Oleh : Yani Restiyani

Mediaoposisi.com-Pada awal tahun ini pemerintahan Jokowi mendapatkan kritik dari the economist dalam bidang ekonomi. Dilansir dari detikfinance, 25/1/19 bahwa kritik tersebut menekankan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mengedepankan geliat investasi menarik investor.

Isi kritikannya ada beberapa hal diantaranya Pertama mengenai gagalnya Jokowi merealisasikan janjinya memberikan pertumbuhan PDB 7 persen pertahun.

Realisasinya selama menjabat jadi Presiden hanya berhasil mencapai 5 persen saja. Kedua tidak berhasilnya meraih hati para investor dalam menanamkan modal di Indonesia. Ketiga prospek untuk tahun 2019 tidak terlihat baik, karena bank sentral Indonesia telah 6 kali menaikan suku bunga demi menyelamatkan mata uang yang menghawatirkan.

Keempat menurunnya anggaran belanja modal untuk infrasuktur karena fokus Jokowi terbagi dengan anggaran pembelanjaan subsidi.

Pihak istana sempat menanggapi kritikan the economist. Menurut staf khusus presiden Ahmad Erani Yustika mengungkapkan bahwa pada 2018 kondisi ekonomi dunia tidak berada dalam kondisi yang bugar. Hal ini membuat sebagian negara besar menggunakan kebijakan yang cenderung ketat agar stabilitas ekonomi terjaga.(26/1/19).

Meski istana menanggapi kritikan the economist terhadap pemerintahan Jokowi dan memberikan solusi untuk masalah yang sedang dihadapinya.  Kesejahteraan tidak akan pernah terwujud selama pemerintah tetep mengukuhi sistem ekonomi yang menjadi agar masalahnya.

Yakni sistem kapitalisme neoliberal yg tegak di atas asas sekulerisme dan pilar-pilar rapuh seperti prinsip liberalisasi ekonomi, ekonomi non ril, investasi asing dll.

Tidak ada penjajahan yang mensejahterakan rakyat. Termasuk rezim neolib sama halnya penjajahan gaya baru dalam bidang ekonomi yang hanya akan menyengsarakan rakyat. Siapa saja penguasa neolib yaitu penguasa yang menerapakan bidang ekonomi dengan sistem kapitalis akan menghisap darah rakyatnya dengan kebijakan kebijakan ekonominya.

Wajib bagi umat bersegera kembali kepada sistem Islam dalam pengaturan hidup termasuk ekonomi agar umat bangkit dari keterpurukan dan meraih kesejahteraan hidup yang disertai keberkahan. Sistem islam hanya dapat diterapkan oleh negara islam yaitu Khilafah ala minhaj nubuwwah.[MO|ge]

Posting Komentar