Gambar: Ilustrasi
Oleh : Novi Alfi

Mediaoposisi.com-Tak henti-hentinya, kedua pasangan capres mempromosikan dirinya di hadapan masyarakat untuk memilih dirinya agar menang dalam Pilpres 2019 ini. Namun kali ini, salah satu capres mempromosikan program yang cukup aneh karena menuai beragam reaksi dari berbagai pihak, termasuk pengamat ekonomi. Namun, apakah program dari salah satu capres ini adalah solusi dari permasalahan terhadap kesejahteraan rakyat? Jika bukan solusi, lalu apa solusi yang tepat dari permasalahan rakyat saat ini?

Dilansir dari kumparan.com (8/3/2019), Capres nomor satu berjanji akan menerbitkan tiga kartu baru, yaitu Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja untuk para pencari kerja, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Penerbitan kartu tersebut dilakukan apabila dirinya terpilih kembali dalam Pilpres 2019 ini.

Namun, program kartu Prakerja dari Capres nomor satu ini dikhawatirkan oleh pengamat ekonomi. Karena dianggap tidak tepat dan mengeluarkan anggaran biaya negara dalam jumlah besar.

Dilansir dari eramuslim.com (6/3/2019), Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menyatakan program Kartu Prakerja Capres Petahana tidak direncanakan secara matang. Mengingat, jumlah penggangguran di negeri ini masih sangat tinggi. “Nah Cuma ini juga harus hati-hati juga. Jumlah pengangguran kita, kan, sekitar 7 juta orang. Nah ini uangnya dari mana? gitu,” ujar Fithra Faisal Hastiadi Selasa (5/3).

Dari pernyataan pengamat ekonomi di atas, program yang dicanangkan oleh capres nomor satu belumlah tepat. Program dari capres nomor satu ini, memunculkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Karena, sumber anggaran dari program yang dicanangkan capres nomor satu tersebut belum jelas. Ditambah, jika kebijakan Program Kartu Prakerja tersebut diterapkan, terlihat sangat susah dijalankan. Sebab, banyaknya penduduk yang belum memiliki pekerjaan (pengangguran).

Selain itu, apakah dengan memberikan Kartu Prakerja bagi pengangguran yang belum kerja dapat mengatasi jumlah pengangguran? Begini gambarannya, jika saja program tersebut berjalan saat ini, dan para pengangguran yang belum bekerja diberi Kartu Prakerja, bayangkan saja, sangat tidak masuk akal bila belum punya pekerjaan saja mendapat gaji dan penghasilan. Apalagi gaji dalam jumlah yang besar. Pikir saja, orang yang belum kerja tadi memilih punya pekerjaan ataukah memilih menganggur saja?

Tentu bisa dibayangkan, orang tadi pasti akan memilih menganggur saja. Karena tidak
perlu bekerja pun sudah mendapat gaji, apalagi gaji dalam jumlah yang besar. Sedangkan yang
sudah bekerja saja, belum tentu dapat gaji besar dan bekerja pun harus rela mengeluarkan
tenaga dan waktunya. Coba bayangkan saja, jika yang sudah bekerja pun ingin dapat
penghasilan seperti para pengangguran tersebut. Berapa orang (yang sudah bekerja) yang
mengundurkan diri dari pekerjaannya akibat pengangguran yang digaji?

Semakin banyak pengangguran bukan? Itu akan merusak sumber daya manusia di negeri ini. Selain itu, membuat orang menjadi pemalas, sebab tanpa kerja pun sudah digaji. Itulah gambaran yang terjadi jika Program Kartu Prakerja benar-benar dijalankan. Lalu, jika pengangguran di negeri ini berada dalam jumlah besar, apakah hal itu akan membawa kesejahteraan bagi negeri ini?

Tidak akan membawa kesejahteraan, bukan? Maka, Program Kartu Prakerja ini bukan solusi bagi kesejahteraan negeri ini. Justru program tersebut akan membawa keterpurukan bagi negeri ini. Karena, tidak menghasilkan sumber daya manusia di bidangnya. Justru program tersebut sama saja dengan mengajak warga negaranya untuk bermalas-malasan.

Dan, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan pemerintah bagi kesejahteraan negeri ini. Pertama, mengelola sumber daya alam dengan baik. Tidak diserahkan pada asing dan aseng. Sumber daya alam dapat dikelola sendiri oleh negara/pemerintah yang mempunyai tenaga ahli di bidangnya. Tentu, ini akan menghemat pengeluaran biaya negara karena dikelola sendiri oleh negara tanpa bantuan asing dan aseng. Selain itu, hasil sumber daya alam sampai pada rakyat dengan harga yang terjangkau dan tidak mencekik rakyat.

Kedua, dengan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Sehingga, tidak ada yang akan menjadi pengangguran seperti saat ini. Dan gaji yang diberikan pun hendaknya sesuai dengan pekerjaan yang dijalankannya. Sebab, sumber dana untuk gaji pun berlimpah dari hasil pengelolaan sumber daya alam.

Ketiga, dengan menerapkan syariat Islam secara keseluruhan di berbagai bidang/aspek. Dari bidang ekonomi, pendidikan, hukum, politik, dan berbagai bidang kehidupan yang lain. Dengan menerapkan Islam secara keseluruhan, akan membuat negeri ini berdaulat. Bebas dari tekanan dan arahan dari asing dan aseng. Dan, negeri ini juga dapat mengelola sumber daya alam tanpa arahan dari pihak asing.

Itulah beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah saat ini, tanpa menunggu datangnya Pilpres 2019. Karena kesejahteraan rakyat tidak perlu menunggu Pilpres 2019 tiba. Sekarang pun bisa, asalkan pemerintah mau menerapkan sistem yang benar dan sesuai dengan Syariat Islam. Karena, kesejahteraan pada rakyat hanya bisa didapat ketika pemimpin dan pemerintahnya taat pada Syariat Islam, bukan taat pada sistem buatan manusia.

Inilah saatnya, bagi pemerintah dan Warga Negara Indonesia agar menerapkan Sistem Islam dalam naungan khilafah. Inilah solusi hakiki yang menyejahterakan rakyat dan kedaulatan rakyat di hadapan asing. Dengan menerapkan syariat Islamlah, rakyat ini terjaga dalam berbagai bidang kehidupan. Serta, mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta’ala yang hanya didapat ketika seluruh Syariat Islam diterapkan secara keseluruhan. Wallahu A’lam Bisshowab [MO/ms]

Posting Komentar