Oleh : Novida Balqis 

Mediaoposisi.com- (13/1), Jokowi menjanjikan fasilitas keuangan untuk perumahan agar generasi milenial mempunyai rumah sendiri. Presiden juga menyatakan, bahwa pemerintah menyediakan fasilitas uang muka dan fasilitas bunga yang berbeda untuk perumahan.

“Pembangunan perumahan, kurang lebih 13 juta rumah, terutama untuk anak-anak muda, milenial banyak yang belum memiliki rumah makanya 2015 kita bangun 700 ribu rumah, 2017 sebanyak 800 ribu rumah, 2018 sejumlah 1 juta rumah yang sudah kita selesaikan,” kata Jokowi dalam salah satu acara yang disiarkan oleh salah satu TV swasta nasional, Minggu (13/1).

Tidak hanya itu, Jokowi juga membangun infrastuktur. Menurut Jokowi, pembangunan infrastuktur dapat mendorong  pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Karena juga akan berdampak positif pada daerah-daerah di sekitarnya.

“Sehingga, kawasan-kawasan yang terlewati oleh jalan tol ikut berkembang,” ujar Jokowi dalam acara Visi Presiden, Minggu (13/1).

Namun, pada kenyataannya berbeda dari pernyataan yang disampaikan Jokowi. Seperti yang dilansir dari katadata.co.id (11/1/2019), omzet restoran di sepanjang jalur pantai utara (pantura) Kabupaten Batang, Jawa Tengah kini telah menurun berkisar Rp 1,5 juta perhari.

Dibandingkan dengan sebelum adanya tol Trans Jawa yang beroperasi, yakni antara Rp 2,25 juta hingga Rp 2,50 juta perhari.

Menurut salah satu pengusaha rumah makan Arif Munandar mengatakan bahwa sebagian besar kendaraan menggunakan jalur bebas hambatan, sehingga kondisi jalur pantura relatif sepi.

“Bisa dikatakan, pengunjung berkendaraan yang ingin mampir ke rumah makan turun drastis,” tutur pemilik restoran Buyung di Batang, Jum’at (11/1).

Dari pernyataan Jokowi diatas mengenai pembangunan rumah dan infrastruktur jelas hal itu hanyalah janji yang diingkari. Karena bagaimanapun, pada faktanya yang merasakan fasilitas umum dan pembangunan rumah tersebut bukan seluruh rakyat, akan tetapi hanya segelintir orang saja yang merasakannya.

Sebenarnya, pembangunan-pembangunan infrastruktur ataupun yang lainnya, hanya dipergunakan untuk bisnis. Karena jelas, harga tiket masuk tol Trans sangatlah mahal. Tidak semua kalangan menjangkau harga yang tinggi tersebut. Hanya kalangan atas yang mampu membeli dan memakai fasilitas tersebut.

Tidak hanya itu, pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa dengan pembangunan infrastruktur, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataannya, pernyataan tersebut salah. Karena justru, restoran dan rumah makan di sekitar pantai utara justru rugi, dan omzet pun menurun.
Inilah hasil kerusakan sistem demokrasi, yang menghasilkan pemimpin ingkar janji.

Pandai mengucap kata-kata manis, tapi jauh dari realita. Padahal, bukankah janji merupakan utang? Jika seorang pemimpin sering berutang pada rakyatnya, apa yang akan terjadi padanya di akhirat nanti?

Hal ini berbeda ketika sistem Islam diterapkan. Seorang khalifah wajib baginya melayani rakyat dan mengayomi umat agar sejahtera. Seluruh pelayanan dan fasilitas umum diberikan oleh negara tanpa membayar (gratis).

Karena didasari oleh kesadaran atas ketakwaannya kepada Allah, bukan atas dasar kepentingan dan bisnis semata. Negara dan pemerintah dalam Islam menyediakan pelayanan dan fasilitas umum dengan kualitas terbaik, tanpa pajak, dan tanpa bayar sepeserpun (gratis).

Marilah kita tidak memilih pemimpin ingkar janji. Buang sistem demokrasi yang menghasilkan pemimpin ingkar janji dan haus akan kekuasaan. Bersegeralah berjuang dalam penerapan Islam secara keseluruhan dalam naungan sistem Islam dan naungan khilafah. Insya Allah negeri ini akan makmur sejahtera, tanpa ingkar janji dari pemimpin, seperti dalam sistem demokrasi ini.[MO/sr]

Posting Komentar