Oleh: Aulia Rahmah 
(Founder Komunitas Lingkar Iman dan Tsaqofah)

Mediaoposisi.com-Bak telur di ujung tanduk, mungkin ini pribahasa yang tepat untuk menggambarkan posisi rezim hari ini. Hari pemilihan yang kian dekat, menbuat kubu petahana kejar citra untuk meraih simpati rakyat. Namun tak jarang, sikap yang diambil justru menunjukkan kesan yang jauh dari bijak. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dalam acara Silaturahmi Jokowi dengan paguyuban pengusaha Jawa Tengah di Semarang Town Square, Sabtu (2/2/2019) menyampaikan pernyataan kepada para pengusaha yang hadir sebagai berikut, "Disampaikan ke saudaranya di luar sana. Kalau tidak mau dukung Jokowi, jangan pakai jalan tol," (kompas.com, 2/2/2019).

Pernyataan Wali Kota Semarang ini seolah menegaskan bahwa tol baru yang selesai di periode kepemimpinan saat ini (tol Jakarta-Surabaya) adalah murni atas kerja keras sang penguasa. Padahal jika ditinjau lebih jauh bukankah semua karya infrastruktur itu dibangun menggunakan APBN/APBD yang dananya berasal dari uang rakyat?

Adakah pemerintah mengucurkan dana pribadinya dalam pembangunan tol ini, selain dana hasil berhutang dan menggadaikan aset negara? Maka tidak sepantasnya mereka mengakuisisi tol demi kepentingan politik semu. Karena tol adalah fasilitas umum yang bebas digunakan seluruh kalangan tanpa melihat perbedaan pandangan politik dan lain sebagainya.

Kendati milik umum, fasilitas jalur bebas hambatan ini tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Justru, keluhan banyak terjadi. Dikutip dari detik.com (3/2/2019), seorang supir truk asal Kendal, Jawa Tengah mengeluh akan mahalnya tarif tol yang minimal harus menghabiskan uang saku 1,5 juta untuk sekali masuk tol. Ia mengaku lebih baik lewat jalur pantura daripada uang harus terkuras habis di pintu tol. Tentu hal ini pun dirasakan oleh supir-supir lainnya.

Jika seperti ini kondisinya, apa yang harus dibanggakan dari hasil kerja pemerintah saat ini? Alih-alih memudahkan rakyat, kenyataannya justru menambah beban rakyat. Ya, kepemimpinan dzolim seperti ini tidak akan menghantarkan rakyat kepada kesejahteraan.

Islam hadir di tengah umat untuk memberikan solusi tuntas bagi segala carut marut kepemimpinan sekuler-liberal yang eksis hari ini. Islam bukan hanya agama, melainkan sebuah aturan kehidupan yang sempurna dari Sang Pencipta kehidupan, Allah SWT. Dalam Islam, posisi seorang pemimpin adalah sebagai pelayan umat.

Jika seseorang dipilih untuk menjadi pemimpin, maka ia bertanggung jawab untuk menjalankan kewajibannya sebagai pelayan umat. Ia wajib untuk memberikan kelayakan hidup bagi setiap warga negaranya, secara menyeluruh bukan hanya sebagian atau perorangan berdasarkan besaran modal.

Dengan demikian, fasilitas dan aset negara seperti jalur transportasi bebas hambatan dan sumber daya alam adalah objek yang boleh dimanfaatkan oleh seluruh rakyat, dan istimewanya Islam, objek ini boleh diakses secara gratis. Karena landasan kepemimpinannya adalah taqwa, bukan laba belaka.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا، لَا يَفُكُّهُ إِلَّا الْعَدْلُ، أَوْ يُوبِقُهُ الْجَوْرُ

Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW beliau bersabda, “Tidak ada seorang pemimpin pun yang memimpin sepuluh orang rakyat, melainkan pada hari kiamat pemimpin tersebut akan dihadirkan dalam keadaan terbelenggu. Ia hanya akan dilepaskan dari belenggu tersebut jika ia memimpin dengan adil semasa hidupnya di dunia. Jika tidak adil, niscaya kezaliman yang ia lakukan di dunia akan membinasakan dirinya di akhirat.”(HR. Ahmad no. 9573, Al-Bazzar no. 1640, Abu Ya’la no. 6614, Ibnu Abi Syaibah, Ath-Thabarani, Al-Baihaqi, dan Al-Baghawi. Syaikh Syuaib Al-Arnauth berkata: Sanadnya kuat)

Kepemimpinan yang amanah lagi adil hanya bisa terwujud ketika negara menjadikan seluruh aturan Islam sebagai dasar dalam menjalankan roda pemerintahan.[MO/sr]

Posting Komentar