Oleh: Nursih 
(Pemerhati Masalah Sosial) 

Mediaoposisi.com-Cawapres nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin menegaskan Indonesia tidak akan bubar atau punah. Dia yakin Indonesia akan maju jika ia terpilih menjadi wapres bersama capresnya, Joko Widodo (Jokowi). (detiknews).

"Yang khawatir-khawatir kepada negeri ini, ada takut bakal apa, nanti akan aman in syaa Allah, akan jaya. Ada yang bilang Indonesia akan bubar, akan punah. Memangnya dinosaurus?" kata Ma'ruf di Harlah Ke-92 Nahdlatul Ulama (NU) dalam keterangan tertulis yang dikirim TKN Jokowi-Ma'ruf, Senin (4/2/2019).

Pernyataan dari cawapres nomor urut 01 ini seolah-olah meyakinkan masyarakat bahwa jika wapres dan cawapres nomor 01 terpilih maka Indonesia aman, tak akan bubar seperti isu yang sudah tersebar.

Faktanya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang saat ini menjadi capres nomor urut 02 melontarkan pernyataan kontroversial. Dia menyebut, Indonesia bubar 2030. (Liputan6.com).

Pernyataan itu diucapkan Prabowo di acara bedah buku "Nasionalisme, Sosialisme, dan Pragmatisme. Pemikiran Ekonomi Politik Sumitro Djojohadikusumo" di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, 18 September 2017 yang lalu.

Pernyataan yang membuat geger Indonesia sehingga menjadi buah bibir di masyarakat karena merasa tidak benar Ketua Pusat Studi dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran, Muradi, berpendapat itu hanya ilusi politik dan hanya sebatas propaganda untuk menaikkan popularitas semata.

Walau kita melihat sendiri carut marut yang terjadi di berbagai aspek di Indonesia. Apakah yang berkaitan dengan politik, hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, pergaulan dan lain sebagainya, yang jauh dari aturan Islam. Namun kita harus optimis bahwa eksistensi Indonesia akan tetap terjaga dengan keimanan dan ketakwaan individu, masyarakat maupun negara.

Sejatinya bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang perjuangan. Apalagi bangsa Indonesia juga dianggap Haedar bukanlah bangsa yang mudah menyerah kepada keadaan. Terbukti saat terjadi beberapa kebijakan yang tak sesuai dengan aturan, alih-alih masyarakat langsung bergegas untuk menyampaikan aspirasinya lewat unjuk rasa agar terbebas dari kebijakan yang mengabaikan Alquran.

Seperti yang terjadi pada kasus Ahok yang menista Alquran, negara hanya menuntut Ahok 1 tahun penjara dengan percobaan 2 tahun, setelah kaum muslimin melakukan aksi bela Islam yang melibatkan puluhan juta jiwa hanya untuk menuntut kasus sang penista agama. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan yang membuat masyarakat berani unjuk gigi agar kemaksiatan segera diadili.

Kasus terbaru terkait Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang isinya melegalkan perzinaan, LGBT, aborsi dan kebebasan yang lain yang jauh aturan Islam, tentunya menuai polemik yang memunculkan penolakan dari berbagai kalangan di masyarakat. Salah satunya penolakan yang dilakukan oleh Maimon Herawati dengan menerbitkan petisi online pada 27 Januari 2019. (Tempo.co).

Petisi penolakan RUU PKS itu telah ditandatangani lebih dari 130 ribu orang pada Rabu, 30 Januari 2019. Petisi itu ditujukan untuk Komisi VIII DPR RI serta Komisi Nasional Anti-kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan).

Terbukti bahwa masyarakat Indonesia masih cinta terhadap negeri, tak menginginkan negeri yang melimpah-ruah sumber daya alamnya dinikmati oleh pihak asing dan aseng, tak menginginkan adanya perpecahan di dalam negeri. Justru menginginkan agar umat Islam bersatu dalam menerapkan syariat Islam yang Allah SWT tetapkan, sehingga bisa terwujud masyarakat yang Islami sesuai dengan aturan Ilahi Rabbi.

Persatuan umat ini bisa kita lihat saat liwa rayah berkibar di dalam negeri. Jutaan umat Islam hadir di Monas Jakarta, Ahad 2 Desember 2018 untuk mengikuti reuni Akbar 212 hingga Indonesia menggelegar dengan liwa rayah yang berkibar sampai tersiar di berbagai penjuru negeri. Bahkan H-2 kaum muslimin sudah mulai mengalir berdatangan dari berbagai daerah dengan menggunakan berbagai sarana transportasi.

Mereka datang secara sukarela untuk bisa mengikuti momen spesial ini. Kehadiran kaum muslimin dari beragam jamaah, organisasi dan daerah yang berbeda ini karena dorongan aqidah, bukan karena imbalan materi yang tinggi. Ketika aqidah Islam dan ajaran Islam dinista, kaum muslimin akan bergerak untuk membelinya sampai mati.

Allahu Akbar, persatuan umat yang menggelegar bangsa ini terjadi karena satu aspek yang terealisasi yaitu dorongan aqidah Islam, apalagi jika umat bersatu dalam seluruh aspek dan menerapkan aturan dari Sang Pencipta secara sempurna. Namun hal itu tidak akan terjadi jika masih dalam sistem kapitalis-liberalis. Karena sistem saat ini menginginkan aturan manusia yang ditetapkan sehingga membawa negeri pada kaum imperialis.

Semoga masyarakat membuka mata dan hati untuk memperbaiki negeri, agar tak salah dalam memilih seorang pemimpin, karena pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menerapkan aturan-aturan Allah SWT sehingga tidak keluar dari tujuan kepemimpinan di dalam Islam yaitu menegakan agama dan mengatur urusan dunia dengan agama.

Seorang pemimpin akan di mintai pertanggungjawabannya kelak di hari akhir sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:
"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya." (HR. Bukhari).
Juga sabda Rasul:
Sesungguhnya (kepemimpinan) itu adalah amanah. Pada hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi mereka yang menunaikan amanah tersebut sesuai haknya dan menjalankan kewajibannya.” (HR. Muslim).

Kerinduan yang sangat mendalam untuk memiliki seorang pemimpin yang takut jika tak menerapkan syariat Islam secara sempurna. Namun itu hanya terjadi ketika sistem Islam di terapkan secara paripurna.[MO/sr]

Posting Komentar