Oleh: Ummu Ainyssa 
(Member Akademi Menulis Kreatif)

Mediaoposisi.com-Tudingan pemerintah sebagai rezim represif bukan tanpa bukti. Nyaris banyak oposisi yang dijebloskan ke penjara hanya karena mereka lugas menyampaikan kritik. Seperti yang dialami oleh musisi besar Ahmad Dhani yang di vonis 1,5th penjara karena dianggap bersalah melakukan ujaran kebencian. Selain itu polisi juga sedang membidik Rocky Gerung yang dikenal dengan wacana revolusi akal sehatnya.

Namun demikian sikap sigap ini tidak mereka lakukan ketika menghadapi kawan sekubunya, yang bisa lolos dari jerat hukum padahal jelas melanggar hukum. Terlebih mereka yang mengumbar kebencian terhadap Islam, mencaci-maki ulama yang kritis, dll. Contoh kasus Viktor Laiskodat yang diduga melakukan penghasutan kepada masyarakat untuk melakukan kekerasan sekaligus menebar kebencian. Ada lagi kasus mantan Gubernur Kalimantan barat, Cornelis yang melakukan penistaan agama serta ujaran kebencian. Kasus Abu Janda yang mengatakan bahwa bendera tauhid tidak lain adalah bendera teroris, dan banyak lagi kasus lain yang tidak di usut.

Vonis terhadap Ahmad Dhani ini tentu saja memperkuat anggapan bahwa rezim sekarang cenderung semakin otoriter dengan menggunakan alat kekuasaan negara.

Berbagai kritik pun muncul, di antaranya dari Tom Power (The New Mandala) menurut nya pada tahun 2018 semakin terlihat banyak bukti bahwa pemerintahan Jokowi mengambil tindakan yang cenderung otoriter dalam menanggapi lawan-lawan politik, menurutnya meskipun politisasi lembaga hukum dan penegakan hukum bukanlah fenomena baru di Indonesia, namun upaya pemerintah untuk menggunakan instrumen hukum dengan cara ini telah menjadi jauh lebih terbuka dan sistematis di bawah Jokowi. (mediaumat.news)

Sementara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyinggung soal elektabilitas Jokowi sang petahana. Menurutnya penahanan langsung Ahmad Dhani akan membawa pengaruh buruk pada elektabilitas Jokowi. Tak tanggung-tanggung Fahri meyakini elektabilitas capres nomor urut 01 itu akan merosot hingga 5 persen. (detiknews.com)

Blunder besar memenjarakan Ahmad Dhani, pemeriksaan Rocky Gerung dan akumulasi blunder lainnya kini menjadi ancaman besar bagi petahana untuk mempertahankan kursi kepresidenannya.
Selain harus menghadapi berbagai front perlawanan para penentangnya, ancaman terbesar juga datang dari dirinya sendiri dan para pendukungnya.
Dia akan kalah karena akumulasi gol lawan dan gol-gol bunuh diri yang terus-menerus dilakukannya.

Begitupun dari internal koalisi Jokowi, tanda-tanda sudah mulai muncul. Kendati tidak menyebut nama , namun ketua umum PKB, Muhaimin Iskandar membuat status yang menyatakan ketidaksetujuan atas langkah keras Jokowi menghadapi penentangnya.

"Saya tidak setuju memenjarakan ide gagasan dan wacana , keberhasilan reformasi yang bisa dibanggakan salah satunya adalah kebebasan berpendapat dan berpikir. Agar kita menjadi bangsa yang cerdas". (ngopibareng.id)

Sesungguhnya sikap anti kritik dan represif ini menunjukkan bahwa politik dalam demokrasi memang semata ditujukan untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan, bukan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah dalam sistem demokrasi tidak akan mampu melayani dan mengurusi rakyat.

Berbeda dengan sistem politik dalam kepemimpinan Islam yang benar-benar tegak untuk mengurusi kepentingan umat, yakni dengan menegakkan Islam secara kaffah dan membuka ruang pada umat untuk mengawal pelaksanaannya melalui mekanisme muhasabah atau mengkritisi penguasa sesuai ketentuan hukum syara'.

Dalam kitab tafsir Ad Durrul Mantsur di Tafsiril Ma'tsur karya syeikh Jalaludin As Suyuthi di ceritakan tatkala Umar bin Khattab menjadi Khalifah beliau tidak pernah anti kritik.
Suatu ketika beliau naik ke atas mimbar lalu berpidato di hadapan khalayak ramai. Beliau hendak membatasi mahar bagi para lelaki yang ingin menikah tidak boleh lebih dari 400 dirham.
Di dalam riwayat lain Khalifah Umar akan memangkas kelebihan mahar tersebut untuk dimasukkan ke dalam kas baitul mal.

Seusai berpidato datanglah seorang wanita berdiri dan memprotes beliau seraya membacakan QS An Nisa ayat 20 yang menjelaskan bahwa Allah pun tidak membatasi mahar .
Protes itu pun di sambut hangat oleh Khalifah. Beliau lalu beristighfar dan mengatakan "wanita ini berkata benar sedangkan aku salah". 
Kemudian beliau naik kembali ke mimbar berpidato lagi bahwa beliau tidak lagi membatasi mahar.

Begitulah kepemimpinan di dalam Islam yang memberikan ruang kepada siapapun untuk melakukan muhasabah jika pemimpinnya melanggar syariat Islam.

Demikian juga fungsi partai politik dalam kepemimpinan Islam adalah melakukan kontrol dan muhasabah terhadap negara, terutama dalam penerapan syariat Islam di dalam negeri maupun luar negeri. Jika Kholifah melakukan penyimpangan-penyimpangan, maka partai politik Islam lah yang akan melakukan koreksi dan muhasabah terhadap penguasa.

Begitu juga seharusnya kondisi politik saat ini hendaknya berpegang pada pesan Rasulullah SAW dalam menghadapi pemimpin yang represif. Rasulullah bersabda:

"siapa saja yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku , aku pun bukan golongannya dan dia tidak masuk dalam telagaku (di surga), sebaliknya siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu kezaliman mereka maka dia termasuk golonganku , aku pun termasuk golongannya, dan dia akan masuk ke dalam telagaku (di surga)...." (HR Ahmad, Al Hakim dan Al Baihaqi)

Maka dari itu sudah saatnya negara kita mencampakkan sistem demokrasi dan beralih menerapkan sistem Islam secara keseluruhan.[MO/sr]

Posting Komentar