Oleh: Andre Husnari

Mediaoposisi.com-Ini yang kelima, bukan kali pertama. Pemilu di era reformasi. Lebih tepatnya yang keempat pemilihan Presiden secara langsung.

Namun ada yang beda pada pilpres kali ini. Beda orang? Bukan. Capresnya tetap Jokowi versus Prabowo. Beda partai pengusung? Juga bukan. Jokowi jagoan PDIP dengan konfigurasi koalisi pengusung yang tidak jauh berubah. Sebagaimana Prabowo juga masih andalan Gerindra dengan 'cum suis' nya. Lalu apa yang beda? Mungkin pada 'rasa'.

Pada masa Orde Lama, benturan ideologi lebih keras dari sekarang. Rakyat terkotak-kotak berdasarkan ideologi. Nasionalis, Sosialis-Komunis, Islam. Cengkeraman kuku partai kala itu, menusuk hingga ke kelas buruh, pelajar, sarjana, seniman, budayawan, perempuan, dll.

Tetapi tetap saja pemilu 1955 bukan dirancang untuk mengganti posisi Kepala Negara. Bahkan membayangkan siapa cikal pengganti Bung Karno saja rakyat tidak punya gambaran.

Pada masa Orde Baru, loyalitas rakyat pada partai. Fusi partai-partai berhaluan Islam ke PPP. Berhaluan Nasionalis, Kristen, kedalam PDI. ABRI dan Pegawai Negeri disuruh pilih Golkar.

Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 Golkar selalu keluar sebagai pemenang. Kurang asyik memang. Wajar waktu itu peramal politik tidak ramai seperti sekarang.
Kekuasaan Pak Harto kokoh. Sekedar bermimpi kapan Pak Harto lengser saja rakyat tidak berani.

Memasuki Orde Reformasi, rakyat sudah tidak peduli ideologi apalagi partai. Beralih pada sosok. Siapa orangnya, tidak peduli dari partai mana. Jelas ini otokritik untuk semua partai. Akibatnya marak fenomena politisi kutu loncat. Asal rakyat masih suka, si sosok tetap dapat terpilih.

Pasca pemilu 1999, berbuah empat kali amandemen UUD. Mulai 2004, pilpres dihelat secara langsung.

Hasil konkrit pemilu 2004, 2009, 2014 silakan nilai masing-masing. Akan tetapi, residu pilpres 2014 lalu berdampak hingga hari ini.

Puasa berkuasa selama sepuluh tahun menimbulkan efek ibarat orang tidak stabil hormonal. Pelampiasan syahwat kekuasaan berjalan buas, vulgar, dan liar. Hilang akal budi. Memakan korban sesama anak negeri.

Tuduhan makar, persekusi, radikal, ormas bubar, habib kejar, bendera bakar. Puas? Tampaknya belum.

Justru kekuasaan yang hakikatnya fatamorgana dunia membuat orang enggan siuman. Bahwa segala sesuatu pasti ada batasnya.

Tak ayal, suasana mencekam. Ditambah ketakutan kalah di pilkada 2017, 2018 kini menghantui, hi..hi..hi..hi..

Di pihak lain, kubu sebelah juga sudah siap siaga. Makin hari makin solid. Sebuah bangsa saja bisa terwujud lantaran kesamaan nasib, begitu teori Otto Bauer. Sedangkan ini hanya memenangkan pilpres.

Oleh karena itu, ini ajang pilpres tapi rasanya bagaikan Ragnarok dalam mitologi Nordik. Yaitu perang terakhir para dewa di padang lapang bernama Vigrid. Perang harus dimenangkan oleh kebaikan. Kejahatan wajib kalah. Di satu pihak berdiri Odin, Thor, Vidar, Heimdall. Di pihak lain berada Loki, Fenrir sang srigala raksasa, ular raksasa Midgard, Hel, berikut segenap pasukan kegelapan.

Atau kita beranjak ribuan kilometer dari sana. Beralih pada mitologi negeri yang lebih akrab di telinga rakyat kita. Karena dominasi budaya mereka pernah jaya seribu tahun di nusantara ini. Yakni kisah perang Baratayuda di padang Kurukshetra. Perang antara Pandawa dengan Kurawa. Akhir cerita kebaikan lagi-lagi pasti menang.

Ya. Memang demikian rasa yang menyeruak. Masalahnya, siapa yang haq, siapa yang batil?
Kedua belah pihak tentu menolak dituding sebagai yang batil.

Persis seperti saling bersahutan sholawat asyghil. Entah siapa yang zalim tapi balik merasa dizalimi.

Atau mungkinkah keduanya sama-sama haq atau sama-sama batil?

Suatu hal yang pasti, menegakkan ajaran Islam lebih berat dari mengantarkan tokoh atau partai Islam menjadi pemenang. Kezaliman harus dienyahkan ![MO/sr]

Posting Komentar