Oleh: Erna Purwaningsih

Mediaoposisi.com-Dalam catatan sejarah, setidaknya negeri ini sudah  sebelas kali menggelar pemilu. Pada masa Orde Lama digelar sekali pemilu, yakni tahun 1955.

Selama Orde Baru digelar enam kali yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987,1992 dan 1997. Orde Baru jatuh oleh gerakan reformasi dan mulailah Orde Reformasi. Sejak masuk Orde Reformasi hingga sekarang telah digelar empat kali pemilu yakni tahun 1999, 2004, 2009,  dan 2014. Dan tidak lama lagi di bulan April tahun 2019 ini, akan digelar pemilu yang ke dua belas.

Sepanjang kurun waktu tersebut, Indonesia telah  memiliki tujuh orang presiden, yakni Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Poetri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo.

Bagai pungguk merindukan bulan 

Setelah melalui sebelas pemilu dan tujuh presiden berganti, nyatanya harapan tinggal harapan, perbaikan dan perubahan yang di janjikan tak kunjung datang.

Belasan kali pemilu sudah dilaksanakan, kesejahteraan masyarakat masih sebatas angan-angan. Wakil rakyat datang silih berganti, setiap kali itu pula rakyat hanya dijadikan komoditi. Berkali-kali kepemimpinan di rotasi, sebanyak itu pula rakyat menelan kekecewaan dan merugi.

Parlemen dan penguasa hasil pemilu selama ini membuat harapan dan cita-cita umat terasa makin jauh dari kenyataan.

Mereka  membuat banyak peraturan yang justru merugikan rakyat. Melalui mereka kepentingan asing masuk. Merekalah pelaku korupsi yang paling ganas di negeri ini. Mereka pula yang telah menjual aset berharga milik negara dan rakyat.

Hasilnya kini dominasi asing makin kuat mencengkeram sektor-sektor strategis. Menurut catatan Kompas Per Maret 2011, pihak asing telah menguasai 50.6 persen aset perbankan nasional.

Pada BUMN dari semua BUMN yang telah diprivatisasi, kepemilikan asing sudah mencapai 60 persen. Lebih tragis lagi di sektor minyak dan gas, porsi operator migas nasional hanya sekitar 25 persen, selebihnya 75 persen dikuasai pihak asing.

Bukan Jalan Perubahan Hakiki 

Pemilu nyatanya tidak memberikan perbaikan dan perubahan hakiki. Karena pemilu hanya memberikan pergantian rezim, bukan perubahan sistem dan ideologi.

Karenanya meski belasan kali pemilu, sistem demokrasi yang memberikan hak pembuatan hukum kepada manusia yang melahirkan berbagai UU yang merugikan rakyat, masih tetap bercokol.

Sistem ekonomi kapitalisme juga masih bertahan bahkan semakin kapitalistik. Sistem demokrasi sekuler yang menihilkan peran agama juga masih di anut. Karena pergantian rezim tidak membawa perubahan yang mendasar, bila tidak di ikuti dengan perubahan sistem.

Buktinya seperti yang selama ini terjadi, rezim demi rezim berganti, tetapi kondisinya tidak banyak berubah.

Korupsi semakin menggurita. Sistem politik yang semakin mahal membuat uanglah yang dominan yang mendorong elit politik ke arah korupsi. Jadilah negara kita bercorak korporatokrasi. Persekongkolan antara penguasa – pengusaha pun semakin menjadi-jadi. Tidak ada namanya kepentingan rakyat. Yang ada hanyalah kepentingan elite politik dan para kapitalis.

Sejarah panjang bangsa ini seharusnya menjadi pelajaran buat kita, bahwa tidak cukup sekedar mengganti rezim, karena berbagai masalah tidak bisa di selesaikan hanya dengan mengganti rezim. Sebelas kali pemilu tujuh kali berganti presiden tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik bahkan semakin terpuruk di semua lini.

Semua itu akibat terus mempertahankan sistem sekuler demokrasi kapitalisme dan berpaling dari sistem Ilahi yang dibawa oleh Nabi SAW. Allah SWT pun sudah mengingatkan hal itu dalam firman-Nya :“ Dan barang siapa berpaling dari peringatan – Ku maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit”. ( TQS Thaha [20] : 124 )

Imam Ibnu Katsir menjelaskan: “ Allah SWT berfirman, ‘Dan siapa yang berpaling dari peringatan-Ku' yakni menyalahi perintah (ketetapan)-Ku dan apa yang Aku turunkan kepada Rasul-Ku, berpaling darinya dan melupakannya serta mengambil yang lain sebagai petunjuknya, maka baginya kehidupan yang  sempit  ‘ yakni di dunia.”

Mewujudkan Perubahan Hakiki 

Perubahan yang hakiki tidak cukup sekedar dengan pergantian orang, tetapi juga harus ada pergantian sistem secara mendasar dan menyeluruh. Dan itu tidak bisa kita dapatkan dari pemilu, sebab memang pemilu tidak menawarkan hal itu.

Lagi pula dalam kenyataannya perubahan rezim dan sistem dan perubahan-perubahan besar di berbagai negara di dunia tidaklah terjadi karena pemilu. Seperti yang terjadi di Indonesia perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru, dari Orde Baru ke Orde Reformasi, juga yang terjadi di sejumlah negara Timur Tengah belakangan ini tidak terjadi melalui pemilu.

Semua keburukan yang terjadi saat ini pangkalnya adalah penerapan sistem demokrasi  sekuler. Selama sistem ini diterapkan, keburukan tidak akan hilang dari kehidupan. Sebaik apapun orang yang terpilih dalam sistem ini hasilnya akan tetap buruk, karena yang membuat buruk adalah sistemnya itu sendiri.

Jadi seharusnya kita buang jauh-jauh sistem demokrasi sekuler dari negeri ini dan menggantinya dengan sistem Islam bila ingin menghentikan berbagai keburukan.

Perubahan hakiki yakni perubahan orang dan sistem dari sistem demokrasi sekuler ke sistem Islam, itu tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi harus kita perjuangkan dengan jalan dakwah yang sesuai thariqah ( metode ) dakwah Rasulullah SAW.

Perjuangan harus dilakukan secara terorganisir dan bejamaah. Juga harus dilakukan pembentukan kesadaran umum tentang Islam di tengah masyarakat dan thalabun nushrah.

Inilah jalan yang haq, yang dijamin akan menghasilkan perubahan dan kemenangan yang hakiki dan tegaknya al-haq, yaitu penerapan syariah secara kaffah dalam naungan Khilafah.

“Dan bahwa ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan ( yang lain ), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.”( TQS al-An'am [6] : 153 ).[MO/ad]

Posting Komentar