Oleh : Rizkya Amaroddini
(Mahasiswi STEI Hamfara)

Part 1

     Mediaoposisi.com-  Petisi yang berisi penolakan RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual) menuai kritikan di berbagai tempat. Namun ada segelintir partai seperti PDI dan kaum pro LGBT, kaum feminisme serta liberalis sangat mendukung untuk di putuskan dalam DPR. 

Umat telah melihat bahwa kinerja DPR selama 5 tahun ini sungguh buruk, sehingga mereka yang anti Islam segera mendesak untuk mengesahkan RUU tersebut.
Seperti kutipan "Dari 28 ribu sekian (korban) itu ada hambatan untuk mengakses keadilan sekaligus pemulihan," kata Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahe'i dalam diskusi Polemik MNC Trijaya berjudul "Pro Kontra RUU Penghapusan Kekerasan Seksual" di d'Consulate Resto, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2/2019).

"RUU PKS ini berangkat dari fenomena hambatan di mana perempuan korban kekerasan seksual dan laki-laki tidak mendapat akses yang cukup untuk mendapat keadilan," jelas Imam.

    Tak dapat kita pungkiri secara logika itu masuk akal, namun di balik semua ini tujuan apa yang ingin di raih mereka ?

Secara garis besar filosofi dasar atas kekerasan sesual tidak di dasarkan pada baik atau buruk, halal atau haram, tetapi ‘suka atau tidak suka’ si pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Cara pandang tersebut terus di gencarkan supaya dalam hidup mereka tidak memakai aturan melainkan sebuah kebebasan, hal ini berawal dari anggapan bahwa aturan itu mengekang kebebasan mereka. 

Pengaturan dan perilaku seksual perempuan di anggap sebagai bentuk kekerasan gender atau kekerasan seksual. Nah pemikiran seperti inilah yang membebaskan dari aturan dan pengontrolan baik dari orang tua, nilai Agama, atau Negara. Kebebasan ini yang mengindikasikan seseorang bertindak apapun dan dengan siapa pun.

     Jika RUU di sahkan maka berpotensi :
    1. legalnya perzinahan
    2. Menyuburkan perilaku LGBT
3  3. Legalnya prostitusi online maupun offline
4  4. Aborsi merajalela
    5. Pemerkosaan, Perbudakan seksual dan bentuk kekerasan lainnya akan di maknai secara liberal dan multitafsir
    6.  Mengkriminalisasi hubungan seksual yang halal sebagai bentuk pemaksaan
    7.   Korban dari kekerasan seksual tidak mendapat keadilan

Di Indonesia pun telah terjadi berbagai kasus kekerasan seksual, namun hukuman yang di berikan tidak pernah jera. Faktanya tidak memberantas justru persentase semakin naik. Kejadian yang terungkap saja masih mengambang cara mengatasinya apalagi yang belum terungkap dan masih di persulit dalam pengaduan ke pihak hukum. 

Nah sekarang justru RUU seperti itu mau di sahkan. Jika sebuah Negara dalam mengurusi rakyatnya saja tidak becus, mau di kemanakan nasib bangsa ini. Negara saja melindungi kejahatan dan menghukum yang mensyiarkan kebaikan.  Jika Negara mengentaskan persoalan kekerasan seksual seharusya berbagai tayangan pornografi di hapuskan bukan memberikan berbagai alasan yang basi.

Penanganan dari berbagai kasus oleh Pemerintah Indonesia justru mengembalikan pada nilai-nilai spiritual dan mayoritas untuk menekan angka kejahatan seksual. [MO/ra]

Posting Komentar