Rizkya Amaroddini
(Jurnalis Media Oposisi)

Mediaoposisi.com-  "Kita kaji itu, karena harus jelas pak Jokowi sebagai presiden atau capres pada saat itu," ujar Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja kepada wartawan, Rabu (6/3/2019).

"kalau tadi (menyampaikan) sebagai presiden, beliau punya program itu tidak? baru atau nggak programnya? kalau sudah ada dari dulu, ya nggak ada masalah, tapi kalau nggak (program baru) itu akan jadi masalah, bisa masalah kalau (program) baru," jelasnya.

Lucunya, semua itu ingin di publis dan di tunjukkan saat mendekati pilpres, guna mendapat suara yang banyak dari mayarakat dan mahasiswa. Selain itu berkampanye dengan menggunakan jabatan presiden, apakah sudah sesuai aturan ?

Dalam suatu kesempatan, Jokowi berbicara mengenai KIP Kuliah sebagai presiden.

"Anak-anakku, saya beritahu ya, nanti ini kan Kartu Indonesia Pintar hanya untuk SD, SMP, SMA, SMK, nanti ke depan kita akan ada lagi KIP untuk kuliah. Kemudian anak-anak yang ingin kuliah pakai KIP Kuliah," kata Jokowi saat menyerahkan 3.300 KIP untuk pelajar Jakarta Selatan di SLB Negeri Pembina, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (6/3).

"Tahun depan akan ada KIP Kuliah yang bisa digunakan untuk di perguruan tinggi," lanjutnya.

Ketiga kartu sakti yang disampaikan Jokowi antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako Murah. 3 kartu sakti ini menjadi ancang-ancang Jokowi dalam meraup suara sangat gegabah, pasalnya setiap strategi yang di lakukan memberikan boomerang negative bagi dirinya sendiri.

Kartu sakti yang di janjikan hanya menjadi bualan si pembohong agar tetap bisa bertahan untuk lanjut 2 periode. Layakkah masyarakat di beri harapan palsu ? Sedang penguasa hanya duduk manis menikmati kekuasaan. [MO/ra]

Posting Komentar