Oleh: Linda Novita Sukma H

Mediaoposisi.com- Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita saat menghadiri acara di Makasar menyebutkan bahwa Presiden Jokowi berkomitmen untuk memerangi kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi ditengah masyarakat. Imbuhnya, hal ini dapat dilihat dari jumlah penerima bantuan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang semakin mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Yakni sejak awal pemerintahan Jokowi 2014 penerima KPM 2,79 dan akan ditargetkan naik menjadi 15,6 sampai 2020. (Republika.co.id. 6/02/2019).

Masih dilansir Republika.co.id, dari data BPS beberapa waktu lalu menerangkan bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan yang semula 9,8% menjadi 9,66%. Maka, sejalan dengan hal itu pemerintah terus mendompleng program-program lanjutan seperti memberi bantuan-bantuan sosial, pelatihan KWU, dan pengelolaan keuangan keluarga. Harapannya agar masyarakat dapat hidup lebih sejahtera dan mandiri.

Mekanisme solusi yang ditawarkan oleh pemerintah memang terlihat dapat membantu secara 'langsung' dalam mengentaskan kemiskinan. Dana sosial yang digelontorkan kepada masyarakat, tak tanggung-tanggung mencapai hingga triliunan rupiah. Seperti yang lalu-lalu dana tersebut diberikan secara cuma-cuma dalam bentuk tunai kepada masyarakat miskin yang terdaftar tidak mampu. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa bantuan tersebut bisa langsung digunakan untuk tambahan modal atau konsumsi sehari-hari rakyat.

Selanjutnya, apakah benar bantuan tunai tersebut dapat mengentaskan kemiskinan?. Apakah bantuan tersebut akan membuat hidup rakyat menjadi lebih sejahtera?. Jika kita pikirkan, berapa besar bantuan sosial tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dan berapa lama bantuan tersebut bisa mencukupi kebutuhan rakyat yang sangat banyak?.

Sebetulnya permasalahan yang dihadapi masyarakat tidak hanya sekedar untuk memenuhi hajat dasar saja (seperti: sandang, pangan, dan papan). Akan tetapi seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat juga harus menanggung sendiri kebutuhan umum lainnya seperti: pendidikan, kesehatan dan keamanan. Belum lagi, ketika terjadi perekonomian buruk yang menyebabkan kenaikan harga- harga melonjak.

Disamping itu, masyarakat juga harus tetap menerima beban pahit atas pajak yang dibebankan di semua aspek. Hal ini yang menyebabkan rakyat semakin sengsara dan tercekik.
Menjawab pertanyaan sebelumnya bahwa bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah tidak akan bisa menyejahterakan rakyat. Karena persoalannya terletak pada pengelolaan sistem dalam pengurusan negara bukan pada rakyatnya.

Yang harus dipahami bahwa tugas negara adalah mengurusi seluruh urusan masyarakat. Maka, wajar jika negara harus berfikir keras dalam menjalankan tugas kenegaraan dan rakyat sebagai warga negara dapat meminta haknya kepada negara. Bukan, justru sebaliknya rakyat dijadikan alat sapi perah (dibebani pajak) untuk membiayai seluruh urusan negara dan harus 'mandiri' ketika rakyat meminta kembali haknya kepada negara.

Sebenarnya, apabila pemerintah benar-benar serius untuk mengentaskan kemiskinan maka pemerintah harus mengambil sikap tegas dengan mengelola sumber daya alam secara mandiri tanpa bekerja sama dengan swasta asing maupun non asing. Sebab, hasil dari kerjasama pun selama tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi negara kecuali hanya pajak royalti dan pengakuan negara di mata dunia.

Kerugian yang dialami pun justru lebih besar, yaitu dapat mengombang-ambingkan kedaulatan bangsa dan membuat Indonesia semakin terjerat hutang. Sistem inilah yang diterapkan saat ini yaitu sistem kapitalis liberal, dimana kepentinganlah yang berkuasa, dan pemodallah yang leluasa.[MO/sr]

Posting Komentar