Oleh: Nani Hazkia 
(Alumni UIN Antasari Banjarmasin dan Pemerhati Sosial dan Kemasyarakatan)

Mediaoposisi.com-Pelakor adalah istilah akronim yang tak hanya berarti perebut laki orang tetapi juga untuk pelaku korupsi. Anehnya sekarang ini justru dibolehkan para napi mantan kasus korupsi justru diperbolehkan menjadi caleg. Padahal sudah nampak catatan hitam pada mereka.

Tidak hanya sedikit yang terjerat kasus korupsi. Menurut KPU, ada 49 nama caleg eks koruptor yang terdiri dari 40 caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan 9 caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dan Dari 49 caleg itu, 9 merupakan caleg DPD, disusul 16 caleg DPRD provinsi, dan 24 caleg DPRD kabupaten/kota. (tibunjateng.com, 30/1/2019)

Dalam era demokratis sekarang. Semua apa-apa serba dibebaskan, termasuk mencalonkan diri menjadi caleg meski bekas pelaku korupsi.  Padahal, tidak ada jaminan orang yang pernah mengkorupsi akan berhenti, bisa saja dia korupsi kembali.

Sangat miris mereka diloloskan menjadi caleg hanya karena alasan hak instutional. Menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah meloloskan 12 mantan narapidana (napi) korupsi yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (caleg) di Pemilu 2019. Menurut Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja 12 bakal caleg itu diloloskan dengan alasan hak konstitusional. (Liputan6.com, 03/09/18)

Meskipun, caleg eks koruptor disyaratkan mengumumkan statusnya tersebut. Ilham mengatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 182 dan Pasal 240 UU Nomor 7 tahun 2017, caleg mantan terpidana disyaratkan mengumumkan statusnya secara terbuka ke publik. (detiknews.com, 30/01/19)

Hal ini hanya menyangkut kasus korupsi saja, dan yang sudah ketahuan belum lagi yang tidak nampak. Karena tidak dilaporkan, misalnya. Sebab, kasus korupsi ini ibarat gunung es di dalam lautan. Hanya puncaknya saja yang terlihat. Dan itu hanya kasus korupsi saja belum yang lain.
Belum lagi hukuman bagi para pelaku korupsi tidak menjerakan hanya beberapa tahun saja. Ditambah pengurangan hukum dan lain sebagainya.

Apalagi penjara sendiri, meski namanya Lapas Suka Miskin. Tetapi, justru mendapat fasilitas mewah bagai kontradiksi yang saling bertabrakan.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengungkapkan, tarif untuk mendapatkan fasilitas mewah dalam sel narapidana di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat itu sekitar Rp 200 juta sampai Rp 500 juta.

"Ya, itu salah satu yang sedang kami teliti berapa seseorang itu membayar. Dari informasi awal ada rentangnya, sekitar Rp 200 juta - Rp 500 juta," kata Laode M Syarif saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (21/7/2018) malam, seperti dikutip Antara.

Padahal dalam Islam korupsi itu haram hukumnya. Dan termasuk kriminal tingkat tinggi. Dan lebih berat daripada mencuri biasa, sebab memakan hak rakyat yang harusnya didistribusikan kembali ke rakyat. Yang lebih mengerikan adalah tampilan glamour, berjas dan berdasi rapi  berbeda dari pencuri biasanya. Namun, menghisap darah rakyat ibarat lintah.

Maka dari itu Islam pun memberikan hukuman yang menjerakan. Pertama, dengan hukuman mati atau potong tangan. Kedua, dengan dimiskinkan. Ketiga, hukum sosial yaitu  masyarakat bekerjasama dengan pemerintah memboikot para pelaku korupsi ini dengan tidak mengajak mereka terlibat dalam kehidupan sosial. (https://serambiminang.com/2015/06/inilah-hukuman-yang-pantas-untuk-koruptor-dalam-islam.html/)

Bayangkan bila hukum seperti ini diterapkan maka tentu pelaku korupsi jangankan memakan uang rakyat. Akan tetapi, jangan berpikir untuk korupsi saja tidak. Belum lagi adanya masyarakat Islami yang saling mengingatkan dalam kebaikan.

Oleh karena itu, terapkanlah syariah Islam secara kaffah dalam seluruh kehidupan. Sebab, hanya dengan penerapan syariat Islam secara kesuluruhanlah yang akan mampu membantas korupsi sampai akar. Karena, Islam menjaga dari segi individu, masyarakat, dan negara. Namun, penerapan syariah Islam tidak akan terwujud tanpa adanya daulah Khilafah ‘ala mihanji an-nubuwah.[MO/sr]

Posting Komentar