Oleh: Mochamad Efendi

Mediaoposisi.com-Kartu pra-kerja adalah satu janji manis Jokowi yang diucapkan dalan iklan pilih Jokowi. Keraguan muncul dalam hati karena janji manis juga pernah diucapkan saat pilpres 2014 yang ternyata tidak ditepati. Janji tinggal janji yang terpenting bisa berkuasa satu periode lagi. Mungkinkah kartu pra-kerja terealisasi?

Lulus sekolah langsung dapat kerja. Wow, mimpi atau ilusi dalam sistem demokrasi yang suka menebar janji untuk menarik simpati agar dipilih lagi. Jika sungguh ditepati akan mendorong anak negeri melanjutkan pendidikan tinggi meskipun biaya pendidikan mahal tak terjangkau oleh rakyat miskin.

Hal ini akan menciptakan kesenjangan antara si kaya yang mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi fengan si miskin yang tidak punya biaya untuk itu. Jika kartu pra kerja diberlakukan, masalah biaya pendidikan yang mahal harus diselesaikan dulu agar semua rakyat punya kesempatan yang sama.

Janji akan dapat gaji setelah lulus dari perguruan tinggi membuat mereka yang mampun ke jenjang pendidikan tinggi terpacu untuk menyelesaikan pendidikannya agar dapat gaji dari negara.

Maka akan banyak ribuan bahkan juataan sarjana yang akan tercipta seperti yang diimpikan pak jokowi. Sarjana yang mengejar gaji bukan ilmu yang bermanfaat dengan keahlian dan skill yang dibutuhkan di dunia kerja.

Jika jutaan sarjana tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, akan banyak penganguran intelektual. Apalagi tidak diimbangi dengan qualitas lulusan yang sesuai, maka semua hanya ilusi.

Dari mana dana didapat untuk menggaji penganguran yang jumlahnya tidak sedikit dan  tidak tahu sampai kapan mereka dapat kerja yang sesuai dengan kemampuannya. Pajak yang tinggi jelas akan membebani rakyat.

Utang luar negeri akan semakin menggunung dan membebani rakyat juga di kemudian hari. Ataukah pak Jokowi punya keberanian mengambil seluruh aset, sumber daya alam yang harusnya milik umat dari investor asing.

Jika pengelolaan sumber daya alam dikembalikan pada negara untuk digunakan sepenuhnya memenuhi kebutuhan rakyatnya bisa jadi alternatif sumber dana.

Akan tetapi perlu diketahui memberikan gaji pada pengangguran yang tidak memberikan kontribusi pada pertumbuhan perekonomian negara, hanya akan membebani negera.

Untuk apa berjuta sarjana jika orientasinya hanya untuk mengejar gaji dari negara setelah lulus nanti. Ini akan memunculkan orang-orang malas dan berfikir pragmatis yang mengambil keuntungan tanpa mau bekerja. 

Apalagi dalam sistem demokrasi yang menghalalkan segala cara agar tujuannya tercapai. Begitu pula cara memperoleh pengakuan sebagai seorang sarjana bisa menggunakan cara yang tidak biasa sehingga dihasilkan sarjana yang tidak berkwalitas dan memiliki mental rendah untuk membangun negerinya agar maju dan kesejahteraan bisa dirasaakan oleh seluruh rakyat.

Harusnya negara berfikir untuk menciptakan lapangan kerja yang bisa mengurangi penganguran yang sudah ada dan agar para sarjana yang sudah ada diberdayakan secara maksimal untuk bisa memberika kontribusi penuh pada percepatan pembangunan secara maksimal untuk kepentingan seluruh rakyat.

Negera juga bertanggung jawab untuk mendidik anak bangsa agar memiliki kepribadian Islam yang memiliki semangat untuk maju dan menekuni keahlian di segala bidang sehingga mereka menjadi aset potensial bukan beban tanpa mampu memberikan kontribusi apa-apa.

Sebuah mimpi jika tidak dipikirkan bagaimana proses atau cara mencapai sebuah mimpi hanya akan jadi ilusi dalam sistem demokrasi.[MO/ad]

Posting Komentar