Oleh : Bagas Kurniawan
(Aliwa' Institute)

Mediaoposisi.com-Berbagai macam tontonan berita dengan beragam sajian dan tujuan menjelang Pilpres 2019. Baik dari partai pendukung petahana maupun dari pihak oposisi yang selalu jadi ajang tontonan menuju singgasana kekuasaan. Adalah bagian dari sistem demokrasi yang sejatinya adalah memperebutkan kepentingan. Terlebih "Party Interest Politics".

Beragam pencitraan dibangun untuk menyakinkan rakyat, agar mendapat tiket maju ke babak final demi mendapatkan piala bergilir tampuk kepemimpinan. Namun anehnya, ada yang belum berkuasa tapi sudah memesan tiket dan berharap bisa mendapatkan 10 jabatan Mentri kabinet. Memang menyedihkan melihat kondisi seperti ini terus terulang dan di nantikan.

Perlu diketahui, bahwa janji yang belum 100 persen terpenuhi, tapi ngotot untuk memenangkan pertandingan suatu negeri. Berbagai tudingan hingga berujung jeruji besi jadi sorotan terkini, sementara maraknya penista agama dibiarkan.

Selama tidak mendukung rezim berkuasa maka ia berkata "ku cari dosamu". Karena kepentingan politik jadi alat untuk membungkam dan menyandra kepentingan diatas kepentingan.

Tak jarang, yang dulu bersama. Kini jadi musuh  abadi selamanya. Yang dulu kawan, sekarang bisa jadi adu perlawanan sekali nyawa melayang tidak jadi soal. Yang dulu satu meja makan, sekarang pecah piring tinggal di lauknya di perebutkan.

Suhu politik menjelang pilpres 2019, meningkat drastis. Apalagi dengan mata telanjang Black Champaign (politik hitam) dimainkan, agar jadi tontonan rakyat supaya sadar bahwa itu adalah sebuah kepentingan yang berujung pada kekacauan.

Tabloid Indonesia Barokah di duga sebarkan paham negatif untuk  memukul lawan politik. Tapi berbeda dengan yang ingin berkuasa, segala macam cara membentuk tim pemenangan tak apa-apa. Dari aparatur negara bahkan boleh ikut juga.

Padahal ketika seorang pemimpin, mau belajar dari kesalahan. Maka, ia akan berhitung langkah dalam setiap kebijakan yang akan ia ambil,  menimbulkan kenyamanan atau justru malah kegaduhan yang dinilai publik ?

Para Capres dan Cawapres telah mengarungi debat yang pertama. Dilihat dari banyak mata rakyat Indonesia. Tokoh dan karakter favorit bangsa pasti sudah jadi pilihan mereka. Berlabuhnya dimana hanya ia dan cara berfikirnya yang akan memutuskan dibilik suara.

Namun, semua itu tak lebih hanya sekedar pesta lima tahunan dalam ajang berdemokrasi katanya. Pilih pemimpin negeri harus yang benar-benar menjalankan sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Pertanyaannya, benarkah setelah terpilih akan menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan hukum-hukum Allah ?

Atau justru dengan kekuasaannya ia tak segan untuk mengkriminalisasi para ulama dan pejuang Islam yang kritis akan kondisi negeri ini ? Semoga rakyat tidak seperti "Beli kucing dalam karung". Memilih pemimpin yang tidak amanah dan juga tidak menepati janji.

Sudahlah ingkar janji, menyengsarakan rakyat. Apakah yang seperti ini pemimpin harapan umat kedepan ?

Tidak akan pernah mulia umat Islam bila tidak segera berlari menuju pada tatanan kehidupan yang telah ditunjukkan oleh Sang Pencipta alam raya dan kehidupan. Dengan mengakhiri "Party Interest Politics" dan kembali kepada syari'at-Nya. Itulah sebaik-baik seperangkat aturan illahi.[MO/ad]

Posting Komentar