Rizkya Amaroddini
(Jurnalis Media Oposisi)

Mediaoposisi.com-  Alghiffari memperkirakan reaksi itu timbul karena kubu petahana menghitung keberadaan golput akan berpengaruh pada menurunnya elektabilitas Jokowi-Ma'ruf.

Pengacara publik ini juga mengomentari fatwa MUI terkait golput. Menurutnya, fatwa itu sebagai sesuatu yang sia-sia. Ia mengingatkan pada Pemilu 2014, angka golput cukup tinggi meskipun fatwa haram golput sudah dikeluarkan MUI sebelumnya.

Angka golput pada Pilpres 2009 berada sebesar 28,3 persen. Angka itu naik pada Pilpres 2014 menjadi 29,01 persen.

"Oleh karena itu fatwa golput haram yg keluar sebelum Pemilu 2014 tidak efektif menekan angka golput," ujarnya.

Ia memperkirakan angka golput pada Pemilu 2019 akan terus meningkat, mengingat sistem politik saat ini justru semakin buruk dan strategi kampanye yang dibangun cenderung merusak.

"Ketika golput semakin besar, kita jadi punya daya tawar. Mereka akan kehilangan legitimasi politik jadi mereka akan mencari apa perbaikan sistem yang bagus," ujar Alghiffari. Di lansir dari CNNIndonesia

Fakta-fakta di atas mengambarkan bagaimana perkembangan rakyat saat ini. Rakyat sadar kerusakan tidak bisa di atasi hanya sekedar pergantian presiden, namun akar pokok masalah bersumber dari sistem yang di berlakukan.

Penanganan kerusakan di cabang tidak akan menghasilkan hasil yang signifikan. Perubahan ini hanya terwujud jika sistem yang rusak itu di atasi dengan solusi yang fundamental.

Menurunnya elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin memperlihatkan ‘mereka’ melakukan berbagai cara untuk menaikkan elektabilitas tersebut. Namun sayangnya ‘mereka’ lupa bahwa rakyat saat ini sudah sadar dan semakin cerdas.

Perpolitikan yang kotor ini memberikan gambaran kepada rakyat bahwa rakyat semakin muak dengan berbagai ritme kebohongan di rezim ini. Setiap kampanye hanya mampu megunggulkan bicara namun nol dalam realita.

Penguasa hanya menjual janji, menyebarluaskan dan memperindah. Sehingga rakyat akan membeli karena percaya akan janji-janji penguasa. Alhasil pembeli kecewa dengan kualitas janji yang buruk tersebut.

Inilah kekuasaan yang bobrok di Indonesia. Kekuasaan dapat di jual belikan, janji hanya manis di bibir namun pahit dalam realita.

Inginkah rakyat terus di sengsarakan ? Kemana para penguasa saat rakyat membutuhkan ?

Kini para penguasa datang berbondong-bondong menghampiri rakyat hanya untuk menambah kesengsaraan saja. Pantaskah jika kita hanya diam, di saat kedzaliman di Negeri ini merajalela ?
Maukah kita di jadikan tumbal atas ambisi penguasa dalam meraup kekuasaan ?

Cukup sudah anda memperalat rakyat !!
Saatnya sadar dan bangkit saudaraku !!
Jangan terlenakan oleh iming-iming yang semu, Mari bangkit gaungkan kebenaran saudaraku. [MO/ra]

Posting Komentar