Oleh: Mahrita Julia Hapsari, M.Pd
(Praktisi Pendidikan)

Mediaoposisi.com-Bahasa pemrograman komputer tetiba menjadi tren di jagat dunia maya semenjak Jum'at, 15 Februari 2019 hingga Sabtu  (16/2/2019). Dua kata yang tak asing bagi pengguna teknologi komputer yaitu uninstall dan shutdown pun tersemat dengan nama pemimpin negeri ini.

Hastag #UninstallJokowi dan #ShutDownJokowi merebut posisi teratas jagat twitter Indonesia bahkan dunia. Dan murni dilakukan oleh orang, bukan mesin.

Ada komentar lucu dari beberapa netizen di luar negeri. Dari pemilik akun @markmarquez165 mempertanyakan: what is app #UninstallJokowi?.

Yang lebih lucu adalah cuitan dari pemilik akun @kangtaehyungs yang mempertanyakan dua hastag tersebut, apakah sejenis malware atau program komputer baru? Yang dijawab dengan kocak oleh pemilik akun @Al_akbar16 dengan bahasa gado-gado Inggris-Indonesia, menjelaskan siapa itu Jokowi.

Ada apa ini? Mengapa posisi orang nomor 1 di negeri ini seakan terjerambab di jagat maya. Padahal, media massa mainstream selalu memberitakan keberhasilan serta sepak terjang kepemimpinannya yang merakyat. Bahkan para pendukung rezim pun selalu berada di garda depan dalam mempromosikan serta memuji setiap kebijakan yang dikeluarkannya.

Media sosial telah menjadi sarana untuk rakyat mencurahkan isi hatinya. Ketika media mainstream tak lagi memberikan kepuasan akal sehat dan kejujuran, jagat maya pun menjadi wadah aspirasi yang sebenarnya. Meskipun dijebak dengan UU ITE dan pasal ujaran kebencian, netizen tak pernah takut menyuarakan ketidaknyamanannya selama dipimpin oleh rezim petahana. .

Munculnya dua hastag tersebut sesungguhnya adalah wujud dari rasa lelah di php rezim. Beribu janji sudah dilontarkan saat kampanye, namun hanya sedikit yang terwujud.

Bahkan banyak kebijakan yang dianulir setelah baru saja dikeluarkan. Gegabah dalam mengambil keputusan, plin plan dalam membuat kebijakan, ingkar janji pun jadi makanan sehari-hari.

Janji mengangkat guru honorer menjadi PNS, dia tinggal blusukan ke pasar saat guru honorer menagih janji di depan istana negara. Janji tidak menambah hutang, justru sebaliknya. Saat ini hutang kita sudah membahayakan APBN.

Janji tidak impor, malah impor. Tersinggung dijuluki rezim diktator, tapi mengeluarkan perppu ormas yang memberikan kewenangan pemerintah membubarkan ormas tanpa proses pengadilan. Pasal karet UU ITE delik ujaran kebencian pun telah memakan banyak korban di pihak oposisi.

Janji membuka seribu lapangan pekerjaan, malah jadi memberi kesempatan bekerja kepada tenaga kerja asing. Pengangguran pun semakin bertambah. Ekonomi semakin sulit dengan naiknya BBM yang mengakibatkan harga komoditas pun naik.

Harga tiket pesawat mahal, bahkan bagasi berbayar, hingga saat ini tak ada solusinya. Bandara di bangun megah dengan dana yang tak sedikit, akhirnya menjadi mubazir.

Imbas dari kenaikan harga tiket pesawat ternyata berpengaruh pada kegiatan ekonomi yang memerlukan jasa pengiriman lewat udara.

Akibat ongkos kirim yang melonjak, harga barang pun ikut naik, rakyat semakin menjerit. Tiket mahal dengan bagasi berbayar namun keamanan dunia penerbangan pun masih menjadi PR besar bagi petahana.

Pembelian saham freeport yang kontrak karya sebenarnya hanya tinggal 1 tahun, justru malah merugikan kita. Ternyata hanya mengalihkan pengelolaan ke perusahaan swasta yang lain dengan kontrak karya yang lebih lama.

Masalah baru pun muncul ketika sejumlah pekerja freeport dipecat. Mereka pun melakukan aksi unjuk rasa menuntut keadilan (14/2).

Pembangunan jalan tol dengan bantuan hutang dari negara lain, padahal sudah ada jalan biasa. Tarif tol pun mahal, akhirnya pengemudi pun lebih memilih jalan biasa. Banyak pedagang yang merugi karena tak menjadi jalur lintasan kendaraan lagi.

Di sisi lain, masih banyak desa-desa yang memerlukan jembatan. Bahkan bisa jadi keberadaan jembatan akan menjadi jantung kehidupan warga di sana. Menghubungkan desa tersebut ke desa yang lain, ataupun ke pusat kota.

Tak jarang kita melihat foto-foto petualang kehidupan, siswa berseragam sekolah, ibu-ibu menggendong anak, bergelantungan di tali temali yang melintas di atas sungai. Tanpa alat pengaman.

Belum lagi kita menyaksikan buruknya birokrasi dan pelayanan publik negeri ini. Kesehatan, pendidikan, keamanan, serta keadilan yang tak pernah memuaskan jiwa.

Prinsip ada duit urusan lancar telah mendarah daging. Korupsi kepala daerah, anggota dewan, dan para pejabat, sudah menjadi kebiasaan dan rahasia umum. Hampir setiap hari terdengar berita OTT para koruptor. Bahkan di kabupaten Cianjur, rakyat mengadakan syukuran karena bupatinya tertangkap tangan melakukan korupsi.

Seperti tak ada habisnya membicarakan kerusakan negeri ini. SDA semakin dikuasai asing. Defisit anggaran. Utang luar negeri sudah mencapai Rp5.275 trilyun demi infrastruktur (15/2).

Ada dua faktor penyebab kerusakan ini, yaitu pemimpin dan sistem. Setiap kali pemilu, kita selalu memilih pemimpin. Namun pemimpin yang terpilih bukan yang terbaik, bahkan cenderung lebih buruk dari sebelumnya.

Hal itu terjadi karena Kriteria calon pemimpin tidak distandarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lihatlah UU Pemilu, tak ada mensyaratkan mampu membaca Al-Qur'an, apalagi ahli dalam ilmu agama.

Jadi wajar saja jika peraturan serta kebijakan yang dikeluarkannya tak pernah menyelesaikan masalah bahkan menzalimi rakyat. Karena peraturan dan kebijakan itu mereka buat sendiri.

Manusia yang serba terbatas ini, tak mampu menjangkau hakikat. Sehingga, produk aturannya takkan mampu menyelesaikan masalah, hanya menguntungkan sebagian dan merugikan yang lain.

Dalam Islam, haram memilih pemimpin yang bodoh, yaitu yang tak paham ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Haram pula memilih pemimpin zalim, yaitu yang mengatur negeri tanpa menggunakan syariat Islam. Haram pula memilih pemimpin ingkar janji, karena Allah sendiri telah mengharamkan surga bagi pemimpin yang berdusta kepada rakyatnya.

Pemimpin bodoh, zalim, dan ingkar janji adalah produk sistem demokrasi. Asas sekuler, memisahkan agama dari kehidupan dan negara, mencetak manusia jadi-jadian. Mengaku Islam tapi anti ajaran Islam, ulama dikriminalisasi, ormas Islam dibubarkan, zalim, diktator dan refresif.

Jadi, pilihlah pemimpin yang cerdas, yang tau bahwa nafasnya akan ditimbang di hari kiamat kelak. Yang siap menerapkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena hanya dengan penerapan syariat Islam maka rakyat takkan terzalimi. Hanya pemimpin cerdas yang takkan ingkar janji.[MO/ad]

Posting Komentar