Oleh: Ir. Titi Hutami

Mediaoposisi.com-Persaingan dua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden menjelang pemilu April 2019 semakin sengit. Paslon pertama, sebagai petahana, mencoba menjual keberhasilannya membangun jalan tol. Sementara paslon kedua mencoba menawarkan langkah-langkah mengatasi persoalan ekonomi.

Adapun program aksi sektor ekonomi yang ditetapkan Jokowi-Ma'ruf antara lain peningkatan nilai tambah dari infrastruktur, menyokong revolusi industri 4.0, mempertajam reformasi struktural ekonomi dan fiskal, redistribusi aset, mengembangkan produktivitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi, reformasi sistem jaminan perlindungan sosial, pemanfaatan Dana Desa, serta mengembangkan potensi ekonomi daerah.

Sementara program aksi bidang ekonomi Prabowo-Sandi antara lain meningkatkan kesejahteraan petani, meningkatkan upah minimum untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, meningkatkan iuran dana pensiun, menciptkan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan usaha dengan menghapus birokrasi yang menghambat dan reformasi perpajakan agar lebih merangsang gairah berusaha dan meningkatkan daya saing (10/02)

Program ekonomi kedua paslon intinya menawarkan kemajuan perekonomian Indonesia di masa depan. Pertanyaannya, apakah program-program tersebut nantinya dapat diwujudkan ataukah hanya sebatas program untuk menarik hati pemilih?

Program ekonomi paslon kedua jelas masih berupa wacana, karena paslon ini belum pernah menjabat sebagai pemimpin negeri ini. Sementara, paslon kedua adalah petahana, pastinya sudah dapat dilihat rekam jejaknya dalam mengatasi persoalan ekonomi di Indonesia.

Gambaran persoalan ekonomi Indonesia masih menyedihkan. Walaupun dunia sudah masuk pada abad revolusi industri 4.0, masyarakat Indonesia hari ini secara mayoritas masih dipusingkan memikirkan urusan perut.

Untuk makan dengan memenuhi syarat gizi saja, masyarakat masih kesulitan. Belum lagi sebagian masyarakat masih bertumpu pada utang untuk sekedar dapat membeli beras.

Pasalnya, pendapatan mayoritas kepala rumah tangga untuk satu bulan sangat minim. Seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam satu bulan. Akhirnya harus mencari utang, atau mengorbankan kebutuhan sekolah dengan menunggak pembayaran iuran sekolah.

Belum lagi kondisi rumah yang ditempati kebanyakan masyarakat Indonesia. Rumah kecil, tapi penghuninya banyak. Kamar privasi setiap penghuni rumah sulit didapatkan.

Coba saksikan rumah-rumah kecil padat di setiap kota besar di Indonesia sangat mengenaskan. Mungkin layak disebut rumah kumuh atau rumah hewan.

Kesimpulannya, infrastruktur dibangun sehebat apapun, dan program ekonomi disusun sehebat apapun, tidak ada manfaatnya jika mayoritas masyarakat Indonesia masih dipusingkan oleh persoalan pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang layak.

Ini persoaalan ekonomi masyarakat Indonesia hari ini. Adakah pemimpin yang mampu menata perekonomian mereka menjadi lebih baik?

Masyarakat sudah terlalu lama menunggu keadaan ekonomi menjadi lebih baik dari setiap pergantian presiden. Nyatanya, perbaikan ekonomi yang dijanjikan belum juga terwujud.

Yang ada, kecemburuan sosial melihat para pemimpin dan jajarannya hidup sangat berkecukupan menikmati pembangunan. Negara serasa hanya milik para pejabat.

Padahal karunia Allah SWT untuk negeri ini luar biasa banyaknya. Indonesia diberi tanah yang subur, tapi hasil pertaniannya harus bersaing dengan impor, harga pun jatuh. Petani tetap miskin. Seharusnya negara menghentikan atau membatasi impor. Faktanya, negara seperti tidak peduli dengan kondisi ini.

Indonesia diberi kekayaan alam berlimpah. Rakyatnya tidak mencerminkan hidup di negara kaya. Masih untung negara ini memiliki rakyat yang selalu legowo. Rakyat tidak mempertanyakan siapa yang menikmati kekayaan alam Indonesia selama ini.

Setelah selidik punya selidik, ternyata sumber daya alam (SDA) Indonesia sudah dikuasai asing dengan dalih kontrak karya. Akhirnya justru Asing yang menikmati karunia kekayaan alam Indonesia.

Kasihan rakyat Indonesia selalu dipimpin oleh orang yang tidak memperjuangkan kekayaan SDA negeri ini untuk kemakmuran rakyat. Bagai pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, rakyat harus membiayai jalannya pemerintahan melalui pajak.

Bahkan pembangunan infrastruktur yang dibanggakan sebagai keberhasilan pemimpin saat ini pun memberi efek utang negara semakin melambung. Artinya, rakyat akan terus dibebani pajak untuk pelunasan utang tersebut.

Sampai kapan negara terus bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Jika tidak mampu menghilangkan penderitaan rakyat, sebaiknya tidak menjadi pemimpin. Sangat berat tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT.

Pemimpin Dambaan Rakyat

Rakyat sangat berharap mendapatkan pemimpin yang membawa ketenangan kehidupan dunia dan akhirat. Ketenangan dunia bermakna rakyat merasakan perekonomian yang cukup dalam kebutuhan pokok dan kebutuhan pendukung sesuai kemajuan abad ini.

Sementara, ketenangan kehidupan akhirat bermakna negara memperhatikan sisi aqidah rakyatnya dan menjamin penerapan hukum syara’, sehingga umat Islam mendapat jaminan surga di akhirat.

Untuk kebutuhan pokok, negara memberi kemudahan rakyat dalam memenuhi sandang, pangan dan papan yang layak. Bukan dengan gratis, tapi negara membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan.

Pengecualian pada orang-orang yang tidak mampu bekerja karena cacat atau kelemahan fisik, maka negara menjamin kebutuhannya, setelah dilihat ketidakmampuan dari kerabatnya untuk mencukupinya.

Kebutuhan pokok lain mencakup pendidikan yang memadai dan keamanan wajib dipenuhi negara dengan cuma-cuma.

Jadi negara dalam membangun infrastruktur harus dikaitkan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Tidak layak negara membangun hanya dirasakan manfaatnya oleh pengusaha atau tamu-tamu Asing saja.

Bahkan, kondisi negara saat ini tengah kesulitan membayar dan meyelesaikan utangnya. Seharusnya negara tidak melakukan pembangunan infrastruktur yang bukan vital untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Utang terlebih dahulu diutamakan mencari jalan keluarnya tanpa mengorbankan nasib rakyat. Ini malah negara menambah utang untuk pembangunan jalan tol.

Menurut konsep Islam tentang baitul mal (Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan di Negara Khilafah), ada kebutuhan-kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh negara dan kebutuhan-kebutuhan yang tidak wajib negara memenuhinya dalam kondisi baitul mal krisis.

Perincian pembiayaan yang wajib dikeluarkan negara, tanpa memandang negara sedang berkecukupan keuangan atau tidak, antara lain:

Pembiayaan jihad, seperti pembentukan pasukan yang kuat, latihan dan pendidikan militer, serta pengadaan peralatan militer yang lengkap dan canggih, sehingga negara mampu menggetarkan musuh (orang-orang kafir harbi) dan memukul musuh yang mencoba menjajah negeri ini.

Pembiayaan industri militer dan industri-industri yang mendukungnya, dengan terus mengikuti perkembangan kemajuannya, agar negara tidak bergantung pada persenjataan dan peralatan militer Asing.

Pembiayaan orang-orang faqir, miskin, dan ibnu sabil (musafir).

Pembiayaan gaji tentara, pegawai, hakim, guru, dan lain-lain yang melaksanakan pekerjaan untuk kemaslahatan rakyat.

Pembiayaan fasilitas yang sangat dibutuhkan, seperti jalan-jalan umum, sekolah-sekolah, universitas, rumah sakit, masjid-masjid, pengadaan saluran air minum, dan lain-lain.

Jika keuangan negara berlebih, negara dapat membangun fasilitas tambahan sebagai pendukung fasilitas yang telah ada.
Pembiayaan keadaan darurat atau bencana. Negara harus tetap menyediakan pembiayaan ini walaupun keadaan darurat tidak terjadi.

Keenam pembiayaan tersebut sangat urgen, harus senantiasa disediakan. Jika keuangan negara dalam keadaan kosong, pembiayaan dapat dialihkan kepada umat Islam atau warga negara, sebagai bentuk pajak, sampai keuangan negara pulih.

Saat keuangan negara pulih, pajak harus dihentikan. Tidak selamanya negara dalam keadaan krisis keuangan, selalu bertumpu pada pajak.

Lebih-lebih negara yang apik dalam menata kekayaan alamnya dan mengontrol ketat penghasilan badan usahanya, ditambah kesadaran para penguasa untuk tidak korupsi, negara dijamin surplus kondisi keuangannya.

Tidak ada rumusnya juga mengambil langkah utang pada negara lain untuk mengatasi krisis keuangan negara.

Resiko utang bagi negara akan membebani rakyat dengan pajak yang terus menerus, disamping ada pertaruhan kedaulatan negara. Belum lagi utang dengan riba, negara tidak akan pernah stabil keuangannya. Riba haram. Bagaimana negara dapat menghantarkan rakyatnya pada kebaikan dunia dan akhirat.

Indonesia harus segera berubah. Jangan biarkan negeri ini dipimpin oleh sosok yang tetap mempertahankan utang, pajak, dan membiarkan penguasaan Asing pada kekayaan alam.

Indonesia harus mengangkat sosok pemimpin yang ideal bagi rakyat yang mayoritas muslim ini, yakni pemimpin yang siap menerapkan aturan hidup bersumber dari Allah SWT. Pemimpin inilah yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat.[MO/ad]

Posting Komentar