Oleh : Ifa Mufida

Mediaoposisi.com-Demo adalah salah satu bentuk cara untuk  menyampaikan aspirasi rakyat kepada penguasa. Dengan cara inilah rakyat ingin didengar dan dicarikan solusi terhadap permasalahannya.

Namun saat ini demo ini seolah hanyalah angin lalu oleh pemerintah, apalah guna jargon dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat atau juga jargon suara rakyat suara tuhan yang digemborkan oleh demokrasi?

Beberapa waktu lalu ada demo yang dilakukan oleh ribuan guru honorer yang menuntut untut kesejahteraan mereka dari segi gaji dan kejelasan status honorer untuk diangkat menjadi PNS. Ini adalah tuntutan mereka terhadap janji rezim sekarang, namun demo itu nyatanya tak memberikan solusi yang pasti kepada mereka.

Sempat juga demo yang dilakukan oleh awak mobil tangki (AMT), bahkan mereka sempat melakukan aksi kubur diri untuk menarik perhatian pemerintah. Namun nyatanya pak Presiden lebih memilih menemui artis Agnes Mo dalam rangka membahas dunia musik. Lagi-lagi suara dan tangisan rakyat tak digubris.

Terbaru terjadi unjuk rasa pekerja Indonesia Morowali Industrial  Park (PT. IMIP) para pekerja melakukan aksi protes perihal gaji yang dinilai tidak sesuai dengan porsi pekerjaan sehingga mereka menginginkan kenaikan gaji sebesar 20%. Aksi itu sempat viral di media sosial.

Dalam sebuah video berdurasi 2 menit 5 detik, terdengar suara yang menarasikan bahwa aksi itu tersebut didominasi oleh pekerja asing asal China. Namun, ada juga video yang menyebut demo itu untuk menolak dominasi pekerja asing (cnnindonesia, 25/01/2019).

Sebenarnya tidak begitu penting membahas pihak mana yang melakukan unjuk rasa apakah TKA asal China ataukah pekerja pribumi. Hal yang harus ditekankan bagaimana sikap penguasa perihal ketenagakerjaan ini?

Ternyata responnya mengecewakan, hal ini dituturkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri diakun Twitter pribadinya Jumat (25/1) "Selamat pagi. Demo buruh di Morowali bukan demo TKA China.

Juga bukan demo menolak TKA China. Demo buruh di Morowali terkait Upah Minimum Sektoral (UMSK) Kabupaten setempat, yang saat ini sedang ditangani otoritas terkait di sana. Jangan termakan hoaks. Jangan ikut sebarkan hoaks. Waspadai adu domba."

Penguasa hendaklah memperhatikan suara atau aspirai yang disampaikan oleh rakyat. Untuk buruh, salah satu peroblematika adalah rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan (gaji) yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya.

Faktanya memang kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara gaji yang diterima relatif tetap. Hal inilah yang sering  menjadi pendorong gerak protes kaum buruh.

Dalam sistem ekonomi Kapitalis, rendahnya gaji buruh justru menjadi penarik bagi para investor asing. Hal ini dimanfaatkan pemerintah untuk  kepentingan peningkatan pendapatan pemerintah dengan  memelihara kondisi seperti ini.

Hal inilah yang  menyebabkan pihak pemerintah lebih sering memihak kepada investor,  dibanding dengan buruh (yang merupakan rakyatnya sendiri) ketika terjadi problem perburuhan. Rendahnya gaji juga berhubungan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Permasalahannya bagaimana kualitas SDM bisa meningkat jika biaya pendidikan mahal? Hal ini menjadi PR besar yang harus terpecahkan oleh negara dan penguasa yang diberikan wewenang untuk menetapkan kebijakan.

Dari penjelasan Hanif Dhakiri dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Padahal tidak akan mungkin ada sebuah kebijakan tanpa melibatkan Pemerintah Pusat.

Sayangnya carut marut sistem saat ini membuat penguasa seolah tidak  perduli akan kesulitan rakyatnya. Perihal kesejahteraan dibebankan terhadap individu. Adapun Pemerintah hanya menetapkan upah minimum.

Tak peduli nilai upah yang ditetapkan itu apakah cukup untuk kebutuhan hidupnya jika hanya bertumpu pada gaji saja. Sementara biaya kebutuhan hidup semakin hari semakin meningkat. Seperti itulah sistem Kapitalisme melahirkan penguasa yang abai terhadap urusan rakyatnya.

Di dalam Islam,  negara wajib menjalankan kebijakan makro dengan menjalankan apa yang disebut dengan Politik Ekonomi Islam.

Politik ekonomi Islam adalah penerapan berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan yang mereka.

Dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia, Islam memperhatikan pemenuhan kebutuhan setiap anggota masyarakat dengan fokus perhatian bahwa manusia diperhatikan sebagai individu (pribadi), bukan sekadar sebagai suatu komunitas yang hidup dalam sebuah negara.

Dengam demikian, aspek distribusi sangatlah penting sehingga dapat dijamin secara pasti bahwa setiap individu telah terpenuhi kebutuhan hidupnya. 

Hal ini lah perbedaan mendasar dengan sistem kapitalisme yang dijalankan negara saat ini. Kapitalisme menempatkan pemerintah sebagai fasilitator saja terhadap segala permasalahan yang ada di masyarakat.

Berbeda dengan islam, dimana negara memiliki kewajiban untuk bisa menjamin kebutuhan pokok masing-masing individu di dalam negaranya. Tidak boleh pengukuran kesejahteraan hanya dirata-rata saja dalam masyarakat.

Kebutuhan pokok tersebut meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan yang harus dijamin oleh negara. Pemimpin dalam Islam harus benar-benar memastikan masing-masing individu dalam masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok tersebut.

Inilah prioritas utama yang diperhatikan negara, selain juga menjamin setiap kepala keluarga bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dalam Islam,  pemimpin adalah penanggung jawab urusan dan kemaslahatan rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu di hadapan Allah SWT. 

Nabi saw. bersabda  : “Seorang iman (pemimpin) pengatur dan pemelihara urusan rakyatnya; dia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya”(HR. al-Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian hanya sistem Islam yang mampu memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada rakyat, salah satu menjamin kesejahteraan bagi kaum buruh atau pekerja pabrik. Karena itu semua merupakan tanggung jawab negara.

Berbeda dengan kondisi saat ini dimana untuk  mendapatkan kesejahteraan sangatlah sulit sebab penguasa tidak didesain sebagai pengatur urusan rakyatnya. Negara hanya bertindak sebagai wasit yang mengawasi urusan rakyatnya saja.

Rakyat telah banyak belajar dari penguasa saat ini, di awal dicitrakan bahwa pemimpin dari wong cilik tentu akan memperhatikan rakyat kecil juga. Nyatanya tidak seperti itu. Dengan kembali kepada Islam secara total lah, keberkahan negeri ini akan diraih.

Allah SWT berfirman, “Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (TQS. Al A’raf : 96).[MO/ad]

Posting Komentar