua. Pengukuhan atas julukan tersebut, dipimpin langsung oleh Nasrudin Joha, seorang pengamat media sosial.

Ubedilah  Badrun, seorang Analis sosial politik Universita Negeri Jakarta (UNJ) menilai calon presiden petahana Joko Widodo terlalu banyak menyebutkan data yang keliru dalam debat kedua pilpres 2019.

Beliau mencontohkan, Jokowi mengatakan bahwa tiga tahun terakhir ini tidak ada kebakaran hutan. Namun, berdasarkan sumber Direktorat PKHL  Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018) menyebutkan bahwa tahun 2016 terdapat kebakaran hutan seluar 14.604,84 hektar. Pada tahun 2017 terdapat kebakaran hutan seluas 11.127,49 hektar, dan pada tahun 2018 terdapat kebakaran hutan seluas 4.666,39 hektar.

Data yang keliru diungkapkan oleh Jokowi yaitu data mengenai impor jagung. Jokowi mengatakan bahwa tahun 2014 Indonesia masih impor jagung sebesar 3,5 juta ton dan tahun 2018 hanya impor 180.000 ton. Faktanya berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 disebutkan bahwa Indonesia mengimpor jagung mencapai 737.220 ton jagung.

Selanjutnya masyarkat akan menilai sendiri bagaimana data data yang diungkapkan seorang  pemimpin  negara ini banyak mengandung unsur kebohongan. Kebohongan yang dilakukan oleh seorang pemimpin bangsa, meski hanya data tak seharunsya dilakukan.

Tak harusnya pemimpin salah bahkan berbohong dalam hal data yang itu merupakan hal yang urgen diketahui oleh masyarakat umum.

Dalam sistem demokrasi, yang menjunjung tinggi kebebasan dan memisahkan agama dari kehidupan, memungkinkan seseorang untuk berbuat apa saja untuk mencapai tujuan atau menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, ketika seorang pemimpin berambisi untuk melanggengkan kepemimpinannya, termasuk melakukan kebohongan, sesuatu yang dilarang agama.

Berbohong atau hoax  sebagai sebuah perilaku memang memiliki tempat dalam demokrasi. Jaminan kebebasan berprilaku dalam demokrasi membuat berbohong pun sah untuk dilakukan , termasuk berbohong kepada rakyat.

Apalagi dalam sistem demokrasi ,yang juga identik dengan kapitalisme, yang diperjuangkan adalah kepentingan para pemilik modal. Jadi wajar meninabobokan rakyat dengan menyampaikan kebohongan kebohongan termasuk juga janji palsu. Berbohong juga identik dengan sekulerisme. Sekulerisme adalah memisahkan antara agama dengan kehidupan.

Oleh karena itu dalam pandangan sekulerisme , nilai nilai agama tidak harus diterapkan dalam kehidupan. Karena itu munculah kaidah tujuan menghalalkan segala cara. Jadilah kebohongan dilakukan  tanpa merasa bersalah. Kebohongan dilakukan untuk mendapatkan jabatan dan mempertahankan kekuasaan. Kebohongan juga dilakukan untuk menutupi kegagagalan program selama menjabat.

Haram hukumnya seorang muslim berkata bohong.  Kelak semua perbuatan dan perkataan akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah swt. Apalagi seorang pemimpin yang menjadi pilar sebuah negara dan rakyat dibawahnya. Rasulullah saw bersabda :

“ Tidaklah seorang hamba yang Allah minta dia mengurus rakyat, dia mati pada hari dimana dia menipu (mengkhianati) rakyatnya kecuali Allah haramkan baginya surga. (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Oleh karena itu seorang muslim , termasuk yang menjadi pemimpin tidak akan pernah berbohong karena keimanannya  serta rasa takut hanya kepada Allah swt harus dibuktikan dengan berkata jujur kepada rakyat bukan justru sebaliknya.

Posting Komentar