Oleh: Endang Widayati, S.E

Mediaoposisi.com-Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di negeri ini melimpah ruah. Mayoritas orang mengatakan bahwa tanah Indonesia adalah tanah surga. Apa-apa yang ada di tanah ini hidup, mampu memenuhi kebutuhan hidup orang-orang yang tinggal di atasnya.

Namun sayang, keberadaan SDA yang melimpah ruah ini sering disalahgunakan oleh pihak pejabat tertentu negeri ini.

Pejabat yang seharusnya mampu mengelola dan memanfaatkan SDA sebagaimana mestinya untuk kemakmuran rakyat.

Tetapi, pada faktanya mereka kalap dan melahap serta meraup keuntungan dari SDA yang ada demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Mereka memerah dan menjualnya dengan harga murah. Rakyat yang berada di bawah hanya bisa pasrah.

Beberapa waktu lalu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif melihat sumber daya alam Indonesia kerap disalahgunakan oleh segelintir orang.

"Banyak sekali sumber daya di Indonesia dijual murah oleh para pejabat," kata Laode dalam acara diskusi 'Melawan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam' di gedung KPK, Jakarta Selatan pada Jumat, 25 Januari 2019. KPK mencatat, lebih dari 12 kasus korupsi di sektor sumber daya alam sepanjang 2004-2017. (25/01)

Kasus yang terungkap yang melibatkan pejabat negeri ini barulah segelintir . Sejatinya masih banyak oknum pejabat yang menyalahgunakan jabatan dan amanahnya.

Bila ditelisik lebih jauh, hal ini adalah suatu kewajaran. Kenapa? Sebab sistem Demokrasi yang diterapkan oleh negeri ini adalah suatu sistem yang rusak.

Demokrasi melahirkan liberalisme

Kerusakan Demokrasi terlihat dari sisi sumber kemunculannya, yaitu adalah berasal dari akal manusia dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan wahyu atau agama. Demokrasi lahir dari aqidah sekularisme, yakni pemisahan agama dari kehidupan yang menjadi asas dari ideologi Kapitalisme.

Di alam Demokrasi terdapat empat kebebasan yang bersifat umum atau universal yang merupakan prinsip yang harus diwujudkan dalam sistem demokrasi.

Kebebasan umum ini berlaku bagi setiap individu rakyat. Dengan begitu, rakyat akan dapat mewujudkan kedaulatannya sekaligus merealisasikan dan menjalankan kehensaknya sendiri sebebas-bebasnya tanpa tekanan atau paksaan.

Kebebasan tersebut - yang berikutnya disebut dengan liberalisme - adalah kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkepemilikan dan kebebasan berperilaku.

Kebebasan berkepemilikan merupakan penyebab dari terjadinya penguasaan terhadap SDA oleh segelintir orang. Bahkan,  melalui jabatan yangn dimiliki mampu untuk mengeksploitasi SDA yang ada.

Sebab, dalam alam demokrasi-liberalisme tidak ada konsep yang jelas dalam berkepemilikan. Semua dianggap sama, sah-sah saja bila individu punya hak untuk memiliki sumber daya alam tanpa melihat sedikit banyak jumlah yang tersedia. Konsep semacam ini sangatlah berbahaya. Karena pada praktiknya pasti menimbulkan kekacauan dan kerusakan.

Maka, selama liberalisme dalam berkepemilikan ini terus diemban dan dilaksanakan di bawah payung demokrasi yang menjamin empat kebebasan di atas, selama itu pula penguasaan terhadap sektor strategis akan kerap terjadi sekalipun berganti wajah orang yang menjabat.

Islam mencegah liberalisai kepemilikan

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wassalam yangn mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya, hubungan manusia dengan dirinya dan hubungan manusia dengan sesamanya.

Hubungan manusia dengan Rabb-nya mencakup aqidah dan ibadah, seperti dalam hal sholat, puasa, zakat dan lain-lain. Sedangkan hubungan manusia dengan dirinya mencakup pakaian, makanan dan minuman, akhlak dan kepribadian.

Berikutnya adalah hubungan manusia dengan sesamanya mencakup muamalah dan 'uqubat. Islam memiliki aturan dalam hal-hal tersebut.

Perekonomian yang merupakan salah satu cabang dari muamalah yang tak luput dari perhatian Islam. Islam memiliki sistem perekonomian yang khas, yang bersumber dari Sang Khaliq.

Di dalam ekonomi Islam terdapat konsep kepemilikan yang jelas, tidak seperti dalam demokrasi yang sangat menjunjung tinggi liberalisasi kepemilikan. Kepemilikan dalam Islam terbagi tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.

Kepemilikan umum adalah seluruh kekayaan yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah bagi kaum Muslim sehingga kekayaan tersebut menjadi milik bersama kaum Muslim.

Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari kekayaan tersebut, namun terlarang memilikinya secara pribadi. Misalnya adalah kekayaan alam atau sumber daya alam.

Rasulullah saw. bersabda:

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: فِي الْكَلأِ، وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Kaum Muslim sama-sama membutuhkan tiga perkara: padang, air dan api. (HR Abu Dawud dan Ibn Majah).

Walaupun akses terhadapnya terbuka bagi kaum Muslim, regulasinya diatur oleh negara dan didistribusikan kepada umat sesuai dengan ketentuan. Sehingga haram hukumnya bila dimiliki oleh individu bahkan dijual kepada pihak asing.

Dengan demikian, adanya kepengaturan terhadap kepemilikan yang ada dalam Islam mampu mencegah terjadinya liberalisasi kepemilikan.

Saatnya umat kembali kepada sistem Islam dan mengembalikan apa yang dimilikinya dengan menerapkan aturan Islam sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah shallallahu wasalam.[MO/ad]

Posting Komentar