Oleh : Nida Husnia Ramadhani
(Aktivis Mahasiswa)

Mediaoposisi.com- Tahun politik memanas oleh dua kubu capres cawapres Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi, mengingat semakin dekatnya waktu Pemilu yang akan dilangsungkan pada April 2019 mendatang. Beragam agenda persiapan mulai dari debat hingga kampanye dilaksanakan dalam rangka menunjukkan siapa pihak terkuat yang berhak menggeser kursi kepemimpinan petahana Jokowi.

Istimewanya, pemilu kali ini bukan pemilu biasa. Diantara 100% calon pemilih di Indonesia, ternyata 40% nya ditentukan oleh generasi milenial atau dengan jumlah nominal 70-80 juta dari 193 juta calon pemilih. Dua pasangan capres-cawapres ini tentunya tak ingin kehilangan moment, dalam suatu kesempatan saat menghadiri Peresmian Pembukaan Green Fest 2019 di Jakarta, Jokowi berencana mendirikan badan riset nasional guna menampung ide dan gagasan kreatif  kaum milenial. (idntimes.com)

Cawapres Sandiaga Uno juga memanfaatkan potensi calon pemilih milenial ini dengan visi misi kepemimpinannya menyiapkan lapangan kerja dalam menghadapi ‘bonus demografi’. Jubir Gerakan Milenial Indonesia, Rizki Emirdhani mengatakan Prabowo-Sandi berkomitmen menjadikan anak-anak muda sebagai subyek pembangunan sebagaimana disampaikan Sandi dalam debat capres cawapres pertama. (sindo.news)

Tak heran bila milenial dengan segala power intellegency dan creativity nya kemudian diperebutkan diatas panggung pemilu. Tak hanya disebabkan besarnya prosentase calon pemilih dari kalangan anak muda ini, namun kuatnya potensi milenial yang berkembang dalam arus Revolusi Industri 4.0 juga menjadi daya tarik dalam rencana pembagian kekuasaan di kursi pemerintahan.

Ibarat bermain tarik tambang, kaum milenial adalah tali tambang itu sendiri. Janji-janji diberikan kepada mereka dengan menjamin kesejahteraan bagi kehidupan milenial di waktu mendatang, entah siapapun yang terpilih. Dalam plikada 2018, 3 pasangan milenial bahkan telah duduk di singgasana jabatan kepemimpinan daerah.

Haruskah berbangga menjadi barisan milenial yang dilamar sana-sini untuk memenangkan suara calon pemimpin negri kita? Adakah kita berpikir bahwa poin utama dalam permainan pesta demokrasi hanyalah masalah kekuasaan? Lalu bagaimana dengan seabreg konflik Indonesia yang tak kunjung selesai dan malah bertambah?

Yang perlu digaris bawahi, sesungguhnya permasalahan dalam negri ini bukan hanya terletak pada tangan siapa ia dipimpin. Hampir 57% masyarakat menurut data litbang kompas tidak yakin akan bersihnya kepemimpinan milenial dalam Pilkada 2018 dari korupsi. Sejak era awal kepemimpinan, negri ini dibangun diatas mental inlander, tunduk pada negri imperial, bahkan hari ini sangat kental dengan kebijakan jajahan neo-imperialisme.

Di era Soekarno, carut marut kondisi ekonomi dan pertikaian masyarakat banyak terjadi, salah satunya adalah berkembangnya Partai Komunis Indonesia. Pada 1970 an di masa Soeharto, perekonomian rakyat digenjot luar biasa dengan pemberlakuan kebijakan kompromistis dengan negara-negara kapitalis, namun kediktatoran pemerintahan Soeharto muncul dengan pembunuhan darah dingin bagi sesiapa yang tidak berpihak pada kubunya.

Dilanjutkan oleh Bacharudin Jusuf Habibi yang saat itu menghadapi kudeta akibat terhasut Barat untuk melepas Timor Timur dari wilayah NKRI. Sehingga kepemimpinannya termasuk yang paling singkat sepanjang sejarah Indonesia yakni 1 tahun 5 bulan. Begitulah seterusnya konflik kepemimpinan kita hingga hari ini, bumi pertiwi semakin parau keadannya.

Indonesia sejak awal kemerdekaannya diatur dengan sistem pemerintahan demokrasi. Berganti rezim A, B, C tak juga mampu menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman dan terjamin. Pada era SBYdengan dua periode kepemimpinan seolah telah cukup mengangkat citra bangsa, namun sejatinya rezim SBY bahkan disebut ‘menjual’ Indonesia karena menyebut dirinya sebagai kepala pemasaran Indonesia Incorported, membuka peluang bisnis dan investasi bagi para pemodal asing. (berdikarionline.com)

Dibawah payung demokrasi akhirnya kita harus menyadari, bahwa asas yang bernanung dalam demokrasi telah menjadikan beragam permasalahan menimpa masyarakat. Bila hukum dalam demokrasi berdasarkan kesepakatan, maka undang-undang sangat mudah dibongkar pasang. Sedangkan demokrasi dibangun dan dibesarkan oleh tangan-tangan kapitalis dan dilahirkan oleh ideologi kapitalisme, maka jangan heran bila kesepakatan hukum yang berlaku adalah kesepakatan ‘kaum kapitalis’ bukan rakyat.

Inilah satu titik permasalahan yang harus dipahami oleh generasi muda atau milenial di zaman ini. Bukan semata-mata berpihak pada siapa estafet kepemimpinan ini akan dilanjutkan, tapi dengan sistem apa Indonesia ini harus diselamatkan. Mestinya kita fokus pada apa yang menjadi akar masalah yaitu sistem yang berjalan dan menyetir jalannya pemerintahan. Kamu milenial, pilih mana? Tetap dengan demokrasi? Atau suarakan [MO/sr]

#gantisistemdemokrasi?



Posting Komentar